Pembatasan BBM Tidak Jadi Januari 2011

14 Desember 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VII DPR menyepakati pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi secara bertahap, yang dimulai jenis premium di wilayah Jabodetabek, dilakukan akhir Maret 2011.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan di Jakarta, Selasa (14/12/2010) dini hari.

Komisi VII DPR meminta pemerintah melakukan kajian teknis pembatasan dan disetujui komisi terlebih dahulu pada masa sidang berikutnya, yakni Januari 2011, sebelum memulai pelaksanaannya.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya berlangsung hampir 14 jam, yakni sejak Senin (13/12/2010) pukul 10.30 WIB hingga selesai Selasa pukul 00.10 WIB, dengan diselingi tiga kali skors.

Kotoran Sapi Pun Menjadi Duit

13 Desember 2010.

Fajar Marta

KOMPAS.com — Selama bertahun-tahun, Ngatijan (56) merasa tidak nyaman dengan tumpukan kotoran sapi yang tidak terpakai di kampungnya di Dusun Margaraya, Desa Lurung, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Onggokan kotoran sapi di sana kian hari kian menumpuk mengingat hampir setiap warga di kampung tersebut memiliki sapi untuk membajak sawah.

Pada tahun 2004, lelaki kelahiran Daerah Istimewa Yogyakarta ini pun mencoba memanfaatkan kotoran sapi yang terserak di kampungnya untuk membuat pupuk organik.

Awalnya, usaha Ngatijan jatuh bangun. Maklum, tidak mudah mendapatkan pasar pupuk organik di tengah masih populernya pupuk kimia dan kuatnya permainan mafia pupuk.

Mula-mula ia hanya bisa memproduksi puluhan ton per bulan. Namun, dengan keuletan dan kerja keras, saat ini Ngatijan bisa memproduksi pupuk organik hingga 500 ton per bulan.

Tenaga kerjanya yang awalnya hanya 5 orang kini berkembang menjadi 20 orang. Dengan harga pupuk organik sebesar Rp 500 per kilogram, omzet Ngatijan bisa mencapai Rp 250 juta per bulan.

Impor Beras Makin Miskinkan Petani

12 Desember 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com - Impor beras yang dilakukan oleh Bulog disertai dukungan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan membuat para petani menjadi miskin. Hal itu diungkapkan oleh Benny Pasaribu, Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jumat (10/12). Dia mengatakan, pemerintah melakukan langkah keliru dalam mengimpor beras karena sekitar 40 persen penduduk indonesia bermata pencaharian di sektor pertanian.

"Seharusnya, latar belakang ini bisa dijadikan alasan kuat bagi pemerintah untuk meniadakan impor beras,"ujarnya. Dia juga menilai, upaya pemerintah untuk melindungi petani sangat minim.

Dia menyontohkan, di Jepang, 1 kilogram (kg) beras bisa mencapai Rp 40.000. Sementara di Indonesia, pemerintah selalu mengimpor beras hanya untuk menstabilkan harga beras di dalam negeri. "Penetapan harga beras tidak melihat kehidupan para petaninya," jelasnya.

Selain itu, kehidupan petani di Indonesia juga kian miris karena mereka tidak memiliki lahan sendiri. Petani jenis ini menggarap lahan pertanian seluas 1,5 juta hektare Sebagai imbalannya, mereka hanya dibayar sekitar Rp 20.00 sampai Rp 30.000 per hari.

Lebih tragis lagi, saat ini, Bulog tidak lagi bisa menguasai sentra beras yang ada di indonesia. "Posisi Bulog sudah kalah dengan mafia beras yang berkeliaran," jelasnya.

Padahal, kalau Bulog dapat menguasia sentra beras, maka dapat dengan mudah mengontrol harga beras di Indonesia. "Inilah yang harus menjadi fokus pemerintah untuk memikirkan bagaimana caranya mensejahterakan petani dan memberantas mafia beras. Tunjukkan bahwa kita negara Argaria". ujarnya.