Ekonomi Memburuk, 2 Pejabat Dihukum Mati

Mereka dituduh ceroboh menaikkan nilai tukar mata uang secara sepihak (revaluasi)

6 April 2010

VIVAnews - Di negara komunis seperti Korea Utara (Korut), salah menerapkan kebijakan ekonomi bisa-bisa membuat nyawa melayang. Itulah yang dialami dua pejabat Korut.

Dua pejabat malang itu dieksekusi mati gara-gara berinisiatif menaikkan nilai tukar mata uang Korut atas mata uang asing secara sepihak (revaluasi). Kebijakan itu dipandang jadi penyebab makin langkanya bahan pangan dan ketidakstabilan di Korut, yang sudah terpukul karena krisis ekonomi.

Laman harian The Daily NK, Senin 5 April 2010, mengungkapkan bahwa eksekusi atas dua pejabat itu sudah berlangsung pada 12 Maret 2010 di suatu stadion sepak bola, namun baru diungkapkan awal bulan ini. Mereka yang ditembak mati adalah Park Nam Ki dan seorang pejabat tidak diungkap secara jelas identitasnya.

Park adalah mantan Direktur Departemen Perencanaan dan Keuangan dari Komite Sentral Partai Pekerja - yang merupakan partai satu-satunya di Korut. Sedangkan pejabat lain, yang tidak disebutkan namanya, kabarnya adalah salah seorang wakil ketua Komisi Perencanaan Nasional.

Menurut hakim pengadilan, kedua pejabat itu dianggap berkhianat dengan melakukan perbuatan yang merugikan negara. Mereka dinyatakan bersalah karena ceroboh melakukan revaluasi mata uang Korut tanpa memikirkan dampak negatifnya - seperti menguras tabungan rakyat, memperparah kelaparan dan menimbulkan kerusuhan sosial.

Maka, hukuman bagi kedua pejabat itu adalah tembak mati. Kabarnya, para pejabat ekonomi dan anggota Komite Sentra Partai Pekerja harus menyaksikan eksekusi itu secara langsung.

Namun, sumber Daily NK di Pyongyang ragu bahwa kedua pejabat itu bertindak sendiri dalam menerapkan kebijakan ekonomi. "Meski penguatan nilai tukar mata uang secara sepihak itu menimbulkan kesusahan bagi rakyat, Park Nam Ki tidak mampu menerapkan proyek nasional itu secara sendirian tanpa konsultasi dengan pemimpin besar [Kim Jong-il]," kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu.

Dia pun curiga bahwa kedua pejabat itu tampaknya dijadikan kambing hitam saat pemerintah gagal menerapkan kebijakan ekonomi dalam memperbaiki taraf hidup rakyat Korut.