22 September 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pada tahun 2011 menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 11,5-12,5 persen dari 13,3 pesen pada pada 2010.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan guna mencapai sasaran tersebut maka strategi dan arah kebijakan lintas bidang dilakukan bermacam cara.
"Kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui APBN misalnya dengan total anggaran Rp 50 triliun, akan mampu menciptakan sekitar 1,4 juta pekerja selama satu tahun," kata Lukita dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (21/9/2010).
Rapat yang membahas asumsi makro yang digunakan dalam RAPBN 2011 dihadiri antara lain Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution.
Dalam rapat itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan memperkirakan, hingga akhir tahun 2010 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 31,02 juta jiwa (13,3 persen) dan 19,93 juta jiwa atau 64,2 persen di antaranya tinggal di perdesaan. Pada 2009 lalu angka kemiskinan capai 14,15 persen.
Lukita mengatakan, korelasi antara asumsi makro yang dipakai dalam APBN erat kaitannya dengan target pengangguran sehingga dalam memperhitungkan tingkat pengangguran terbuka dan penyerapan tenaga kerja untuk setiap target pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah memperhitungkan bahwa pencapaiaannya 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap kesempatan kerja sebesar 400 ribu orang. "Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen, diperkirakan pada tahun 2011 akan tercipata sekitar 2,5 juta kesempatan kerja baru," kata dia.
Pengurangan tingkat kemiskinan juga didukung dengan penambahan lahan pertanian sekitar 519,5 ribu hektare selama periode 2006-2009. "Kami juga telah menerbitkan beberapa peraturan. Yang terkait dengan anggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup, dalam RAPBN 2011, kenaikan anggarannya lebih dari 100 persen," kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar