RI - Slovakia Pererat Kerjasama Ekonomi
Senin, 29 maret 2010.
Volume perdagangan bilateral Indonesia-Slovakia berada dalam tren naik sejak 2004.
VIVAnews - Indonesia dan Slovakia sepakat meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan bisnis. Kesepakatan ini tercapai melalui kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Slovakia, Miroslav Lajcak, ke Indonesia, 29-30 Maret 2010.
Dalam pertemuan antara Menlu Indonesia, Marty Natalegawa, dengan Lajcak di Jakarta, Senin 29 Maret 2009, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, terutama di bidang ekonomi.
Menlu Lajcak memandang penting peningkatan hubungan ekonomi dengan Indonesia, terutama untuk mengatasi dampak krisis finansial global yang telah menyebabkan perekonomian Slovakia turun 4,7 persen dan pengangguran meningkat menjadi 11 persen pada 2009.
Menurut data Badan Pusat Statistik, volume perdagangan bilateral Indonesia-Slovakia selama ini belum signifikan, tetapi berada dalam tren naik sejak 2004. Pada 2009, volume tersebut mencapai US$73,3 juta, naik 16 persen dari tahun sebelumnya.
Di bidang investasi, Slovakia berminat untuk menanam modal dalam pembangunan hydro/thermal station dan semen di Indonesia. Saat ini, Indonesia dan Slovakia juga sedang mempelajari potensi pengembangan kerja sama pemasaran CPO Indonesia untuk pasar Slovakia dan Eropa serta pengembangan tanaman tropical wheat di Indonesia.
Selain itu di bidang pertahanan, Slovakia dalam berbagai kesempatan telah menyatakan kesiapan untuk memasok alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI di masa depan. Untuk landasannya, Slovakia menyatakan kesiapan untuk mengajukan draf awal nota kesepahaman kerja sama pertahanan kedua negara bagi pemerintah Indonesia.
Dalam kesempatan kali ini, kedua menlu juga menandatangani Persetujuan Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas RI-Slovakia, serta Persetujuan Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Kebudayaan, Olah Raga, dan Pemuda RI-Slovakia.
Menlu Lajcak memuji Indonesia karena berperan penting di kawasan, yakni Asia Timur dan Asia Tenggara, serta G20. "Slovakia juga sukses bertransformasi dengan bergabung ke Uni Eropa, dan euro zone. Ini adalah basis kerja sama kedua negara," kata Menlu Lajcak.
Menlu Lajcak juga membuka workshop internasional berjudul "The Role of United Nations in Multidimensional Peacekeeping Operations and Post-conflict Peacebuilding: Towards an ASEAN Perspective yang digelar di Hotel Arya Duta, 29 dan 30 Maret 2010.
Kata Chairul Tanjung Soal Jadi Terkaya Dunia
24 Maret 2010
VIVAnews: Nama Chairul Tanjung, pemilik Grup Para mendadak melejit jadi orang kaya dunia asal Indonesia. Ia dinobatkan oleh Majalah ternama Forbes dalam daftar 1000 orang terkaya dunia 2010.
Menurut majalah Forbes yang terbit pekan lalu, Chairul Tanjung berada di urutan ke 937 dunia dengan total kekayaan US$ 1 miliar. Pria berusia 47 tahun ini dikenal sebagai pemilik Grup Para.
Chairul, satu-satunya pengusaha pribumi yang masuk jajaran baru orang Indonesia di daftar terkaya Forbes bersama nama baru lainnya Low Tuck Kwong, pemilik Grup Bayan, penguasa batu bara Kalimantan.
Jumlah orang kaya Indonesia yang masuk ada tujuh orang, lima lainnya adalah dua Hartono bersaudara dari Grup Djarum, Martua Sitorus (Grup Wilmar), Sukanto Tanoto (Grup Raja Garuda Mas) dan Peter Sondakh (Grup Rajawali)
Menanggapi pengumuman Forbes, apa kata Chairul Tanjung?
"Pak Chairul bilang alhamdulillah disebut sebagai orang kaya dunia," ujar Ishadi, eksekutif Grup Para kepada VIVAnews di Jakarta, Rabu, 24 Maret 2010.
Namun, Ishadi yang menjadi orang kepercayaan CT -- inisial yang kerap dipakai -- menyatakan sesungguhnya Chairul balik bertanya dengan cara menghitung yang dipakai Forbes sehingga memasukkan nama CT dalam daftar tersebut. "Ukuran Forbes apa ya?" kata Ishadi menirukan Chairul.
Chairul heran dengan daftar Forbes, karena menurut pengamatannya sebenarnya banyak pengusaha Indonesia lainnya yang lebih kaya dari dirinya. "Lihat saja Grup Bakrie atau grup bisnis lainnya, asetnya masih lebih banyak dari saya," kata CT.
Earth Hour 2010
Kedatangan Obama Hanya Membuat Rakyat Indonesia Makin Menderita
19 Maret 2010
Meski kunjungan Barrack Obama dipending hingga Juni mendatang, namun penolakan terhadap kedatangan orang nomor 1 Amerika tersebut terus disuarakan. Kali ini penolakan diserukan oleh sekitar 20 mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang SUrabaya.
Puluhan mahasiswa ini menggelar aksi penolakan di depan Kantor Konjen AS, Jalan dr Soetomo, Surabaya, Jumat (19/3/2010).
"Kapan pun kedatangan Obama, kami tetap akan tolak. Kedatangan Obama hanya akan mengukuhkan dominasi imperialisme Amerika di Indonesia," ujar Koordinator Lapangan, Laode Kaharudin, dalam orasinya.
Imperialisme Amerika terhadap Indonesia, kata Laode, akan terus memiskinkan Indonesia. Hak-hak para buruh akan terus dikebiri sedangkan sistem kerja kontrak dan outsourcing akan terus merajalela. Selain itu, praktek pasar bebas akan menambah derita para petani dan pengusaha lokal. Petani yang sudah miskin semakin akan menderita dengan adanya pasar bebas.
"Obama datang ke Indonesia hanya untuk bertemu dengan komprador dan rezim bonekanya di Indonesia dan untuk memastikan bahwa segala kepentingan AS di Indonesia dapat terjamin dan terlaksana," tambah Laode.
Kedatangan Obama, lanjut Laode, akan memaksa Indonesia untuk membuka ruang investasi seluas-luasnya bagi masuknya investasi langsung. Rezim bonekanya (SBY) dan komprador lainnya menikmati keuntungan atas kerjasama yang dihasilkan dengan menjual kekayaan alam dan keringat rakyat Indonesia.
"Kedatangan Obama hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat yang semakin akut dengan bentuk-bentuk kerjasama licik ala imperialisme Amerika," tandas Laode.
Wah, 50,33 Persen Jalan di Indonesia Rusak
19 Maret 2010
SEMARANG, KOMPAS.com — Jalan nasional sepanjang 5.000 dari total 34.628 kilometer di sejumlah daerah di Indonesia dalam kondisi rusak sehingga membutuhkan perbaikan, kata anggota tim sosialisasi dari Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Palgunadi.
"Salah satu penyebab kerusakan jalan nasional karena muatan kendaraan yang berlebihan," katanya dalam acara sosialisasi UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Kamis (18/3/2010).
Sosialisasi dihadiri anggota Komisi V DPR, pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi, dan Ditlantas Babinkam Polri.
Jalan nasional yang kondisinya baik hingga kini mencapai 49,67 persen, kondisi rusak sedang 33,56 persen, dan rusak ringan 13,34 persen, sedangkan jalan nasional yang rusak parah 3,44 persen.
"Kerusakan juga disebabkan jalan nasional sering terendam air, kontur tanah, dan kualitas pembuatan jalan yang tidak optimal," katanya.
Ia mencontohkan, truk sebenarnya tidak boleh mengangkut muatan sebanyak 10 ton, tetapi praktiknya ada yang mengangkut barang hingga lebih dari 40 ton.
Meski banyak jalan nasional yang rusak, anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk program perbaikan dan peningkatan kapasitas jalan hanya sebesar Rp 16 triliun.
"Idealnya dana yang dibutuhkan untuk perbaikan seluruh jalan nasional yang rusak sebesar Rp 27 triliun sehingga masih terdapat kekurangan dana sebesar Rp 11 triliun," ujarnya.
Anggota Komisi V DPR RI, Muqowam, mengatakan, kondisi jalan yang rusak memengaruhi tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
"UU Nomor 22/2009 yang disosialisasikan ini dapat menjadi stimulan demi perbaikan sistem lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional," katanya.
Dalam UU tersebut ada pemisahan yang jelas antara peran regulator dan operator serta terdapat penegasan kewenangan dan pengaturan penyelenggaraan yang terkait dengan lalu lintas.
Ia berharap pemerintah segera menindaklanjuti UU Nomor/2009 dengan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang akan mengatur lebih rinci penjabarannya.
"Penerbitan PP jangan terlalu lama agar UU baru ini dapat terlaksana dengan baik," ujar Muqowam.
Lima Tahun Lagi RI Swasembada Pangan
17 Maret 2010
MANADO--Media Indonesia: Menteri Pertanian H Suswono menyatakan, lima tahun ke depan Indonesia diharapkan telah swasembada pangan dan bisa menutupi kebutuhan pangan yang semakin meningkat seperti kedelai, terigu dan gula putih yang selama ini masih bergantung pada impor.
"Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras dan jagung selang beberapa tahun belakangan. Lima tahun depan diharapkan juga dapat mencapai swasembada pangan ,? Kata Suswono saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, Rabu (17/3).
Dikatakan, untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah tengah berupaya membuat berbagai program peningkatan mutu dan produksi pertanian, di antaranya diversifikasi pertanian yang didalamnya juga membudidaya berbagai jenis tanaman perkebunan buah.
"Di samping itu kita juga harus meningkatkan daya saing ekspor, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Kementerian Pertanian juga akan menyiapkan dana pinjaman tanpa jaminan Rp5 juta untuk membantu petani mendapatkan keringanan modal," ujarnya.
Pada kunjungan kerja ini, Menteri Pertanian Suswono yang didampingi Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang bersama Bupati Bolmut Hamdan Datunsolang melakukan panen padi dan jagung di Desa Kayuogo dan Desa Busato, Kecamatan Pinogaluman.
Sementara itu, Gubernur Sarundajang menambahkan, salah satu program pertanian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencapai swasembada pangan. Ini dibuktikan dengan hasil produksi komoditi yang diraih berupa beras dan jagung i selang beberapa tahun musim panen di atas angka rata-rata nasional, yakni 6,47%. Sedangkan nasional hanya mengalami peningkatan 5,71%. Begitu pula halnya dengan komoditi jagung. "Tingkat nasional peningkatan rata-rata 15,28%. Sulut berada pada posisi 26,31%," katanya.
Pertumbuhan Ekonomi 2010 Diprediksi 5,8 Persen
14 Maret 2010
JAKARTA--Media Indonesia: Upaya penaikan belanja infrastruktur dan subsidi oleh pemerintah pada RAPBN-P 2010 diperkirakan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,8 persen. Ini lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi pemerintah yaitu 5,5 persen.
Hal tersebut diungkapkan oleh Division Head Bussiness and Economic Research CIMB Niaga Winang Budoyo. Dia mengatakan, ekspansi kebijakan fiskal hingga 5,6 persen atau setara dengan Rp58,9 triliun akan memdorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,8 persen.
Ada dua sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Kedua sektor tersebut adalah infrastruktur dan pendidikan yang nilai belanjanya naik masing-masing 15 dan 5 persen dalam RAPBN-P 2010. "Kedua sektor ini dianggap menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang paling utama," kata dia dalam laporan ekonomi CIMB Niaga, Minggu (14/3).
Di sisi lain, usaha pemerintah untuk meredam inflasi di angka 5,7 persen dengan meningkatkan subsidi sebesar Rp42 triliun yang sebagian besar digunakan untuk subsidi BBM sepertinya masih kurang. Winang memperkirakan inflasi di tahun 2010 bisa mencapai 6,3 persen. "Hal itu memperhitungkan rencana kenaikan harga gas dan tarif dasar listrik pada pertengahan 2010," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah telah merevisi asumsi makro pada RAPBN-P 2010. Pemerintah telah menambah anggaran belanja sebesar Rp67,3 triliun yang menyebabkan defisit melebar hingga 2,1 persen (Rp129,8 triliun) dari posisi semula sebesar 1,6 persen (Rp87,4 triliun). Penambahan tersebut antara lain untuk menambah belanja pemerintah pusat sebagai bagian dari program percepatan pembangunan nasional sebesar Rp22,3 triliun dan tambahan subsidi sebesar Rp42 triliun.
Australia Dukung Program Pengentasan Kemiskinan Indonesia
12 Maret 2010
JAKARTA--Media Indonesia: Australia akan menyediakan dana sebesar 215 juta dolar Australia untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia mengentaskan rakyat dari kemiskinan, berdasarkan informasi tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (11/3).
Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia , Paul Robilliard , mengatakan komitmen ini adalah kontribusi terbesar oleh Australia untuk sebuah inisiatif langsung penanggulangan kemiskinan. "Dukungan kami akan membantu mempercepat langkah sehingga Indonesia dapat memperluas program yang telah sukses mencapai jutaan orang berjuang melawan beban kemiskinan," kata Robilliard.
Sekitar separuh penduduk Indonesia hidup dengan pendapatan dua dolar AS (Rp20 ribu) per hari atau kurang, pemerintah Australia berkomitmen untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini adalah sebuah inisiatif penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat yang diharapkan dapat mencapai seluruh 80.000 desa di Indonesia pada akhir tahun 2010, dan menguntungkan setidaknya 35 juta orang.
Dukungan Australia ini akan mendanai sejumlah program percontohan, termasuk proyek-proyek untuk meningkatkan kesehatan dasar dan pendidikan, konservasi sumber-sumber energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam.
Australia juga akan memberikan komitmen hingga 40 juta dolar Australia selama lima tahun untuk mendukung akses perempuan terhadap keuangan mikro. Australia saat ini adalah mitra bilateral terbesar dalam program ini.
Dukungan Australia ini sebelumnya telah diumumkan oleh Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, dan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya ke Australia. Kontribusi Australia ini merupakan bagian dari Kemitraan Australia Indonesia sebesar 2,5 miliar dolar Australia selama lima tahun.
2014 Warga Miskin 16 Juta Jiwa
13 Maret 2010
JAKARTA--Media Indonesia: Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan bahwa pemerintah menargetkan tahun 2014 jumlah warga miskin tinggal 16 juta jiwa.
"Pemerintah menargetkan pada 2014 jumlah warga miskin tinggal 16 juta jiwa," katanya di Jakarta, Sabtu (13/3).
Menko Kesra menjelaskan, target 16 juta jiwa berarti hanya tinggal delapan persen dari jumlah saat ini yang mencapai 32 juta jiwa atau 14%.
Agung mengakui, target tersebut merupakan tugas berat pemerintah mengingat tahun 2014 hanya tinggal empat tahun lagi. Karenanya, pemerintah berupaya melakukan upaya percepatan pengentasan kemiskinan guna mencapai target di tahun 2014.
Ia menjelaskan, Wakil Presiden Boediono, Rabu (10/3) siang mengagendakan rapat koordinasi dengan menteri Kabinet Indonesia Bersatu ke-II, tentang penanggulangan kemiskinan.
Dari hasil rapat tersebut dibuat program tim nasional percepatan penanggulangan masyarakat miskin yang tertuang dalam Keppres No 15/2010 yang diketuai langsung Wapres Boediono.
Sedangkan wakilnya adalah Menko Kesra Agung Laksono dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Anggotanya antara lain adalah Mendagri Gamawan Fauzi, Menkeu Sri Mulyani, Mensos Salim Segaf Al Jufri, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Kepala Bappenas Armida Alisyahbana.
"Dengan adanya tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan diharapkan target pemerintah pada tahun 2014 dapat tercapai," katanya. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah akan melakukan pemutakhiran data warga miskin.
Pemutakhiran data, menurut Agung Laksono, diperlukan agar program tersebut tepat sasaran dan menghindari kemungkinan adanya data lama yang tidak lagi valid.
"Pemutakhiran data juga diperlukan untuk menentukan standarisasi warga miskin yang akan kita bagi menjadi miskin, hampir miskin, dan sangat miskin," katanya.
Indonesia Sudah Siap Bangun PLTN
JAKARTA--Media Indonesia: Indonesia sudah bisa mulai melakukan persiapan pelaksanaan konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), dan tinggal mengimplementasikan pembangunan dan pengoperasiannya.
Demikian hasil rekomendasi International Atomic Energy Agency (IAEA) yang diungkapkan oleh Deputi Pengembangan Teknologi Energi Nuklir Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) Adi Wardojo ketika menerima rombongan Komisi VII DPR yang dipimpin oleh ketuanya, Teuku Riefky Harsya, di Serpong, Banten, Kamis (11/3).
Indonesia, lanjutnya, saat ini memiliki cadangan uranium di Kalimantan untuk PLTN yang mampu menghasilkan listrik 1.000 MW selama 150 tahun.
"Tapi pembangunan PLTN ini sangat tergantung dari kebijakan pemerintah. Batan hanya bisa melakukan litbang, promosi, sosialisasi, serta melakukan penyusunan kebijakan penggunaan energi nuklir. Butuh dukungan politik dan anggaran dari pemerintah," ungkap Adi.
Saat ini, tambahnya, penelitian untuk mencari yang tepat untuk membangun PLTN sudah dilakukan dengan memperhitungkan keselamatan PLTN, masyarakat, dan lingkungan. Tapi, rancang bangun teknologi PLTN saat ini sudah aman dengan sistem pertahanan berlapis.
"Limbah PLTN pun tidak perlu dibuang, karena bisa menjadi sumber bahan bakar PLTN kembali setelah disimpan beberapa waktu," ujar Adi.
Ketua Komisi VII Teuku Riefky menyatakan, saat ini sudah hampir 100% anggota Komisi yang membidangi masalah teknologi dan lingkungan itu setuju dengan pembangunan PLTN.
"Apalagi Indonesia saat ini masih kekurangan energi listrik. Sumber pembangkit listril tenaga selain nuklir, seperti gas dan batu bara sangat terbatas. Saya yakin PLTN jika dikelola dengan benar tidak akan bocor dan mampu memenuhi kebutuhan listrik masa depan," tegas Riefky.
Dia menegaskan, apabila Batan siap memberikan rekomendasi bahwa PLTN sudah siap dibangun di Indonesia, Komisi VII DPR siap memberikan dukungan politik dan anggaran.
Sektor Agribisnis Indonesia Masih Tertinggal
JAKARTA--Media Indonesia: Wakil Presiden Boediono mengatakan pengembangan sektor agribisnis nasional hingga kini masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain, termasuk di Asia.
"Dibandingkan negara lain, termasuk Thailand sektor agribisnis kita masih jauh tertinggal," katanya saat memberikan sambutan ketika membuka "Agrinex International Expo 2010" di Jakarta, Jumat (12/3).
Wapres mengemukakan di negara lain terutama di negara-negara maju, sektor agribisnis di Indonesia belum menyatu dengan sektor-sektor lain dalam mendukung pembangunan nasional.
"Di negara lain sektor agribisnis telah menyatu dengan sektor jasa, industri dan lainnya. Sektor pertanian, perikanan dan peternakan telah menyatu dengan sektor jasa dan indsutri, sedangkan di negara kita belum ada keterkaitan satu sama lain," kata Boediono.
Namun, lanjut Wapres, Indonesia memiliki potensi agribisnis yang besar dan masih dapat mengejar ketertinggalan dengan negara lain. "Potensi agribisnis kita luar biasa bahkan yang terbesar di Asia Tenggara dan Asia. Kita penghasil minyak sawit, karet dan beras terbesar di dunia. Kita juga penghasil kakao, kopi, teh, minyak atsiri, perikanan terbesar. Ini semua adalah basis bagi pengembangan agribisinis di tanah air kita yang masih ketinggalan," katanya.
Boediono menambahkan ketertinggalan Indonesia dalam sektor agribisnis karena para pelaku bisnis lebih mementingkan keuntungan jangka pendek dengan menjualnya sebagai bahan mentah. "Padahal masih banyak nilai tambah yang bisa diambil dan dimanfaatkan dari produk-produk agribisnis. Banyak potensi kita, untuk bisa mengejar ketertinggalan yang ada," tutur Wapres.
Untuk itu, Wapres menilai, diperlukan sinergi dari semua pemangku kepentingan agribisnis mulai dari pelaku, akademisi, pemerintah dan swasta, agar Indonesia bisa membangun sektor agribisnis yang modern dan berdaya saing. Pemerintah telah melakukan perbaikan dan pembenahan untuk mendukung sektor agribisnis agar lebih maju, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan serta aturan yang mendukung.
Sekjen WTO Puji Keberhasilan Pariwisata Indonesia
Berlin (ANTARA)- Sekjen Organisasi Pariwisata Dunia (World Tourist Organization-WTO) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Taleb Ibrahim memuji keberhasilan Indonesia dalam memajukan sektor pariwisata.
Pujian itu disampaikan Sekjen WTO usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Pariwisata Indonesia Jero Wacik didampingi Dubes RI untuk Berlin Eddy Widodo di pavilion Indonesia dalam pameran pariwisata terbesar di dunia Messe Berlin, Kamis sore.
Taleb Ibrahim mengatakan, hubungan Indonesia dan WTO sangat dekat sekali selain itu ia juga kagum akan kesuksesan yang diraih Indonesia dalam dunia kepariwisataan.
Menurut Taleb Ibrahim, ia selalu menyampaikan dalam berbagai forum kesuksesan yang dicapai Indonesia selama ini yang dapat dijadikan contoh oleh negara lainnya.
Seperti halnya keberhasilan Indonesia dalam G20. Taleb Ibrahim juga memuji keberhasilan Indonesia masuk dalam G20.
Diakuinya posisi Indonesia di G20 merupakan posisi yang sangat strategis karena tidak semua negara yang bisa masuk dalam G20, karena itu merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia.
Dalam kesempatan itu Taleb Ibrahim dan Jero Wacik juga membahas tidak perlunya dibentuk lagi suatu lembaga kepariwisataan di G20 atau T20 , melainkan lebih baik membuat komunikasi yang informal antara menteri menteri pariwisata dalam G20.
Diakuinya berbagai kebijaksaan yang dilakukan Indonesia dalam upaya memajukan kepariwisataan sangat dihargainya yang memberikan dampak tidak saja kepada ekonomi tetapi juga kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya akan selalu memberikan dukungan Indonesia, ujarnya.
Sementara itu Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mengatakan kunjungan Taleb Ibrahim merupakan suatu kunjungan kehormatan yang luar biasa dari seorang yang amat penting di dunia kepariwisataan, Sekjen PBB untuk Pariwisata (WTO) .
Dikatakannya bagi Indonesia dikunjungi oleh Sekjen WTO merupakan suatu kehormatan apalagi secara pribadi hubungan Menteri Jero Wacik dan Taleb Ibrahim sangat dekat begitupun dalam institusi.
Indonesia dan TWO selalu saling dukung mendukung, ujarnya dan itu diperlihatkan saat Indonesia mengalami musibah seperti saat terjadinya krisis seperti bom yang terjadi atau tsunami.
Menurut Menteri, Taleb Ibrahim selalu mengulurkan tangannya membantu mempromosikan Indonesia dan ia juga membantu menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia memang terjadi berbagai masalah namun sudah dapat diatasi dengan baik.
Ia sangat percaya kepada Indonesia dan juga kepada seluruh jajaran Kementerian Kekudayaan dan Pariwisata Indonesia, ujarnya.
Wakil Indonesia di WTO
Dalam pertemuan itu ia juga membahas kemungkinan Indonesia mendapat posisi di Organisasi Pariwisata Dunia tersebut, karena selama ini belum pernah ada orang Indonesia yang duduk dalam jajaran organisasi PBB dibidang pariwisata tersebut.
Menurut Menteri Jero Wacik, ia berharap tahun ini paling tidak ada satu atau dua orang Indonesia yang menduduki jabatan di WTO yang berkedudukan di Madrid.
Hal ini tentunya selain akan mengangkat nama Indonesia di dunia internasional juga melatih orang Indonesia bekerja di lembaga dunia. Hal ini akan dapat menunjukkan kemampuan Indonesia dalam percaturan dunia, ujarnya.
Taleb Ibrahim juga berjanji akan menempatkan orang Indonesia duduk dalam kepengurusan organisasi kepariwisataan PBB tersebut, terutama dalam bidang konferensi atau bidang penyelenggaraan konferensi.
Apalagi banyak orang Indonesia yang jago menyelenggarakan konferensi, dan bahkan Indonesia berhasil menjadi tuan rumah berbagai konferensi.
Dalam kesempatan itu Sekjen WTO yakin dan optimis pertumbuhan pariwisata dunia ditahun 2010 akan tumbuh sebesar tiga sampai empat persen, dimana tahun sebelumnya minus empat persen.
Asia lebih tumbuh dibandingkan Eropa antara enam persen, dengan target sebesar tujuh juta wisatawan ke Indonesia berarti tumbuh sebesar sembilan persen, itu merupakan suatu keberanian untuk memsang target sebesar tujuh juta, ujarnya.
2010 saat Tepat Dorong Investasi
JAKARTA--Media Indonesia: Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, 2010 merupakan momentum untuk mendorong investasi masuk ke Indonesia.
"Setelah krisis 2009 dan kita berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada 4,5 persen, membuat 2010 ini menjadi momentum bagi kita untuk mendorong investasi masuk," kata mantan Dekan Fakultas Ekonomi UI tersebut di Jakarta, Rabu (10/3).
Ia mengatakan, pada 2010 investasi asing melirik Indonesia. Hal ini menurut dia sebagai efek dari kepercayaan asing terhadap perekonomian Indonesia yang kuat. Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga menjadi pasar yang menarik.
Apalagi Indonesia memiliki populasi penduduk 230 juta jiwa. "Ini tentu saja menarik bagi investasi, karena memang investasi yang akan mengalir tentunya akan menyasar pasar domestik ini," katanya.
Ia menjelaskan, ketertarikan asing terhadap pasar Indonesia juga dipengaruhi oleh keterbukaan ekonomi Indonesia. Menurutnya, semakin terbuka perekonomian, maka investasi yang akan datangpun juga akan semakin banyak. "Ini karena mereka bisa lebih leluasa untuk melirik baik pasar domestik maupun pasar ekspor," katanya.
Ia menambahkan, tahun ini kepercayaan asing juga bertambah kuat seiring dengan masih belum pulihnya perekonomian dunia ke kondisi normal sebelumnya. "Mereka melihat, dukungan yang kuat di pasar domestik sementara pasar di negara lain masih belum pulih sepenuhnya juga menjadi daya tarik investasi," katanya.
Selain itu, ia mengatakan, stabilitas politik Indonesia, juga sangat berpengaruh terhadap kepercayaan kalangan investor. "Stabilitas yang selama ini baik menjadi tolok ukur, yang paling penting adalah kepastian. Stabilitas kita tentu saja tetap diperhitungkan, dimana sebagai negara demokratis yang relatif lebih stabil dibanding negara-negar lainnya di Asia," katanya.
Anggaran Pemberantasan Kemiskinan Bakal Naik 15 Persen
JAKARTA--Media Indonesia: Pemerintah menjanjikan kenaikan anggaran sekitar 10% sampai 15%per tahun untuk program pemberantasan kemiskinan yang bersifat khusus (targetted). Namun sebelumnya, pemerintah akan menyeragamkan data penduduk miskin di Indonesia.
"Peningkatannya sekitar 10 sampai 15 persen per tahunnya dari alokasi anggaran pengentasan kemiskinan targetted di 2010," kata Deputi Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat Bambang Widiyanto usai rapat Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (10/3).
Kenaikan dukungan anggaran itu dilakukan seiring dengan perbaikan sistem penanggulangan kemiskinan bersifat khusus yang sedang dilakukan pemerintah.
Pada 2010, dukungan anggaran negara untuk pengentasan yang bersifat targetted berjumlah Rp55 triliun. Pengentasan kemiskinan yang bersifat targetted adalah program yang langsung ditujukan kepada masyarakat miskin.
Program itu, antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). "Pemerintah dalam kurun waktu lima tahun ke depan juga melakukan perubahan sistem penanggulangan kemiskinan yang bersifat targetted," katanya.
Untuk itu, kata dia, sebagai penerjemahan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 pemerintah membentuk tim percepatan pengentasan kemiskinan. Tim ini diketuai oleh Wapres Boediono, Menko Kesra, serta Menko Perekonomian sebagai wakilnya. Bambang yang menjabat sebagai sekretaris eksekutif tim itu menjelaskan, dalam lima tahun ke depan tim itu menyusun penyempurnaan dan perbaikan sistem penanggulangan kemiskinan.
Tim itu, kata dia, akan melakukan empat tugas untuk menyempurnakan sistem penanggulangan kemiskinan. Tugas itu, pertama, melakukan unifikasi data. "Karena selama ini data kemiskinan beragam, sekarang kita satukan. Kriterianya juga akan diseragamkan," katanya.
Kedua, perbaikan program pengentasan kemiskinan berdasarkan pendekatan asistensi keluarga, atau bantuan bersyarat. "Contoh untuk PKH, sudah tiga tahun kita jalankan percontohannya, tapi baru mencakup 800 ribu keluarga. Kita harapkan bisa ditargetkan tiga juta keluarga sangat miskin bisa di-cover," paparnya.
Ketiga, perbaikan pada program bantuan berkelanjutan. Dia mencontohkan, untuk program kesehatan belum ditemukan formulasi sistem pembiayaan yang berkelanjutan. "Untuk kesehatan PR-nya masih besar, karena kita membutuhkan adanya perkiraan kebutuhan biaya, baru bisa kita rumuskan sistem pembiayaan yang berkelanjutan," kata dia. Dan keempat, integrasi program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM, agar lebih bersinergi dan berkelanjutan.
Indonesia Patok Angka Kemiskinan 5 Persen
JAKARTA, KOMPAS.com — Penurunan angka kemiskinan di Indonesia terus diupayakan oleh pemerintah. Cara yang memang sedang gencar dilakukan adalah pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. PNPM Mandiri ini merupakan lanjutan dari program sebelumnya yang bernama Program Pengembangan Kecamatan yang dimulai pada 1998. PNPM Mandiri sendiri baru muncul pada 2007.
Hal ini disampaikan oleh PNPM Support Facility Citra I Lestari, seusai jumpa pers di Kantor Menkokesra, Senin (8/3/2010). Jumpa pers ini juga dihadiri oleh Direktur Sustainable Livelihood Project Adiya Khashtsetseg, Utusan World Bank China and Mongolia Andrew Woodland, dan Deputi Kementerian Bidang Pengentasan Kemiskinan Sujana Royat.
Angka kemiskinan memang berhasil mencapai target sebesar 13 persen pada tahun ini. Pada tahun sebelumnya,angka kemiskinan menyentuh angka 14 persen. Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa PNPM Mandiri telah berhasil membantu masyarakat kelas menengah ke bawah meningkatkan stratanya. ”Dengan PNPM Mandiri yang terus berlanjut, angka kemiskinan pada 2013 bisa sampai 5 persen,” ujar Sujana Royat.
Nasib Indonesia tidak Berubah sejak Zaman Belanda
JAKARTA--Media Indonesia: Nasib rakyat tidak semata-mata tergantung kondisi dan nasib, melainkan berhubungan erat dengan kinerja pemerintahan yang tengah berjalan.
"Untuk mengubah nasib rakyat, perlu untuk mengubah terlebih dahulu pemerintahan yang sedang berjalan. Indikator keberhasilannya adalah apakah rakyat mengalami peningkatan kesejahteraan atau tidak," ungkap pakar hukum otonomi daerah Ryaas Rasyid dalam peluncuran buku Membangun Daerah, Membangun Republik yang disusun tim penulis Soegeng Sarjadi Syndicate pada Selasa (9/3) pagi di Jakarta.
Tidak semua orang di negeri ini, menurut Ryaas, yang dikategorikannya khusus sebagai rakyat. Ia beranggapan bahwa masyarakat lapisan paling bawahlah yang benar-benar membutuhkan aksi pemerintah. Indonesia harus meniru yang telah dilakukan negara tetangga, salah satunya Malaysia.
Malaysia telah berhasil mengubah kesejahteraan rakyat di lapisan paling bawah. Pekerjaan terendah rakyat di tiap negara, lanjut Ryaas, menjadi indikator kesejahteraan ataupun keberhasilan program pemerintah meningkatkan kesejahteraan. "Pekerjaan paling rendah di Malaysia telah diserahkan ke orang-orang dari negara lain yang mereka impor. Sedangkan di Indonesia, pekerjaan paling rendah dari zaman Belanda hingga kini tetap saja sebagai buruh kebun," ungkap Ryaas yang juga sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Mantan Menteri Pertanian Kabinet Gotong Royong Bungaran Saragih menyatakan dalam acara tersebut ada baiknya Indonesia melihat sesuatu yang paling bisa dibanggakannya. "Pertanian di Indonesia memang masih jelek, namun itulah yang terbaik di republik ini," ungkapnya.
Ketika industri dan perbankan di Indonesia mengalami kemunduran, pertanian di Indonesia masih menunjukkan prestasinya. "Industri hancur, perbankan hancur, namun republik ini masih bisa menjadi pengekspor nomor satu kelapa sawit, karet, dan sebagainya ke China," tegasnya.
Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang memaknai kesejahteraan rakyat Indonesia dapat ditingkatkan bila koperasi-koperasi di Indonesia dikelola secara optimal. Ekonom dari Econit Hendri Saparini menyatakan persetujuannya bahwa kesejahteraan rakyat dalam konteks membangun republik ini terkait erat dengan kiprah koperasi. "Jangan malu untuk memajukan sistem koperasi di Indonesia. Koperasi memiliki bargaining position yang kuat terhadap industri pengolah bahan mentah," ujar Hendri.
Menkeu: Kedatangan Obama Sentuh Semua Sektor
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis bahwa kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama tidak hanya akan mendorong perekonomian nasional, tetapi juga akan berimbas pada sektor lain yang lebih luas.
"Tidak hanya mendorong perekonomian saja, tapi juga untuk sektor lain," ujar Menkeu, di sela-sela Foreign Press Gathering, di Gedung Kementrian Ekonomi, Jakarta, Selasa (9/3/2010) malam.
Menkeu mengatakan dalam kunjungannya nanti Obama akan membahas sejumlah kerjasama antara Indonesia dengan Amerika. Selain masalah ekonomi, bakal dibahas pula mengenai kerja sama membentuk pemerintah yang baik, mengenai Hak Asasi Manusia dan kerja sama lainnya. Kerja sama itu dimaksudkan untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih kuat, paling tidak di kawasan ASIA.
Menkeu menilai perhatian khusus yang diberikan oleh Amerika terhadap Indonesia merupaka hal yang wajar. Pasalnya dalam forum G20 Indonesia menjadi satu-satunya negara berkembang yang paling menonjol.