JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (1/12/2010) di Balai Kartini, Jakarta, meluncurkan program "Indonesia Memantau", sebagai mekanisme pemantauan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang bisa diakses melalui situs web KPK.
"Dengan sistem ini, masyarakat bisa memberikan masukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum mengenai kondisi jalan dan penanganannya," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Rabu.
Peluncuran tersebut bertepatan dengan digelarnya Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-5 dengan tema "Upaya Pemberantasan Korupsi melalui Mekanisme Whistleblower System".
Konferensi ini akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Turut hadir pada konferensi tersebut para menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan jajaran pimpinan instansi/lembaga pemerintahan.
Pimpinan KPK, M Jasin, mengatakan, konferensi ini bagian dari strategi preemtif. Melalui kegiatan ini, KPK bisa memberi ruang kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendengar langsung progres pemberantasan korupsi di setiap instansi/lembaga pemerintahan. "Melalui forum ini, kementerian atau lembaga pemerintah bisa menyampaikan laporan kegiatannya kepada masyarakat secara transparan," kata Jasin.
Sesuai dengan fungsinya sebagai trigger mechanism, KPK berupaya mendorong kementerian/lembaga untuk mendukung pemberantasan korupsi.
Tema tahun ini berkaitan dengan whistleblower system karena sistem ini harus dibangun sebagai bagian dari mekanisme internal yang merupakan salah satu pilar terpenting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. "Whistleblower system memberikan kesempatan kepada setiap personal untuk terlibat dengan saling menjaga integritas dalam melaksanakan tugasnya," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar