9 Desember 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com - Gejolak harga pangan dunia nampaknya belum akan terhenti. Bahkan, pada 2011 nanti diperkirakan harga pangan dunia masih berpotensi naik. Kondisi itu bisa mengancam stabilitas perekonomian Indonesia. Sebab, kenaikan itu bisa memicu laju inflasi.
Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Syahrial Loetan menjelaskan, selama ini harga pangan domestik selalu mendorong laju inflasi. Bila ditambah kenaikan harga pangan dunia, laju inflasi bisa tidak terkendali. "Meskipun pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi bila inflasinya juga tidak, pertumbuhan itu akan sia-sia," kata Syahrial, Kamis (9/12/2010).
Menurutnya, gejolak harga pangan muncul lantaran kondisi iklim yang tidak menentu belakangan ini. Hal ini bakal menjadi pekerjaan rumah yang harus diantisipasi sejak awal. "Kita harus antisipasi sejak awal," terang Syahrial.
Makanya, ia memandang, kebijakan impor beras merupakan strategi yang pas. Sebab, kebijakan itu untuk memenuhi cadangan beras nasional. Jangan sampai, pada harga pangan terus naik, cadangan beras juga menipis.
Namun, ia berharap, keran impor tidak akan dibuka selebar-lebarnya. Sebab, bila terlalu banyak juga akan merugikan pedagang beras dan petani lokal. "Bulog dan Kementerian Perdagangan pasti ada hitungan berapa toleransi untuk impor beras," harap Syahrial.
Selain itu, laju harga pangan juga akan dipengaruhi pertumbuhan penduduk. Peningkatan penduduk akan menggerus lahan pertanian. Akibatnya, produksi pangan dalam negeri juga terancam. "Tambahan jumlah penduduk menyebabkan banyak sawah berubah bentuk menjadi jalan raya, perumahan, dan lain-lain. Ini juga jadi ancaman serius," terang Syahrial.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pemerintah sudah mengantisipasi gejolak harga pangan tersebut. Mereka sudah mengalokasikan anggaran Rp 2 triliun untuk gejolak pangan dunia, dan Rp 1 triliun untuk stabilitas harga pangan tahun ini.
Selain itu, di 2011 mendatang, pemerintah juga menyediakan dana Rp 706,7 miliar untuk perluasan lahan pertanian. Dana ini dialokasikan di Kementerian Pertanian untuk meningkatkan luas lahan hingga 519,57 ribu hektar untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kawasan peternakan.
Perluasan lahan tidak produktif juga menjadi perhatian pemerintah. Dalam postur APBN 2011, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 539,4 miliar untuk perluasa lahan tidak produktif yang dipergunakan untuk pembentukan Merauke Integrated Food and Energy Estates (MIFEE). Hingga 2014 nanti, berjanji memperluas sampai 2 juta hektare. Jumlah ini jauh lebih besar dari periode 2006-2009 yang hanya sekitar 100 ribu hektare.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar