Rabu, 10 Maret 2010JAKARTA--Media Indonesia: Pemerintah menjanjikan kenaikan anggaran sekitar 10% sampai 15%per tahun untuk program pemberantasan kemiskinan yang bersifat khusus (targetted). Namun sebelumnya, pemerintah akan menyeragamkan data penduduk miskin di Indonesia.
"Peningkatannya sekitar 10 sampai 15 persen per tahunnya dari alokasi anggaran pengentasan kemiskinan targetted di 2010," kata Deputi Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat Bambang Widiyanto usai rapat Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (10/3).
Kenaikan dukungan anggaran itu dilakukan seiring dengan perbaikan sistem penanggulangan kemiskinan bersifat khusus yang sedang dilakukan pemerintah.
Pada 2010, dukungan anggaran negara untuk pengentasan yang bersifat targetted berjumlah Rp55 triliun. Pengentasan kemiskinan yang bersifat targetted adalah program yang langsung ditujukan kepada masyarakat miskin.
Program itu, antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). "Pemerintah dalam kurun waktu lima tahun ke depan juga melakukan perubahan sistem penanggulangan kemiskinan yang bersifat targetted," katanya.
Untuk itu, kata dia, sebagai penerjemahan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 pemerintah membentuk tim percepatan pengentasan kemiskinan. Tim ini diketuai oleh Wapres Boediono, Menko Kesra, serta Menko Perekonomian sebagai wakilnya. Bambang yang menjabat sebagai sekretaris eksekutif tim itu menjelaskan, dalam lima tahun ke depan tim itu menyusun penyempurnaan dan perbaikan sistem penanggulangan kemiskinan.
Tim itu, kata dia, akan melakukan empat tugas untuk menyempurnakan sistem penanggulangan kemiskinan. Tugas itu, pertama, melakukan unifikasi data. "Karena selama ini data kemiskinan beragam, sekarang kita satukan. Kriterianya juga akan diseragamkan," katanya.
Kedua, perbaikan program pengentasan kemiskinan berdasarkan pendekatan asistensi keluarga, atau bantuan bersyarat. "Contoh untuk PKH, sudah tiga tahun kita jalankan percontohannya, tapi baru mencakup 800 ribu keluarga. Kita harapkan bisa ditargetkan tiga juta keluarga sangat miskin bisa di-cover," paparnya.
Ketiga, perbaikan pada program bantuan berkelanjutan. Dia mencontohkan, untuk program kesehatan belum ditemukan formulasi sistem pembiayaan yang berkelanjutan. "Untuk kesehatan PR-nya masih besar, karena kita membutuhkan adanya perkiraan kebutuhan biaya, baru bisa kita rumuskan sistem pembiayaan yang berkelanjutan," kata dia. Dan keempat, integrasi program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM, agar lebih bersinergi dan berkelanjutan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar