Dear para pembaca blog KK One Community...
Mulai saat ini Anda dapat mengakses informasi seputar perkembangan ekonomi, kiat-kiat sukses maupun bisnis wirausaha pada website resmi KK One Community dengan alamat : KK One Community.com
Selamat membaca dan terima kasih
Salam,
Moderator KK One Community...
Pemerintah Harus Berani Stop Impor Beras
15 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih mengatakan strategi yang paling tepat untuk swasembada beras adalah dengan tidak melakukan impor. Dia mengatakan, pemerintah harus berani menyetop impor beras.
Bungaran menuturkan, Indonesia sudah pernah swasembada beras yakni tahun 1984, 2004 dan 2008 lalu. Menurutnya, swasembada beras itu bisa tercapai berkat kerja keras. Cuma, ''Kita melupakan kerja keras yang lalu, kemudian terjadi impor yang volumenya semakin besar,'' katanya, Rabu (15/12/2010).
Menurutnya, seharusnya swasembada beras merupakan proses yang harus secara sistemik terjadi tiap tahun bukan sebagai target yang harus dicapai. "Jadi bukan sporadis," tegasnya.
Selain menghentikan impor, Bungaran mengatakan, swasembada beras dapat tercapai dengan dua pendekatan lain yakni dari sisi permintaan dan reforma agraria. Dari sisi permintaan, dia mengatakan, pemerintah harus bisa memangkas konsumsi beras.
Sedangkan, dengan reforma agraria, Bungaran berharap luas sawah bisa lebih besar. Menurutnya, kepemilikan lahan petani Indonesia tidak lebih besar dari 0,3 hektara. Sementara Thailand dan Vietnam tiap keluarga petani mendapatkan 5 hektare. ''Ini merupakan selisih yang sangat besar. Bagaimana bisa menaikkan produksi dengan lahan yang sempit,'' katanya.
Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso menambahkan, petani tidak akan bisa kaya dengan jumlah lahan yang sempit ini. Menurutnya, jumlah lahan petani Indonesia idealnya 2 hektare. ''Dengan luas kepemilikan 2 hektare dan harga jual Rp 4.000 per kilogram maka saya yakin petani sudah sejahtera,'' katanya.
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih mengatakan strategi yang paling tepat untuk swasembada beras adalah dengan tidak melakukan impor. Dia mengatakan, pemerintah harus berani menyetop impor beras.
Bungaran menuturkan, Indonesia sudah pernah swasembada beras yakni tahun 1984, 2004 dan 2008 lalu. Menurutnya, swasembada beras itu bisa tercapai berkat kerja keras. Cuma, ''Kita melupakan kerja keras yang lalu, kemudian terjadi impor yang volumenya semakin besar,'' katanya, Rabu (15/12/2010).
Menurutnya, seharusnya swasembada beras merupakan proses yang harus secara sistemik terjadi tiap tahun bukan sebagai target yang harus dicapai. "Jadi bukan sporadis," tegasnya.
Selain menghentikan impor, Bungaran mengatakan, swasembada beras dapat tercapai dengan dua pendekatan lain yakni dari sisi permintaan dan reforma agraria. Dari sisi permintaan, dia mengatakan, pemerintah harus bisa memangkas konsumsi beras.
Sedangkan, dengan reforma agraria, Bungaran berharap luas sawah bisa lebih besar. Menurutnya, kepemilikan lahan petani Indonesia tidak lebih besar dari 0,3 hektara. Sementara Thailand dan Vietnam tiap keluarga petani mendapatkan 5 hektare. ''Ini merupakan selisih yang sangat besar. Bagaimana bisa menaikkan produksi dengan lahan yang sempit,'' katanya.
Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso menambahkan, petani tidak akan bisa kaya dengan jumlah lahan yang sempit ini. Menurutnya, jumlah lahan petani Indonesia idealnya 2 hektare. ''Dengan luas kepemilikan 2 hektare dan harga jual Rp 4.000 per kilogram maka saya yakin petani sudah sejahtera,'' katanya.
Indonesia Akan Tiru Ekonomi China
14 Desember 2010.
BEIJING, KOMPAS.com — Perkembangan ekonomi China yang pesat menjadi salah satu contoh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada Komite Ekonomi Nasional membuat rencana induk (master plan) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
”Untuk itu KEN (Komite Ekonomi Nasional) melihat langsung pembangunan ekonomi di China. Model pembangunan ekonomi yang juga ditiru adalah India, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan,” ujar Ketua KEN Chairul Tanjung di sela-sela kunjungan ke Beijing, China, Senin (13/12).
Selain Beijing, KEN juga melihat implementasi kebijakan ekonomi China di Shanghai dan Guangzhou, yang dilakukan HS Dillon dan Sandiaga Uno.
Dalam kunjungan ke Beijing, Chairul Tanjung didampingi anggota KEN, Suahasil Nazara, Raden Pardede, dan John Prasetyo.
Saat ini cadangan devisa China 2,6 triliun dollar AS, pendapatan per kapita penduduk 3.600 dollar AS. Pertumbuhan ekonomi China mencapai 11 persen.
Di Beijing, KEN bertemu Wakil Menteri Perdagangan China Urusan Asia Chen Jian serta Direktur Jenderal Investasi Luar Negeri dan Modal Asing Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Kong Linglong.
”Kami datang untuk mengetahui transformasi ekonomi di China. Presiden Indonesia kagum dengan perkembangan ekonomi China. Dia menginstruksikan KEN membuat master plan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di indonesia,” kata Chairul Tanjung kepada Wakil Menteri Perdagangan China.
Menurut Chen Jian, nilai perdagangan Indonesia-China 37,8 miliar dollar AS. Saat ini adalah kesempatan emas bagi kedua negara melakukan kerja sama ekonomi dan perdagangan.
Chairul menanyakan kepada Chen Jian apakah China bisa membantu jika Indonesia membangun kawasan ekonomi khusus. Menjawab hal itu, Chen Jiang mengatakan, ”Indonesia bisa mengajukan usul itu. Kawasan industri juga bisa ikut mendorong perekonomian Indonesia.”
China tak hanya memberi kemudahan, tetapi juga insentif pajak yang menarik bagi investor yang membangun pabrik di kawasan industri. Pajak, misalnya, hanya dikenakan bila perusahaan untung selama 2 tahun pertama. Tiga hingga lima tahun berikutnya, perusahaan itu cukup membayar pajak setengahnya.
(Tjahja Gunawan Diredja, dari Beijing)
BEIJING, KOMPAS.com — Perkembangan ekonomi China yang pesat menjadi salah satu contoh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada Komite Ekonomi Nasional membuat rencana induk (master plan) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
”Untuk itu KEN (Komite Ekonomi Nasional) melihat langsung pembangunan ekonomi di China. Model pembangunan ekonomi yang juga ditiru adalah India, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan,” ujar Ketua KEN Chairul Tanjung di sela-sela kunjungan ke Beijing, China, Senin (13/12).
Selain Beijing, KEN juga melihat implementasi kebijakan ekonomi China di Shanghai dan Guangzhou, yang dilakukan HS Dillon dan Sandiaga Uno.
Dalam kunjungan ke Beijing, Chairul Tanjung didampingi anggota KEN, Suahasil Nazara, Raden Pardede, dan John Prasetyo.
Saat ini cadangan devisa China 2,6 triliun dollar AS, pendapatan per kapita penduduk 3.600 dollar AS. Pertumbuhan ekonomi China mencapai 11 persen.
Di Beijing, KEN bertemu Wakil Menteri Perdagangan China Urusan Asia Chen Jian serta Direktur Jenderal Investasi Luar Negeri dan Modal Asing Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Kong Linglong.
”Kami datang untuk mengetahui transformasi ekonomi di China. Presiden Indonesia kagum dengan perkembangan ekonomi China. Dia menginstruksikan KEN membuat master plan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di indonesia,” kata Chairul Tanjung kepada Wakil Menteri Perdagangan China.
Menurut Chen Jian, nilai perdagangan Indonesia-China 37,8 miliar dollar AS. Saat ini adalah kesempatan emas bagi kedua negara melakukan kerja sama ekonomi dan perdagangan.
Chairul menanyakan kepada Chen Jian apakah China bisa membantu jika Indonesia membangun kawasan ekonomi khusus. Menjawab hal itu, Chen Jiang mengatakan, ”Indonesia bisa mengajukan usul itu. Kawasan industri juga bisa ikut mendorong perekonomian Indonesia.”
China tak hanya memberi kemudahan, tetapi juga insentif pajak yang menarik bagi investor yang membangun pabrik di kawasan industri. Pajak, misalnya, hanya dikenakan bila perusahaan untung selama 2 tahun pertama. Tiga hingga lima tahun berikutnya, perusahaan itu cukup membayar pajak setengahnya.
(Tjahja Gunawan Diredja, dari Beijing)
Pembatasan BBM Tidak Jadi Januari 2011
14 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VII DPR menyepakati pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi secara bertahap, yang dimulai jenis premium di wilayah Jabodetabek, dilakukan akhir Maret 2011.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan di Jakarta, Selasa (14/12/2010) dini hari.
Komisi VII DPR meminta pemerintah melakukan kajian teknis pembatasan dan disetujui komisi terlebih dahulu pada masa sidang berikutnya, yakni Januari 2011, sebelum memulai pelaksanaannya.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya berlangsung hampir 14 jam, yakni sejak Senin (13/12/2010) pukul 10.30 WIB hingga selesai Selasa pukul 00.10 WIB, dengan diselingi tiga kali skors.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan di Jakarta, Selasa (14/12/2010) dini hari.
Komisi VII DPR meminta pemerintah melakukan kajian teknis pembatasan dan disetujui komisi terlebih dahulu pada masa sidang berikutnya, yakni Januari 2011, sebelum memulai pelaksanaannya.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya berlangsung hampir 14 jam, yakni sejak Senin (13/12/2010) pukul 10.30 WIB hingga selesai Selasa pukul 00.10 WIB, dengan diselingi tiga kali skors.
Kotoran Sapi Pun Menjadi Duit
13 Desember 2010.
KOMPAS.com — Selama bertahun-tahun, Ngatijan (56) merasa tidak nyaman dengan tumpukan kotoran sapi yang tidak terpakai di kampungnya di Dusun Margaraya, Desa Lurung, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
Onggokan kotoran sapi di sana kian hari kian menumpuk mengingat hampir setiap warga di kampung tersebut memiliki sapi untuk membajak sawah.
Pada tahun 2004, lelaki kelahiran Daerah Istimewa Yogyakarta ini pun mencoba memanfaatkan kotoran sapi yang terserak di kampungnya untuk membuat pupuk organik.
Awalnya, usaha Ngatijan jatuh bangun. Maklum, tidak mudah mendapatkan pasar pupuk organik di tengah masih populernya pupuk kimia dan kuatnya permainan mafia pupuk.
Mula-mula ia hanya bisa memproduksi puluhan ton per bulan. Namun, dengan keuletan dan kerja keras, saat ini Ngatijan bisa memproduksi pupuk organik hingga 500 ton per bulan.
Tenaga kerjanya yang awalnya hanya 5 orang kini berkembang menjadi 20 orang. Dengan harga pupuk organik sebesar Rp 500 per kilogram, omzet Ngatijan bisa mencapai Rp 250 juta per bulan.
Fajar Marta
Onggokan kotoran sapi di sana kian hari kian menumpuk mengingat hampir setiap warga di kampung tersebut memiliki sapi untuk membajak sawah.
Pada tahun 2004, lelaki kelahiran Daerah Istimewa Yogyakarta ini pun mencoba memanfaatkan kotoran sapi yang terserak di kampungnya untuk membuat pupuk organik.
Awalnya, usaha Ngatijan jatuh bangun. Maklum, tidak mudah mendapatkan pasar pupuk organik di tengah masih populernya pupuk kimia dan kuatnya permainan mafia pupuk.
Mula-mula ia hanya bisa memproduksi puluhan ton per bulan. Namun, dengan keuletan dan kerja keras, saat ini Ngatijan bisa memproduksi pupuk organik hingga 500 ton per bulan.
Tenaga kerjanya yang awalnya hanya 5 orang kini berkembang menjadi 20 orang. Dengan harga pupuk organik sebesar Rp 500 per kilogram, omzet Ngatijan bisa mencapai Rp 250 juta per bulan.
Impor Beras Makin Miskinkan Petani
12 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com - Impor beras yang dilakukan oleh Bulog disertai dukungan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan membuat para petani menjadi miskin. Hal itu diungkapkan oleh Benny Pasaribu, Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jumat (10/12). Dia mengatakan, pemerintah melakukan langkah keliru dalam mengimpor beras karena sekitar 40 persen penduduk indonesia bermata pencaharian di sektor pertanian.
"Seharusnya, latar belakang ini bisa dijadikan alasan kuat bagi pemerintah untuk meniadakan impor beras,"ujarnya. Dia juga menilai, upaya pemerintah untuk melindungi petani sangat minim.
Dia menyontohkan, di Jepang, 1 kilogram (kg) beras bisa mencapai Rp 40.000. Sementara di Indonesia, pemerintah selalu mengimpor beras hanya untuk menstabilkan harga beras di dalam negeri. "Penetapan harga beras tidak melihat kehidupan para petaninya," jelasnya.
Selain itu, kehidupan petani di Indonesia juga kian miris karena mereka tidak memiliki lahan sendiri. Petani jenis ini menggarap lahan pertanian seluas 1,5 juta hektare Sebagai imbalannya, mereka hanya dibayar sekitar Rp 20.00 sampai Rp 30.000 per hari.
Lebih tragis lagi, saat ini, Bulog tidak lagi bisa menguasai sentra beras yang ada di indonesia. "Posisi Bulog sudah kalah dengan mafia beras yang berkeliaran," jelasnya.
Padahal, kalau Bulog dapat menguasia sentra beras, maka dapat dengan mudah mengontrol harga beras di Indonesia. "Inilah yang harus menjadi fokus pemerintah untuk memikirkan bagaimana caranya mensejahterakan petani dan memberantas mafia beras. Tunjukkan bahwa kita negara Argaria". ujarnya.
Pajak Warteg Bisa Lahirkan Gayus Kecil
12 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemungutan pajak atas warteg hanya akan melahirkan Gayus-gayus kecil. Demikian kekhawatiran Tulus Abadi, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
"Saya khawatir akan menimbulkan Gayus-Gayus kecil dalam transaksi pemungutan pajak antara yang dipungut dengan oknum-oknum pemungut pajak," ungkapnya kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (11/12/2010).
Menurutnya, warteg adalah usaha mikro yang seharusnya diberikan insentif-insentif oleh pemerintah, bukan dikenaikan pajak.
Lebih lanjut dipertanyakannya, apa karena di dalam manajemen warteg itu cashflow antara uang masuk dan uang keluar tidak terbukukan dan tidak terakunting. "Bagaimana bisa mendeteksi pendapatan warteg dalam satu hari. Kalo pemerintah mengatakan omsetnya Rp 160 ribu per hari parameternya apa?" ujarnya.
Pemungutan pajak warteg menjadi sangat berisiko kalau diterapkan secara prosedural pajak. Bukan itu saja, aturan ini akan memberatkan konsumen, karena 10 persen itu nilainya sangat tinggi.
"Itu tentu pengusaha warteg tidak akan menanggungnya sendiri pasti akan disharing kepada konsumen dengan menaikkan harga sehingga kalau kita ntar makan di warteg itu misalnya, Rp 10.000, akan dinaikkan menjadi Rp 11.000, karena yang seribu untuk bayar pajak," paparnya.
13 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com — Situasi pangan dunia 2011 diperkirakan tidak cerah. Harga komoditas pangan di pasar internasional cenderung akan naik. Hal itu dipengaruhi oleh faktor iklim. Respons pasar dan negara-negara terhadap dampak perubahan iklim juga berpengaruh pada harga pangan.
Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengungkapkan itu, Minggu (12/12/2010) di Bogor, Jawa Barat, seusai komunikasi dengan berbagai lembaga internasional, seperti USDA, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), serta Bank Dunia.
Bayu menjelaskan, faktor utama yang memengaruhi situasi pangan 2011 adalah iklim, respons negara-negara produsen, dan spekulasi di pasar komoditas.
Perhatian terhadap faktor iklim, kata Bayu, tidak lagi hanya melihat kondisi iklim basah atau kering di suatu negara. Namun, harus lebih spesifik dengan melihat iklim ekstrem itu terjadi di mana dan komoditas apa yang terkena dampaknya.
Perkiraan hingga kemarin, di sebagian Australia akan berlangsung iklim basah hingga Maret 2011. ”Pengaruhnya terhadap komoditas utama, seperti gandum dan gula,” kata Bayu.
Harga Pangan Dunia Ancam Perekonomian RI
9 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com - Gejolak harga pangan dunia nampaknya belum akan terhenti. Bahkan, pada 2011 nanti diperkirakan harga pangan dunia masih berpotensi naik. Kondisi itu bisa mengancam stabilitas perekonomian Indonesia. Sebab, kenaikan itu bisa memicu laju inflasi.
Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Syahrial Loetan menjelaskan, selama ini harga pangan domestik selalu mendorong laju inflasi. Bila ditambah kenaikan harga pangan dunia, laju inflasi bisa tidak terkendali. "Meskipun pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi bila inflasinya juga tidak, pertumbuhan itu akan sia-sia," kata Syahrial, Kamis (9/12/2010).
Menurutnya, gejolak harga pangan muncul lantaran kondisi iklim yang tidak menentu belakangan ini. Hal ini bakal menjadi pekerjaan rumah yang harus diantisipasi sejak awal. "Kita harus antisipasi sejak awal," terang Syahrial.
Makanya, ia memandang, kebijakan impor beras merupakan strategi yang pas. Sebab, kebijakan itu untuk memenuhi cadangan beras nasional. Jangan sampai, pada harga pangan terus naik, cadangan beras juga menipis.
JAKARTA, KOMPAS.com - Gejolak harga pangan dunia nampaknya belum akan terhenti. Bahkan, pada 2011 nanti diperkirakan harga pangan dunia masih berpotensi naik. Kondisi itu bisa mengancam stabilitas perekonomian Indonesia. Sebab, kenaikan itu bisa memicu laju inflasi.
Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Syahrial Loetan menjelaskan, selama ini harga pangan domestik selalu mendorong laju inflasi. Bila ditambah kenaikan harga pangan dunia, laju inflasi bisa tidak terkendali. "Meskipun pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi bila inflasinya juga tidak, pertumbuhan itu akan sia-sia," kata Syahrial, Kamis (9/12/2010).
Menurutnya, gejolak harga pangan muncul lantaran kondisi iklim yang tidak menentu belakangan ini. Hal ini bakal menjadi pekerjaan rumah yang harus diantisipasi sejak awal. "Kita harus antisipasi sejak awal," terang Syahrial.
Makanya, ia memandang, kebijakan impor beras merupakan strategi yang pas. Sebab, kebijakan itu untuk memenuhi cadangan beras nasional. Jangan sampai, pada harga pangan terus naik, cadangan beras juga menipis.
Kualitas Hidup Penduduk Indonesia Makin Baik?
"Indonesia masuk jajaran 10 negara dengan kemajuan pembangunan manusia secara signifikan."
9 Desember 2010.
VIVAnews - Satu per satu kabar baik dicapai oleh Indonesia di tingkat dunia. Kali ini Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara terbaik di dunia yang berusaha memperbaiki indeks pembangunan manusia.
Kabar baik tersebut disampaikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana di Jakarta, Rabu, 8 Desember 2010. "Indonesia masuk jajaran 10 negara dengan kemajuan pembangunan manusia secara signifikan," kata Armida.
Maksudnya, Indonesia tergolong dalam 10 negara yang mengalami kenaikan kualitas hidup secara mengagumkan dalam 40 tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) adalah indikator yang sering digunakan untuk mengukur kemajuan suatu bangsa.
Indeks diukur berdasarkan tingkat kekayaan, kemiskinan, kesehatan, keseteraan jender, kebebasan ekonomi dan pendidikan. Dengan indeks tersebut, dapat diketahui masyarakat satu negara apakah masih terbelakang, miskin atau maju.
Menurut Armida, nilai indeks pembangunan manusia Indonesia sekarang 0,600. Nilai ini membuat Indonesia berada di peringkat ke 108 dari 169 negara yang disurvei oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Posisi Indonesia ini lebih baik dibandingkan tahun 2009 dengan skor 0,593.
9 Desember 2010.
VIVAnews - Satu per satu kabar baik dicapai oleh Indonesia di tingkat dunia. Kali ini Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara terbaik di dunia yang berusaha memperbaiki indeks pembangunan manusia.
Kabar baik tersebut disampaikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana di Jakarta, Rabu, 8 Desember 2010. "Indonesia masuk jajaran 10 negara dengan kemajuan pembangunan manusia secara signifikan," kata Armida.
Maksudnya, Indonesia tergolong dalam 10 negara yang mengalami kenaikan kualitas hidup secara mengagumkan dalam 40 tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) adalah indikator yang sering digunakan untuk mengukur kemajuan suatu bangsa.
Indeks diukur berdasarkan tingkat kekayaan, kemiskinan, kesehatan, keseteraan jender, kebebasan ekonomi dan pendidikan. Dengan indeks tersebut, dapat diketahui masyarakat satu negara apakah masih terbelakang, miskin atau maju.
Menurut Armida, nilai indeks pembangunan manusia Indonesia sekarang 0,600. Nilai ini membuat Indonesia berada di peringkat ke 108 dari 169 negara yang disurvei oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Posisi Indonesia ini lebih baik dibandingkan tahun 2009 dengan skor 0,593.
5 Langkah Meraih Pelanggan Via Facebook "Fan Page"
KOMPAS.com — Meskipun banyak perusahaan telah memiliki website secara resmi, mereka juga menggunakan jejaring sosial seperti Facebook untuk menjangkau penggunanya secara langsung. Bahkan, menciptakan fan page di Facebook berpotensi meraih lebih banyak audiens, karena mereka yang tak pernah membuka website perusahaan Anda memilih untuk mengunjungi Anda melalui fan page.
Sayangnya, tak semua pengguna tahu apa yang harus dilakukan di fan page. Sering kali setelah mengklik "Become a Fan", pengguna tak pernah lagi menengok laman ini. Padahal, mengembangkan basis pengguna di Facebook dan membuat mereka terlibat bisa menjadi bagian penting kampanye media sosial bisnis Anda.
Berikut beberapa konsep yang dapat membantu Anda membuat penggemar tetap terlibat dengan fan page Anda:
1. Menarik untuk "target audience"
Cobalah Anda ingat, mengapa Anda pernah menjadi "fan" terhadap kelompok, produk, atau brand tertentu di Facebook. Penyebabnya pasti karena Anda merasa produk tersebut mewakili pribadi Anda. Semakin menarik laman Anda untuk target demografis Anda, semakin pengunjung ingin bergabung dan menjadi anggota komunitas Anda di Facebook.
Sayangnya, tak semua pengguna tahu apa yang harus dilakukan di fan page. Sering kali setelah mengklik "Become a Fan", pengguna tak pernah lagi menengok laman ini. Padahal, mengembangkan basis pengguna di Facebook dan membuat mereka terlibat bisa menjadi bagian penting kampanye media sosial bisnis Anda.
Berikut beberapa konsep yang dapat membantu Anda membuat penggemar tetap terlibat dengan fan page Anda:
1. Menarik untuk "target audience"
Cobalah Anda ingat, mengapa Anda pernah menjadi "fan" terhadap kelompok, produk, atau brand tertentu di Facebook. Penyebabnya pasti karena Anda merasa produk tersebut mewakili pribadi Anda. Semakin menarik laman Anda untuk target demografis Anda, semakin pengunjung ingin bergabung dan menjadi anggota komunitas Anda di Facebook.
Aku Cinta Indonesia
8 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com — Nasionalisme mengenal zamannya. Para pendahulu memaknainya dengan perjuangan melawan penjajah. Kini anak muda mewujudkannya lewat gaya hidup. Lewat gaya hidup itulah para anggota komunitas online cinta Indonesia berusaha mencintai apa saja yang ada dan berasal dari negeri ini.
Caranya macam-macam. Ada komunitas yang menggugah rasa kebangsaan lewat aneka makanan asli Tanah Air. Ada yang mengedepankan karya-karya anak bangsa sebagai produk kebanggan negeri ini. Bahkan, ada juga yang mengekspresikan dan membanggakan diri sendiri sebagai cikal bakal mencintai bangsa Indonesia.
Berawal dari kesamaan tujuan mencintai Nusantara itulah kemudian tercipta lima "keluarga besar" di jagat maya. Masing-masing dari mereka menamai gerakan nasionalisme mereka dan memuatnya di jaringan maya. Ada www.pedemunegeri.com, www.terimakasihku.com, www.akucintaindonesia.com, www.adalahkita.com, www.kabayanliplap.com, dan www.darimulutkehati.com.
JAKARTA, KOMPAS.com — Nasionalisme mengenal zamannya. Para pendahulu memaknainya dengan perjuangan melawan penjajah. Kini anak muda mewujudkannya lewat gaya hidup. Lewat gaya hidup itulah para anggota komunitas online cinta Indonesia berusaha mencintai apa saja yang ada dan berasal dari negeri ini.
Caranya macam-macam. Ada komunitas yang menggugah rasa kebangsaan lewat aneka makanan asli Tanah Air. Ada yang mengedepankan karya-karya anak bangsa sebagai produk kebanggan negeri ini. Bahkan, ada juga yang mengekspresikan dan membanggakan diri sendiri sebagai cikal bakal mencintai bangsa Indonesia.
Berawal dari kesamaan tujuan mencintai Nusantara itulah kemudian tercipta lima "keluarga besar" di jagat maya. Masing-masing dari mereka menamai gerakan nasionalisme mereka dan memuatnya di jaringan maya. Ada www.pedemunegeri.com, www.terimakasihku.com, www.akucintaindonesia.com, www.adalahkita.com, www.kabayanliplap.com, dan www.darimulutkehati.com.
PTN dan PTS juga Pencetak Laba, Lho....
8 Desember 2010.
MALANG, KOMPAS.com - Pola pembiayaan studi mahasiswa tidak cukup menjadi perhatian pemerintah. Sebab, pemerintah serta perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) menyelenggarakan pendidikan tinggi tidak lagi sebagai lembaga sosial.
Hal itu diungkapkan Rektor Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri) Prof Dr Wani Hadi Utomo, Selasa (7/12/2010) di Malang. Akibatnya, banyak siswa dan mahasiswa dari kategori berprestasi biasa-biasa saja dengan kemampuan ekonomi orangtua rendah jumlahnya cukup besar, tidak terjaring oleh beasiswa yang mensyaratkan prestasi. Padahal, jumlah mahasiswa dari kategori ini mencapai sekitar 85 persen dari seluruh jumlah mahasiswa.
MALANG, KOMPAS.com - Pola pembiayaan studi mahasiswa tidak cukup menjadi perhatian pemerintah. Sebab, pemerintah serta perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) menyelenggarakan pendidikan tinggi tidak lagi sebagai lembaga sosial.
Pertanyaan besarnya kemudian berapa banyak sebenarnya orangtua dan mahasiswa yang mampu memenuhi tuntutan biaya pendidikan tinggi.
-- Wani Hadi Utomo
DPR: Gaji BI Sudah Tinggi, Jangan Dinaikkan
Komisi Keuangan dan Perbankan meminta agar gaji pegawai bank sentral tidak dinaikkan.
6 Desember 2010.
VIVAnews - Usulan Bank Indonesia (BI) yang meminta kenaikan pos anggaran gaji pegawai tidak memperoleh 'lampu hijau' dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi Keuangan dan Perbankan meminta agar gaji pegawai bank sentral tidak dinaikkan.
Komisi XI beralasan, gaji yang selama ini diterima dewan gubernur BI sudah lebih tinggi dibandingkan menteri, bahkan anggota DPR.
"BI yang (gaji) jauh lebih tinggi meminta kenaikan. Saya kira jangan lagi lah dinaikkan," ujar Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis, di gedung DPR-RI, Jakarta, Senin, 6 Desember 2010.
Seperti diketahui, BI mengusulkan kenaikan pos gaji dari sebelumnya Rp1,94 triliun menjadi Rp1,99 triliun. Namun, belum diketahui apakah kenaikan pos anggaran gaji tersebut ditujukan untuk pegawai BI atau karena ada penambahan jumlah pegawai baru BI.
Disinggung mengenai besaran gaji yang selama ini diterima gubernur BI, Emir mengakui tidak mengetahui secara persis. Namun, ketika disinggung besaran gaji Rp144 juta per bulan, menurut Emir memang di kisaran itu. "Makanya kami minta jangan dipertajam lagi," katanya.
Emir mengatakan, gaji yang selama ini diterima pegawai BI sebenarnya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan pegawai di kementerian atau lembaga negara. Jika dinaikkan lagi, dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan karena kesenjangan yang terlampau jauh di antara lembaga negara.
"Walaupun saya akui kerja mereka profesional, tetapi harus disesuaikan juga dengan lingkungan," kata Emir.
Papua Kaget Dapat Dana Triliunan
6 Desember 2010.
VIVAnews - Gubenur Provinsi Papua Barnabas Saebu mengungkapkan pengucuran dana triliun dari pemerintah pusat sebagai dana otonomi khusus (Otsus) diakui membuat kaget aparatnya di pemerintahan.
"Ketika dana Otsus yang dulu kerdil dan tiba-tiba menjadi triliunan, (ternyata) di daerahnya belum siap," kata Barnabas dalam Rapat Kerja Menteri Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Desember 2010.
Menurut Barnabas, penggunaan dana Otsus yang tidak sesuai di lapangan salah satunya dikarenakan ketidaksiapan aparat pemerintahan dalam mengelola keuangan yang sangat besar.
Lemahnya manajemen keuangan itu pula yang menyebabkan tata kelola pemerintahan yang baik (GCG) Pemprov penerima dana Otsus tidak berjalan dengan semestinya. Hal itu terjadi karena pemerintah pusat salah dalam memberi aturan pelaksanaan yang bisa mencegah korupsi.
Selain itu, pemerintah pusat juga dianggap tidak memberikan advokasi yang bisa membimbing daerah dalam menyusun sistem perencanaan yang benar, pengawasan internal, dan laporan akuntabilitas yang benar. "Untuk dana otsus 2002-2006 juga terjadi ruang yang besar untuk penyalahgunaan dan korupsi," katanya.
Seperti diketahui, Papua selama ini memperoleh dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.
Setiap tahun pemerintah mengganggarkan dana Otsus yang nilainya terus meningkat. Tahun ini dana Otsus Papua dianggarkan sebesar Rp13,86 triliun atau lebih tinggi dibandingkan 2009 sebesar Rp12,92 triliun. Sementara dana Inpres tahun ini dialokasikan sebesar Rp8,5 triliun.
VIVAnews - Gubenur Provinsi Papua Barnabas Saebu mengungkapkan pengucuran dana triliun dari pemerintah pusat sebagai dana otonomi khusus (Otsus) diakui membuat kaget aparatnya di pemerintahan.
"Ketika dana Otsus yang dulu kerdil dan tiba-tiba menjadi triliunan, (ternyata) di daerahnya belum siap," kata Barnabas dalam Rapat Kerja Menteri Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Desember 2010.
Menurut Barnabas, penggunaan dana Otsus yang tidak sesuai di lapangan salah satunya dikarenakan ketidaksiapan aparat pemerintahan dalam mengelola keuangan yang sangat besar.
Lemahnya manajemen keuangan itu pula yang menyebabkan tata kelola pemerintahan yang baik (GCG) Pemprov penerima dana Otsus tidak berjalan dengan semestinya. Hal itu terjadi karena pemerintah pusat salah dalam memberi aturan pelaksanaan yang bisa mencegah korupsi.
Selain itu, pemerintah pusat juga dianggap tidak memberikan advokasi yang bisa membimbing daerah dalam menyusun sistem perencanaan yang benar, pengawasan internal, dan laporan akuntabilitas yang benar. "Untuk dana otsus 2002-2006 juga terjadi ruang yang besar untuk penyalahgunaan dan korupsi," katanya.
Seperti diketahui, Papua selama ini memperoleh dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.
Setiap tahun pemerintah mengganggarkan dana Otsus yang nilainya terus meningkat. Tahun ini dana Otsus Papua dianggarkan sebesar Rp13,86 triliun atau lebih tinggi dibandingkan 2009 sebesar Rp12,92 triliun. Sementara dana Inpres tahun ini dialokasikan sebesar Rp8,5 triliun.
Masih Banyak Orang Kaya di Luar "Forbes"
5 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com — Daftar 40 orang terkaya di Indonesia yang dirilis Forbes di Jakarta, Jumat (3/12/2010), sebenarnya baru sebagian dari orang terkaya di negeri ini.
"Orang terkaya yang kami rilis tentu yang terdaftar di bursa saham karena dengan perusahaan terbuka, biasanya mudah dihitung (kekayaannya)," kata President and CEO Forbes Indonesia Millie Stephanie.
Padahal di luar itu, diduga banyak orang Indonesia memiliki kekayaan dari perusahaan keluarga yang tidak memasukkan perusahaannya ke bursa saham. "Di luar perusahaan terbuka agak sulit menginvestigasi karena kurang data," kata Millie.
Dari 40 orang terkaya yang dipublikasikan Forbes, memang semua daftar kekayaannya diambil dari perusahaan mereka yang tercatat di bursa saham.
Tujuh di antaranya adalah orang baru yang masuk dalam daftar 40 orang terkaya itu karena harga saham perusahaan mereka melonjak drastis.
Ini memberi keuntungan, terutama bagi perusahaan yang menawarkan saham batu bara dan kelapa sawit. Hal tersebut seiring dengan dua harga komoditas ini yang terus melambung tinggi pasar internasional.
Menurut Forbes, Indonesia mencetak 21 orang terkaya baru. Jumlah ini naik dibandingkan 12 orang terkaya tahun lalu. Total harta dari 40 orang terkaya itu juga naik dari 42 miliar dollar AS tahun lalu menjadi 71 miliar dollar AS tahun ini.
Naiknya kekayaan para orang terkaya tersebut dipengaruhi kinerja Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terus membaik belakangan ini. IHSG naik signifikan hingga menyentuh level 3.600 pada akhir Oktober 2010 atau naik sekitar 43 persen dibandingkan periode sebelumnya. "Jadi, sebenarnya bukan tidak mungkin, di luar terdaftar masih banyak (orang terkaya)," kata Millie.
Forbes memperoleh data harta kekayaan para orang terkaya ini dari data keuangan keterbukaan BEI dan para konsultan, yang kemudian diverifikasi dengan perusahaan bersangkutan.
JAKARTA, KOMPAS.com — Daftar 40 orang terkaya di Indonesia yang dirilis Forbes di Jakarta, Jumat (3/12/2010), sebenarnya baru sebagian dari orang terkaya di negeri ini.
"Orang terkaya yang kami rilis tentu yang terdaftar di bursa saham karena dengan perusahaan terbuka, biasanya mudah dihitung (kekayaannya)," kata President and CEO Forbes Indonesia Millie Stephanie.
Padahal di luar itu, diduga banyak orang Indonesia memiliki kekayaan dari perusahaan keluarga yang tidak memasukkan perusahaannya ke bursa saham. "Di luar perusahaan terbuka agak sulit menginvestigasi karena kurang data," kata Millie.
Dari 40 orang terkaya yang dipublikasikan Forbes, memang semua daftar kekayaannya diambil dari perusahaan mereka yang tercatat di bursa saham.
Tujuh di antaranya adalah orang baru yang masuk dalam daftar 40 orang terkaya itu karena harga saham perusahaan mereka melonjak drastis.
Ini memberi keuntungan, terutama bagi perusahaan yang menawarkan saham batu bara dan kelapa sawit. Hal tersebut seiring dengan dua harga komoditas ini yang terus melambung tinggi pasar internasional.
Menurut Forbes, Indonesia mencetak 21 orang terkaya baru. Jumlah ini naik dibandingkan 12 orang terkaya tahun lalu. Total harta dari 40 orang terkaya itu juga naik dari 42 miliar dollar AS tahun lalu menjadi 71 miliar dollar AS tahun ini.
Naiknya kekayaan para orang terkaya tersebut dipengaruhi kinerja Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terus membaik belakangan ini. IHSG naik signifikan hingga menyentuh level 3.600 pada akhir Oktober 2010 atau naik sekitar 43 persen dibandingkan periode sebelumnya. "Jadi, sebenarnya bukan tidak mungkin, di luar terdaftar masih banyak (orang terkaya)," kata Millie.
Forbes memperoleh data harta kekayaan para orang terkaya ini dari data keuangan keterbukaan BEI dan para konsultan, yang kemudian diverifikasi dengan perusahaan bersangkutan.
Pemerintah Siap Ekspor Beras Premium
5 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia merencanakan ekspor beras premium atau kualitas tinggi mulai tahun depan sehingga produknya juga akan ditingkatkan.
"Beras premium boleh diekspor. Tahun depan, kalau bisa, digenjot produksinya," kata Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar di Jakarta, Minggu (5/12/2010).
Dia mengatakan, beras premium atau superkualitas adalah beras yang memiliki kadar patahan sebesar lima persen.
Oleh karena itu, lanjut Mustafa, berbagai upaya akan dilakukan untuk meningkatkan produksi beras premium, antara lain produktivitas tanaman dinaikkan, begitu juga dengan mutu varietas padi.
Selain itu, ia mengemukakan, penanganan pasca-panen juga akan diperbaiki untuk meningkatkan kualitas hasil produksi dan mengurangi tingkat kehilangan hasil.
Operasional Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPBG) milik Perum Bulog juga harus dioptimalkan.
Mustafa mengemukakan pula, ke depan, Bulog dapat menjadi pembeli utama beras premium petani agar petani tidak rugi menanam komoditas tersebut.
Akhir Tahun, Pebisnis Ritel Panen
5 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com - Akhir tahun memang waktunya para peritel meraup berkah. Sebab, di penghujung tahun ini ada dua perayaan yaitu Natal dan tahun baru yang bisa mendongkrak penjualan sektor ritel.
Ketua Pelaksana Harian Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Tutum Rahanta mengatakan, menjelang Natal dan tahun baru permintaan sektor ritel sudah pasti meningkat, walaupun tidak setinggi ketika jelang Lebaran yang kenaikannya sampai tiga kali lipat. "Jelang Natal dan tahun baru omzet ritel bisa naik sekitar 20 persen - 30 persen ketimbang bulan biasa," ujar Tutum kepada KONTAN Jumat (3/12/2010).
Akhir tahun ini Tatum memprediksi, omzet ritel bisa mencapai Rp 100 triliun atau naik sekitar 15 persen ketimbang tahun 2009. Asal tahu saja, pada lebaran lalu, The Nielsen Company Indonesia memperkirakan total belanja ritel mencapai Rp 19,9 triliun atau tumbuh 10 persen ketimbang periode yang sama tahun 2009 lalu yang sebesar Rp 18,1 triliun.
Pengamat Ritel Handaka Santosa menambahkan, kenaikan permintaan di sektor ritel dipicu pula karena adanya bonus akhir tahun. Sehingga, masyarakat yang tidak merayakan natal pun, akan berbelanja.
Melihat kondisi ekonomi Indonesia yang cenderung stabil, Tutum memperkirakan tahun depan omset ritel bisa tumbuh sekitar 10 persen - 15 persen ketimbang tahun ini. Bahkan, Handaka lebih optimis dengan memperkirakan omset ritel pada tahun depan bisa tumbuh sekitar 20 persen, karena daya beli masyarakat masih akan terus meningkat seiring membaiknya kondisi ekonomi baik lokal maupun global.
Meski begitu, Handaka bilang selama ini omset ritel masih ditopang oleh belanja domestik. "Harapannya, ke depan belanja turis di dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga porsi penjualan ritel yang berasal dari turis asing bisa ditingkatkan," katanya.
Kartini Muljadi Perempuan Terkaya RI
3 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com — Kartini Muljadi (80) tercatat sebagai satu-satunya perempuan yang masuk daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes Indonesia.
Dalam publikasi daftar 40 orang terkaya Indonesia versi Majalah Forbes di Jakarta, Jumat, perempuan beranak tiga itu tercatat berada pada peringkat 25 dengan penghasilan 840 juta dollar AS, naik dari tahun lalu sebesar 320 juta dollar AS.
Penghasilan pendiri firma hukum Kartini Muljadi & Rekan itu beserta keluarganya terutama berasal dari perusahaan obat Tempo Scan yang dikelola sang putra, Handojo.
Menurut CEO Majalah Forbes Indonesia Millie Stephanie, penghitungan kekayaan Kartini dan orang-orang yang masuk daftar berdasarkan pada nilai saham per 15 November dan nilai tukar mata uang. "Itu hasil investigasi tim dari Amerika dan Indonesia," katanya.
Selain Kartini, sebagian besar nama orang kaya yang masuk daftar adalah wajah lama, seperti R Budi dan Michael Hartono, Susilo Wonowidjojo, Eka Tjipta Widjaja, Martua Sitorus, dan Anthony Salim.
"Tapi wajah-wajah baru yang muncul juga tidak sedikit, sekitar 40 persen, termasuk Sri Prakash Lohia dan Agus Lasmono Sudwikatmono," kata Millie.
Majalah Forbes Indonesia juga mencatat, jumlah miliarder Indonesia bertambah dari 12 menjadi 21 pada tahun ini, sedangkan total kekayaan 40 miliarder Indonesia naik dari 42 miliar dollar AS menjadi 71 miliar dollar AS.
2011, Pasar Tradisional Tak Jorok Lagi
DENPASAR, KOMPAS.com — Upaya pemerintah merevitalisasi pasar tradisional di Indonesia akan menghapus kesan yang selama ini melekat di masyarakat bahwa pasar tradisional jorok, kumuh, dan jauh dari kata nyaman. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan telah menggelontorkan dana Rp 300 miliar untuk program tersebut.
Kita ingin mengembangkan konsep pasar ramah, bersih, dan segar.
-- Mari Elka Pangestu
Pada tahun 2011 nanti, pemerintah juga sudah memiliki program pasar percontohan yang memiliki konsep ramah, bersih, dan segar. Pada tahap awal ada 10 pasar tradisional di sejumlah wilayah Indonesia yang akan menjadi pasar percontohan, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan Bali.
"Kita ingin mengembangkan konsep pasar ramah, bersih, dan segar. Dari segi perencanaan, zonasi, dan kenyamanan kalau kita belanja di pasar itu," ujar Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu saat mengunjungi salah satu pasar percontohan di Pasar Agung, Penatih, Denpasar, Bali, Jumat (3/12/2010).
"Jadi tidak hanya pengelolaannya saja, tapi fisiknya juga penting," imbuhnya.
Selama ini pemerintah tidak memiliki satu model yang tepat untuk merevitalisasi pasar tradisional karena setiap daerah memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. "Kenyataan dalam beberapa tahun melakukan revitalisasi pasar tidak ada satu model yang tepat karena daerah memiliki ciri khas sendiri. Seperti di Bali, di setiap pasar selalu ada pura dan masyarakatnya yang mengelola sendiri," jelas Mari.
Pasar percontohan ini diharapkan mampu memberi contoh bagi pemerintah daerah, masyarakat ataupun swasta yang akan mengembangkan pasar tradisional.
Pajak Warteg Tidak Bisa Semena-mena
3 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah tidak dapat semena-mena mengenakan pajak pada usaha mikro dan kecil yang memiliki peredaran usaha atau omzet di bawah Rp 300 juta per tahun.
Pertimbangannya, pengusaha seperti itu sebaiknya tidak dibebani pajak apapun. Atas dasar itu, pajak atas warung tegal pun tidak bisa diterapkan secara merata, karena harus melihat omzetnya terlebih dahulu.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Harry Azhar Azis di Surabaya, Jumat (3/11/2010).
Menurut Harry, sebagai usaha rumah makan, warung tegal (warteg) bisa dikenakan pajak restoran yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun, tidak semua warteg bisa dikenakan pajak restoran karena hanya usaha atau bisnis beromzet Rp 300 juta ke atas per tahun yang bisa dipajaki.
"Jika masalah omzet itu tidak terpenuhi, tidak ada basis hukum dan undang-undang yang dapat mendukungnya. Aturannya menjadi lemah," katanya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan pengenaan Pajak Penghasilan atau PPh pada warung atau tempat usaha yang dimiliki wajib pajak orang pribadi, mulai dari usaha rumahan hingga ke mal.
Setiap tempat usaha wajib membayar PPh sebesar 0,75 persen dari omzet atau jumlah peredaran setiap bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008.
Ini ditetapkan karena banyak orang Indonesia yang memiliki usaha lebih dari satu tempat. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya perlu ditertibkan agar pengusahanya memiliki kepastian pembayaran, dan pemerintah memiliki kepastian penerimaan negara.
Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) ini mencakup orang yang membuka warung (usaha jasa) di garasi rumahnya hingga pedagang yang memiliki satu kios atau lebih di berbagai tempat, baik di mal maupun rumah toko (ruko). Oleh karena itu juga termasuk warteg.
Penghasilan yang diperoleh dari setiap kios merupakan obyek pajak yang harus dibayar secara berangsur-angsur setiap bulan (PPh Pasal 25) agar tidak memberatkan wajib pajak tersebut. Setelah satu tahun, wajib pajak tersebut wajib melaporkan surat pemberitahuan pajak tahunan dengan melampirkan surat setoran pajak (SSP) Pasal 25 (pajak bulanan).
SSP PPh Pasal 25 itu akan mengurangi jumlah PPh tahunan yang akan dibayarnya setiap bulan Maret. Ini sesuai dengan prinsip PPh Pasal 25, yakni mendekati jumlah pembayaran PPh tahunannya. Namun, tidak semua warung dikenai kewajiban membayar PPh Pasal 25.
Jika jumlah peredaran di warung itu lebih kecil daripada penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yakni Rp 1,32 juta per bulan, pemilik warung itu tidak termasuk subyek pajak sehingga dibebaskan dari kewajiban membayar PPh Pasal 25.
Pengangguran Turun Sedikit
2 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menilai angka pengangguran terbuka turun tidak signifikan. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 6 persen saja.
BPS mencatat, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus lalu mencapai 7,14 persen. Angka ini turun sedikit dari tingkat pengangguran terbukat Februari 2010 lalu yang sebesar 7,41 persen.
Sementara, jumlah angkatan kerja pada Agustus lalu mencapai 116,5 juta orang. Angka ini bertambah sekitar 530.000 orang jika dibandingkan angkatan kerja Februari lalu yang sebesar 116 juta orang. Sementara, jumlah angkatan kerja Agustus 2009 lalu sebesar 113,8 juta orang.
Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, bila pertumbuhan ekonomi lebih tinggi maka lapangan pekerjaan akan lebih banyak. "Makin berkurang pengangguran," kata Rusman, kemarin (1/12/2010).
Dalam setahun terakhir, hampir semua sektor mengalami kenaikan jumlah pekerja. Tapi, untuk sektor pertanian dan transportasi, pergudangan dan komunikasi, masing-masing mengalami penurunan jumlah pekerja sekitar 117 ribu orang atau 0,28 persen dan 500.000 orang atau 8,16persen. “Sektor pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan dan industri secara berurutan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja pada bulan Agustus 2010,” tandasnya.
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menilai angka pengangguran terbuka turun tidak signifikan. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 6 persen saja.
BPS mencatat, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus lalu mencapai 7,14 persen. Angka ini turun sedikit dari tingkat pengangguran terbukat Februari 2010 lalu yang sebesar 7,41 persen.
Sementara, jumlah angkatan kerja pada Agustus lalu mencapai 116,5 juta orang. Angka ini bertambah sekitar 530.000 orang jika dibandingkan angkatan kerja Februari lalu yang sebesar 116 juta orang. Sementara, jumlah angkatan kerja Agustus 2009 lalu sebesar 113,8 juta orang.
Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, bila pertumbuhan ekonomi lebih tinggi maka lapangan pekerjaan akan lebih banyak. "Makin berkurang pengangguran," kata Rusman, kemarin (1/12/2010).
Dalam setahun terakhir, hampir semua sektor mengalami kenaikan jumlah pekerja. Tapi, untuk sektor pertanian dan transportasi, pergudangan dan komunikasi, masing-masing mengalami penurunan jumlah pekerja sekitar 117 ribu orang atau 0,28 persen dan 500.000 orang atau 8,16persen. “Sektor pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan dan industri secara berurutan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja pada bulan Agustus 2010,” tandasnya.
Mobil Pribadi Dilarang
3 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akhirnya memutuskan melarang seluruh kendaraan bermotor roda empat pribadi menggunakan bensin bersubsidi. Aturan ini diberlakukan bertahap mulai 1 Januari 2011 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan dilanjutkan ke seluruh Jawa dan Bali.
”Setelah menimbang dua opsi yang ada, ternyata yang lebih siap adalah opsi pertama,” ujar anggota Komite Badan Pengawas Kegiatan Hilir Migas, Ibrahim Hasyim, seusai rapat persiapan pembatasan BBM, Kamis (2/12/2010) di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Opsi pertama yang disiapkan untuk pengendalian konsumsi BBM bersubsidi adalah BBM subsidi hanya dipakai kendaraan umum pelat kuning, roda dua, roda tiga, dan nelayan.
Adapun opsi kedua, selain kendaraan umum serta kendaraan roda dua dan roda tiga, kendaraan pribadi buatan sebelum tahun 2005 juga bisa menggunakan BBM subsidi. Pilihan pemerintah pada opsi pertama juga disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
”Ya, opsi itu (opsi seluruh kendaraan roda empat atau lebih berpelat hitam dilarang mengonsumsi bensin atau premium). Namun, kami tidak mau mendahului DPR,” kata Hatta.
Menurut Hatta, jika opsi kedua yang dipilih, akan rawan potensi pelanggaran dan distorsi. Oleh karena itu, pemerintah memilih opsi lain, yakni melarang seluruh pemilik kendaraan pribadi atau pelat hitam mengonsumsi BBM bersubsidi.
Berlaku bertahap
Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Djaelani Sutomo mengemukakan, pembatasan pemakaian BBM diberlakukan bertahap sejalan dengan kesiapan infrastruktur SPBU.
Tahap pertama, mulai 1 Januari 2011, seluruh kendaraan pribadi di Jabodetabek harus beralih ke BBM nonsubsidi. Pilihannya bisa pertamax yang dijual di SPBU Pertamina atau produk sejenis yang didistribusikan peritel badan usaha lain.
”Kami sedang menyiapkan penambahan fasilitas bensin nonsubsidi di sekitar 600 SPBU di Jabodetabek. Saat ini sudah 400 SPBU yang siap, masih kurang 200 SPBU lagi,” ujar Djaelani.
Tahap kedua, mulai Juli 2011, aturan penggunaan BBM nonsubsidi meluas ke seluruh Jawa dan Bali. Ini dengan asumsi mayoritas SPBU di kota-kota besar di Jawa dan Bali sudah memiliki fasilitas BBM nonsubsidi yang memadai.
Tahap ketiga, pembatasan pemakaian BBM subsidi diberlakukan di luar Jawa dan Bali pada tahun 2012. Pembatasan pemakaian BBM bersubsidi ditargetkan selesai dilakukan tahun 2013. Tahap pertama dan kedua pembatasan hanya untuk premium, selanjutnya menyusul solar.
Pertamina memperkirakan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi mulai Januari 2011 di Jabodetabek menghemat kuota bensin bersubsidi 500.000 kiloliter. Penghematan akan menjadi 4 juta kiloliter jika mulai diberlakukan di seluruh Jawa dan Bali.
Ibrahim Hasyim memastikan tidak ada pembatasan volume BBM subsidi untuk kendaraan umum serta kendaraan roda dua dan roda tiga. Untuk memperketat pengawasan, BPH Migas menyiapkan pendistribusian BBM bersubsidi dengan sistem tertutup.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akhirnya memutuskan melarang seluruh kendaraan bermotor roda empat pribadi menggunakan bensin bersubsidi. Aturan ini diberlakukan bertahap mulai 1 Januari 2011 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan dilanjutkan ke seluruh Jawa dan Bali.
”Setelah menimbang dua opsi yang ada, ternyata yang lebih siap adalah opsi pertama,” ujar anggota Komite Badan Pengawas Kegiatan Hilir Migas, Ibrahim Hasyim, seusai rapat persiapan pembatasan BBM, Kamis (2/12/2010) di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Opsi pertama yang disiapkan untuk pengendalian konsumsi BBM bersubsidi adalah BBM subsidi hanya dipakai kendaraan umum pelat kuning, roda dua, roda tiga, dan nelayan.
Adapun opsi kedua, selain kendaraan umum serta kendaraan roda dua dan roda tiga, kendaraan pribadi buatan sebelum tahun 2005 juga bisa menggunakan BBM subsidi. Pilihan pemerintah pada opsi pertama juga disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
”Ya, opsi itu (opsi seluruh kendaraan roda empat atau lebih berpelat hitam dilarang mengonsumsi bensin atau premium). Namun, kami tidak mau mendahului DPR,” kata Hatta.
Menurut Hatta, jika opsi kedua yang dipilih, akan rawan potensi pelanggaran dan distorsi. Oleh karena itu, pemerintah memilih opsi lain, yakni melarang seluruh pemilik kendaraan pribadi atau pelat hitam mengonsumsi BBM bersubsidi.
Berlaku bertahap
Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Djaelani Sutomo mengemukakan, pembatasan pemakaian BBM diberlakukan bertahap sejalan dengan kesiapan infrastruktur SPBU.
Tahap pertama, mulai 1 Januari 2011, seluruh kendaraan pribadi di Jabodetabek harus beralih ke BBM nonsubsidi. Pilihannya bisa pertamax yang dijual di SPBU Pertamina atau produk sejenis yang didistribusikan peritel badan usaha lain.
”Kami sedang menyiapkan penambahan fasilitas bensin nonsubsidi di sekitar 600 SPBU di Jabodetabek. Saat ini sudah 400 SPBU yang siap, masih kurang 200 SPBU lagi,” ujar Djaelani.
Tahap kedua, mulai Juli 2011, aturan penggunaan BBM nonsubsidi meluas ke seluruh Jawa dan Bali. Ini dengan asumsi mayoritas SPBU di kota-kota besar di Jawa dan Bali sudah memiliki fasilitas BBM nonsubsidi yang memadai.
Tahap ketiga, pembatasan pemakaian BBM subsidi diberlakukan di luar Jawa dan Bali pada tahun 2012. Pembatasan pemakaian BBM bersubsidi ditargetkan selesai dilakukan tahun 2013. Tahap pertama dan kedua pembatasan hanya untuk premium, selanjutnya menyusul solar.
Pertamina memperkirakan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi mulai Januari 2011 di Jabodetabek menghemat kuota bensin bersubsidi 500.000 kiloliter. Penghematan akan menjadi 4 juta kiloliter jika mulai diberlakukan di seluruh Jawa dan Bali.
Ibrahim Hasyim memastikan tidak ada pembatasan volume BBM subsidi untuk kendaraan umum serta kendaraan roda dua dan roda tiga. Untuk memperketat pengawasan, BPH Migas menyiapkan pendistribusian BBM bersubsidi dengan sistem tertutup.
Inilah 40 Orang Terkaya Indonesia
3 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang pergantian tahun, majalah Forbes kembali merilis daftar 40 orang terkaya di Indonesia pada 2010.
Pemilik Grup Djarum, R Budi dan Michael Hartono, masih nomor satu terkaya di Indonesia dengan kekayaan sekitar 11 miliar dollar AS atau sekitar Rp 100,1 triliun (kurs Rp 9.200 per dollar AS).
Kekayaan orang-orang kaya Indonesia ini pun meningkat tajam dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu kekayaan pemilik Grup Djarum ini sekitar 8 miliar dollar AS.
Secara keseluruhan, kekayaan 40 orang terkaya Indonesia ini mencapai 71 miliar dollar AS atau naik 29 miliar dollar AS dibandingkan dengan tahun lalu yang 42 miliar dollar AS.
Naiknya kekayaan para taipan Indonesia ini disebabkan harga komoditas, seperti hasil tambang batubara dan minyak sawit, yang sedang membaik.
Ini terlihat dari masuknya salah seorang taipan baru ke dalam 40 orang terkaya Indonesia ini, yaitu pengusaha tambang batubara Kiki Barki. Pemilik PT Harum Energy Tbk ini menyodok ke urutan ke-11 orang terkaya Indonesia dengan total kekayaan 1,7 miliar dollar AS.
Berikut 40 orang terkaya versi Forbes:
1. R Budi & Michael Hartono 11 miliar dollar AS
2. Susilo Wonowidjojo 8 miliar dollar AS
3. Eka Tjipta Widjaja 6 miliar dollar AS
4. Martua Sitorus 3,2 miliar dollar AS
5. Anthoni Salim 3 miliar dollar AS
6. Sri Prakash Lohia 2,65 miliar dollar AS
7. Low Tuck Kwong 2,6 miliar dollar AS
8. Peter Sondakh 2,4 miliar dollar AS
9. Putra Sampoerna 2,3 miliar dollar AS
10. Aburizal Bakrie 2,1 miliar dollar AS
11. Kiki Barki 1,7 miliar dollar AS
12. Eddy William Katuari 1,65 miliar dollar AS
13. Edwin Soeryadjaya 1,6 miliar dollar AS
14. Boenjamin Setiawan 1,5 miliar dollar AS
15. Garibaldi Thohir 1,45 miliar dollar AS
16. Sukanto Tanoto 1,4 miliar dollar AS
17. Theodore Rachmat 1,35 miliar dollar AS
18. Chairul Tanjung 1,25 miliar dollar AS
19. Murdaya Poo 1,15 miliar dollar AS
20. Ciliandra Fangiono 1,1 miliar dollar AS
21. Benny Subianto 1,05 miliar dollar AS
22. Arifin dan Hilmi Panigoro 985 juta dollar AS
23. Sjamsul Nursalim 850 juta dollar AS
24. Agus Lasmono Suwikatmono 845 juta dollar AS
25. Kartini Muljadi 840 juta dollar AS
26. Tahir 805 juta dollar AS
27. Sandiaga Uno 795 juta dollar AS
28. Mochtar Riady 730 juta dollar AS
29. Ciputra 725 juta dollar AS
30. Hashim Djojohadikusumo 680 juta dollar AS
31. Harjo Sutanto 650 juta dollar AS
32. Trihatma Haliman 600 juta dollar AS
33. Hary Tanoesudibjo 595 juta dollar AS
34. Kusnan dan Rusdi Kirana 580 juta dollar AS
35. Wiwoho Basuki Tjokronegoro 575 juta dollar AS
36. Engki Wibowo dan Jenny Quantero 560 juta dollar AS
37. Husain Djojonegoro 545 juta dollar AS
38. Eka Tjandranegara 525 juta dollar AS
39. Sutanto Djuhar 490 juta dollar AS
40. Prajogo Pangestu 455 juta dollar AS
Rp 28 Triliun Mengalir Sia-sia
12 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com — Dana otonomi khusus Rp 28 triliun untuk Papua dan Papua Barat tak berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana. Karena itu, penyediaan anggaran untuk otsus perlu dikaji ulang.
”Sejak 2002 hingga 2010 dana otsus Rp 28 triliun, tetapi apa yang didapat? Tak ada. Ada yang salah dalam kebijakan pembangunan di Papua dan Papua Barat,” ujar anggota DPR, Yoris Raweyai, dalam Rapat Pimpinan DPR tentang Pembangunan Aceh, Papua, dan Papua Barat di Jakarta, Rabu (1/12/2010).
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Gubernur Papua dan Papua Barat tidak hadir.
Yoris menegaskan, sebelum ada dana otsus, angka harapan hidup di Papua dan Papua Barat 50 tahun. Setelah dana otsus cair, angka harapan hidup 48 tahun.
Sebelum tahun 2002, kata Yoris, masalah kesehatan masyarakat hanya penyakit malaria dan kematian ibu hamil. Setelah ada dana otsus, justru muncul masalah penyakit HIV/AIDS hingga ke daerah pelosok.
”Kita perlu meninjau ulang strategi pembangunan di Papua dan Papua Barat. Mengelola uang dalam jumlah besar, seperti dana otsus, perlu ada badan khusus, jangan dilepas saja,” ujarnya.
Menko Perekonomian berpendapat, ada delapan kendala yang membuat aliran dana yang sangat besar ke Papua dan Papua Barat tak menghasilkan apa-apa.
Kendala itu adalah infrastruktur transportasi tidak menghubungkan pusat-pusat komunitas penduduk dengan kawasan berpertumbuhan ekonomi tinggi. Investasi ke sektor riil rendah. Angkatan kerja didominasi penduduk berpendidikan SMP dan endemi penyakit menular.
Selain itu, pemahaman tentang gaya hidup sehat juga rendah. Pemberdayaan ekonomi rakyat rendah. Sistem kepemilikan tanah berbasiskan hak ulayat kerap bertentangan dengan kepentingan nasional dan kapasitas kelembagaan belum berkembang.Indonesia Tidak Siap Hadapi "Persaingan"
2 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan, Indonesia sesungguhnya tidak siap menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN tahun 2015.
”Kita tidak pernah menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti masalah infrastruktur dan perizinan investasi,” kata Sofjan, Rabu (1/12/2010) di Jakarta. Ia mengomentari pernyataan Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan yang mengatakan, Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) terancam gagal.
AEC merupakan julukan bagi ASEAN yang akan mengalami integrasi ekonomi pada 2015, dengan lalu lintas perdagangan, investasi, dan mobilitas warga, yang layaknya seperti satu negara.
Menurut Sofjan, apabila AEC betul-betul diterapkan, Indonesia akan dimanfaatkan oleh negara lain sebagai tujuan ekspor. Dalam kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China saja, industri manufaktur Indonesia sudah terimpit.
”Kalau memang mau memasuki ASEAN Economic Community, pemerintah harus kerja keras membenahi infrastruktur untuk memperlancar kegiatan ekspor dan impor. Libatkan swasta supaya pembenahan infrastruktur lebih cepat,” kata Sofjan.
Pemerintah perlu membenahi perizinan yang tumpang tindih dan menghambat investasi. Banyak investor lebih memilih Thailand untuk dijadikan sebagai basis produksi karena lebih ”ramah” kepada investor.
Reaksi pemerintah
Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan, ”Indonesia kaya sumber daya alam. Negara ini semestinya mendorong industri hilir sehingga memiliki nilai tambah dari setiap bahan baku yang diolah.”
Menurut Hidayat, industri domestik kini menghadapi persoalan berat karena bahan baku yang tersedia tidak memadai.
Tantangan industri menghadapi AEC sangat berat. ”Satu-satunya upaya yang bisa dilakukan sejak dini adalah meningkatkan daya saing,” kata Hidayat.
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan keoptimisannya soal AEC karena punya keunggulan di bidang sumber daya alam. Juga ada indikator peningkatan investasi manufaktur yang sangat terkait dengan peningkatan produktivitas berorientasi ekspor. ”Ke depan kita harus menjaga daya saing dengan mengerjakan pekerjaan rumah bangsa ini,” kata Mari.
Pekerjaan rumah yang dimaksud Mari adalah perbaikan infrastruktur untuk menyelesaikan masalah logistik dan penyediaan energi listrik dan gas. Selain itu, penciptaan iklim investasi, dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang produktif, menekan biaya yang tidak kompetitif, dan menyelesaikan regulasi ketenagakerjaan.80 Murid SD di Papua Hanya Punya 3 Guru
1 Desember 2010.
JAYAPURA, KOMPAS.com - Karena kekurangan guru, para siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kampung Yongsu Desoyo, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura, Papua, sering terlantar.
"Saat ini hanya ada tiga orang tenaga pengajar, sehingga kalau yang ada pergi ke Kota Jayapura, maka aktivitas belajar 80 siswa sekolah dasar tidak berjalan," kata Ketua Komite SDN Yongsu Desoyo, Benhur Tablaserai, di Jayapura, Selasa (30/11/2010).
Dia mengaku, tiga pengajar yang ada itu harus mengajar siswa kelas satu hingga enam. "Padahal, lanjut dia, sekolah tersebut sudah memiliki fasilitas lengkap. Di antaranya, laboratorium komputer dan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), termasuk adanya rumah dinas bagi tenaga guru juga sudah dibangun di sekitar sekolah," akunya.
Tablaserai menilai rugi jika fasilitas yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik. "Memang tak ada listrik tapi kami menyediakan genset untuk menyalakan komputer saat praktek komputer dilakukan atau untuk pengetikan berkas administrasi sekolah," ucapnya.
Pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Distrik setempat dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, namun, belum ada jawaban hingga kini.
"Kami sangat mengharapkan adanya bantuan pemerintah, sebab itu kiranya masalah ini mendapat perhatian yang serius," harapnya.
Tablaserai yang juga pria asli Kampung Yongsu, menegaskan Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat menyikapi masalah ini. "Jangan hanya memekarkan distrik terus-menerus tapi tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat kampung setempat," katanya.
Ketiga tenaga itu satu diantaranya bertugas sebagai guru umum yakni mengajar semua mata pelajaran. Sementara dua lainnya fokus untuk mengajar mata pelajaran khusus program studi IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonsia, Bahasa Inggris dan Komputer.
Kampung Yongsu Desoyo adalah nama sebuah kampung yang letaknya cukup jauh dari Jayapura, tepatnya di sekitar kawasan Kabupaten Jayapura.
Untuk menjangkau kampung ini harus menggunakan perahu motor menyusuri pesisir kota Jayapura. Perjalanan laut ke kampung tersebut memakan waktu kurang lebih setengah jam dengan biaya yang dikeluarkan untuk ongkos perjalanan pulang pergi Jayapura-Yongsu sebesar Rp 50.000.
"Indonesia Mengajar" Tambah Lokasi Baru
30 November 2010.
BANDUNG, KOMPAS.com - Program "Indonesia Mengajar", yakni menempatkan sarjana-sarjana terbaik dari sejumlah perguruan tinggi untuk menjadi guru sekolah dasar di beberapa daerah terpencil, akan ditambah lokasinya. Saat ini baru 51 sarjana yang ditempatkan di lima kabupaten dan mereka akan menjadi guru di daerah terpencil selama satu tahun.
Saat ini kami tengah memetakan daerah mana saja yang membutuhkan program ini. Namun, yang pasti akan ada penambahan lokasi di Aceh dan Papua.
-- Anies Baswedan
”Saat ini kami tengah memetakan daerah mana saja yang membutuhkan program ini. Namun, yang pasti akan ada penambahan lokasi di Aceh dan Papua karena peminat untuk tahun depan jumlahnya mungkin lebih dari 100 orang,” kata penggagas Indonesia Mengajar yang juga Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan.
Anies mengatakan itu saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional ”Komunikasi dan Transparansi Informasi dalam Iklim Demokrasi di Indonesia” yang digelar dalam rangka Dies Natalis Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran di Bandung, Senin (29/11/2010).
Dia mengatakan, Indonesia Mengajar dimaksudkan agar putra-putri terbaik Indonesia memiliki pengalaman hidup dan mengabdi kepada masyarakat di daerah terpencil. Sebaliknya, bagi masyarakat daerah terpencil, sukses mereka menjadi contoh dan teladan bagi orangtua serta para siswa.
Rektor Universitas Padjadjaran Ganjar Kurnia mengatakan, keberhasilan seseorang tidak bisa hanya diukur saat seseorang lulus kuliah dan mendapatkan ijazah. Seorang sarjana yang merupakan calon pemimpin harus mengenal kehidupan dan denyut nadi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.Bulog Harus Serap Semua Beras Petani!
30 November 2010.
MAKASSAR, KOMPAS.com - Pemerintah akan membeli semua beras petani. Meski kualitasnya buruk, pemerintah akan meminta Badan Usaha Logistik (Bulog) menyerap beras milik petani tersebut.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan keputusan ini merupakan salah satu revisi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan. Aturan itu akan segera terbit Desember mendatang. Saat ini, revisi kebijakan tersebut sudah memasuki tahap finalisasi.
Hatta Rajasa bilang, revisi aturan itu tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Segera terbit dan pasti tahun ini," kata Hatta, Selasa (30/11/2010).
Dengan adanya Inpres ini, Hatta mengatakan, Bulog tak bisa menolak beras yang berkualitas jelek milik petani. Bila ada penolakan, Hatta bilang petani bisa melaporkan ke kepala dinas. "Ini bisa dianggap tidak mematuhi Inpres," ujar Hatta.
Hatta menjelaskan, keharusan Bulog menyerap semua beras milik petani karena masalah pemenuhan stok. Dia mengatakan, masalah pemenuhan stok terhadang karena kondisi cuaca yang buruk sehingga membuat harga beras melambung tinggi.
Bila stok sudah tercukupi, Hatta yakin tekanan harga beras terhadap inflasi bisa berkurang. Maklum saja, kenaikan harga beras saat ini mempengaruhi laju inflasi.
MAKASSAR, KOMPAS.com - Pemerintah akan membeli semua beras petani. Meski kualitasnya buruk, pemerintah akan meminta Badan Usaha Logistik (Bulog) menyerap beras milik petani tersebut.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan keputusan ini merupakan salah satu revisi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan. Aturan itu akan segera terbit Desember mendatang. Saat ini, revisi kebijakan tersebut sudah memasuki tahap finalisasi.
Hatta Rajasa bilang, revisi aturan itu tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Segera terbit dan pasti tahun ini," kata Hatta, Selasa (30/11/2010).
Dengan adanya Inpres ini, Hatta mengatakan, Bulog tak bisa menolak beras yang berkualitas jelek milik petani. Bila ada penolakan, Hatta bilang petani bisa melaporkan ke kepala dinas. "Ini bisa dianggap tidak mematuhi Inpres," ujar Hatta.
Hatta menjelaskan, keharusan Bulog menyerap semua beras milik petani karena masalah pemenuhan stok. Dia mengatakan, masalah pemenuhan stok terhadang karena kondisi cuaca yang buruk sehingga membuat harga beras melambung tinggi.
Bila stok sudah tercukupi, Hatta yakin tekanan harga beras terhadap inflasi bisa berkurang. Maklum saja, kenaikan harga beras saat ini mempengaruhi laju inflasi.
Pengangguran Eropa Capai Level Tertinggi
1 Desember 2010.
FRANKFURT, KOMPAS.com — Perekonomian di kawasan Eropa tertimpa masalah yang bertubi-tubi. Setelah krisis utang yang dicemaskan menyebar ke sejumlah negara Eropa, kini, kawasan tersebut dihadapkan dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Pada Oktober lalu, tingkat pengangguran Eropa mencapai 10,1 persen. Menurut Eurostat, angka ini merupakan level tertinggi sejak Juli 1998.
Data yang sama menunjukkan, jumlah warga Eropa yang tidak memiliki pekerjaan naik 80.000 pada Oktober menjadi 15,95 juta orang. Sementara itu, di 27 negara Uni Eropa, kenaikannya mencapai 84.000 menjadi 23,15 juta orang.
Penyebab utama tingginya angka pengangguran tersebut adalah adanya lonjakan jumlah pengangguran di Italia dari 8,3 persen menjadi 8,6 persen. Sementara Prancis mengalami penurunan tipis angka pengangguran, dari 9,9 persen menjadi 9,8 persen. Tingkat pengangguran Spanyol tak mengalami perubahan di level 20,7 persen.
Sementara itu, data lain menunjukkan, tingkat inflasi di 16 negara eurozone tak mengalami perubahan di level 1,9 persen pada November. Dalam jangka menengah, Bank Sentral Eropa menginginkan tingkat inflasi berada di bawah 2 persen. Dengan target inflasi sebesar itu, analis memprediksi bank sentral akan menahan suku bunganya di level 1 persen.
"Bank Sentral Eropa sepertinya cukup puas dengan tingkat inflasi Eropa yang berada di level 1,9 persen pada November," kata ekonom Howard Archer dari Global Insight.
FRANKFURT, KOMPAS.com — Perekonomian di kawasan Eropa tertimpa masalah yang bertubi-tubi. Setelah krisis utang yang dicemaskan menyebar ke sejumlah negara Eropa, kini, kawasan tersebut dihadapkan dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Pada Oktober lalu, tingkat pengangguran Eropa mencapai 10,1 persen. Menurut Eurostat, angka ini merupakan level tertinggi sejak Juli 1998.
Data yang sama menunjukkan, jumlah warga Eropa yang tidak memiliki pekerjaan naik 80.000 pada Oktober menjadi 15,95 juta orang. Sementara itu, di 27 negara Uni Eropa, kenaikannya mencapai 84.000 menjadi 23,15 juta orang.
Penyebab utama tingginya angka pengangguran tersebut adalah adanya lonjakan jumlah pengangguran di Italia dari 8,3 persen menjadi 8,6 persen. Sementara Prancis mengalami penurunan tipis angka pengangguran, dari 9,9 persen menjadi 9,8 persen. Tingkat pengangguran Spanyol tak mengalami perubahan di level 20,7 persen.
Sementara itu, data lain menunjukkan, tingkat inflasi di 16 negara eurozone tak mengalami perubahan di level 1,9 persen pada November. Dalam jangka menengah, Bank Sentral Eropa menginginkan tingkat inflasi berada di bawah 2 persen. Dengan target inflasi sebesar itu, analis memprediksi bank sentral akan menahan suku bunganya di level 1 persen.
"Bank Sentral Eropa sepertinya cukup puas dengan tingkat inflasi Eropa yang berada di level 1,9 persen pada November," kata ekonom Howard Archer dari Global Insight.
"Indonesia Memantau" Diluncurkan
1 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (1/12/2010) di Balai Kartini, Jakarta, meluncurkan program "Indonesia Memantau", sebagai mekanisme pemantauan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang bisa diakses melalui situs web KPK.
"Dengan sistem ini, masyarakat bisa memberikan masukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum mengenai kondisi jalan dan penanganannya," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Rabu.
Peluncuran tersebut bertepatan dengan digelarnya Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-5 dengan tema "Upaya Pemberantasan Korupsi melalui Mekanisme Whistleblower System".
Konferensi ini akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Turut hadir pada konferensi tersebut para menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan jajaran pimpinan instansi/lembaga pemerintahan.
Pimpinan KPK, M Jasin, mengatakan, konferensi ini bagian dari strategi preemtif. Melalui kegiatan ini, KPK bisa memberi ruang kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendengar langsung progres pemberantasan korupsi di setiap instansi/lembaga pemerintahan. "Melalui forum ini, kementerian atau lembaga pemerintah bisa menyampaikan laporan kegiatannya kepada masyarakat secara transparan," kata Jasin.
Sesuai dengan fungsinya sebagai trigger mechanism, KPK berupaya mendorong kementerian/lembaga untuk mendukung pemberantasan korupsi.
Tema tahun ini berkaitan dengan whistleblower system karena sistem ini harus dibangun sebagai bagian dari mekanisme internal yang merupakan salah satu pilar terpenting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. "Whistleblower system memberikan kesempatan kepada setiap personal untuk terlibat dengan saling menjaga integritas dalam melaksanakan tugasnya," katanya.
Langganan:
Postingan (Atom)