Inilah Koridor Ekonomi Indonesia

3 November 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sumber daya alam atau SDA yang terkandung di suatu wilayah harus digunakan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah penghasilnya. Sasaran utamanya adalah meningkatnya jam kerja di daerah tersebut oleh karena peningkatan aktifitas ekonomi yang didorong oleh pemanfaatan SDA yang maksimal di daerah itu.

"Itu adalah prinsip dari Koridor Ekonomi Indonesia. Misalnya, jika ada batubara di Kalimantan Timur, maka batu bara itu jangan hanya meningkatkan jam kerja di Jawa atau di China. Batu bara di Kalimantan Timur harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu, menjadi pusat aktifitas ekonomi diprovinsi itu, sehingga working our (jam kerjanya) meningkat di daerah itu juga," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu (3/11/2010).

Pengembangan wilayah melalui program Koridor Ekonomi Indonesia diharapkan akan melipatgandakan kapasitas perekonomian di Sumatera dan Jawa menjadi empat kali lipat dari kapasitas yang ada saat ini pada tahun 2030. Ini dimungkinkan karena pemerintah telah mendesain peta jalan untuk mengundang investasi senilai 89,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 801,9 triliun.

"Dulu, (perekonomian nasional) lebih banyak didorong APBN dan konsumsi publik. Sekarang ekspor dan investasi pun sangat kuat. Sehingga mesin pertumbuhannya lebih berimbang. Namun, kita harus tetap bekerja keras membenahi infrastruktur kita. Kalau ini sudah dirancang, Indonesia bisa tumbuh jauh lebih jauh lagi," ujar Hatta.

Dalam paparan Kementerian Koordinator Perekonomian disebutkan bahwa dua dari enam koridor ekonomi yang akan dikembangkan adalah Koridor Sumatera Timur-Jawa Barat Laut serta Koridor Pantai Utara Jawa. Koridor Sumatera Timur-Jawa Barat Laut meliputi tujuh titik utama, yakni Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Serang, dan Jakarta. Adapun Koridor Pantai Utara Jawa memiliki empat titik utama, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Dengan adanya pengembangan kedua koridor ini, nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB/ ukuran pertumbuhan ekonomi regional) di Koridor Sumatera Timur-Jawa Barat Laut diharapkan meningkat empat kali, yakni dari 74 miliar dollar AS (pada 2008) menjadi sekitar 273 miliar dollar AS pada 2030. Itu dapat terwujud jika perekonomian kawasan tersebut tumbuh lebih cepat dari 4,7 persen saat ini menjadi 6,1 persen.

Adapun di Koridor Pantai Utara Jawa, nominal PDRB setempat akan tumbuh dari 178 miliar dollar AS menjadi 770 miliar dollar pada 2030. Itu dengan syarat perekonomian tumbuh lebih cepat, yakni dari posisi sekarang 5,9 persen menjadi 6,9 persen per tahun.

Koridor Sumatera Timur-Jawa Barat Laut dikembangkan karena memiliki beberapa sektor industri yang layak dibangun lebih besar, yakni kelapa sawit dan industri pengolahannya, karet dan produk turunannya, serta batu bara. Sementara Koridor Pantai Utara Jawa dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan industri utama yang sudah ada, yakni sektor makanan, tekstil, peralatan transportasi.

Ada sekitar 44 proyek yang ditawarkan kepada para investor untuk Koridor Sumatera Timur-Jawa Barat Laut dan 65 proyek lainnya untuk Koridor Pantai Utara Jawa. Pengerjaannya akan dibagi dalam dua periode, yakni 2010-2014 serta 2015-2025.

Ada sembilan kelompok proyek yang akan dibangun di kedua koridor, yakni proyek pengembangan transportasi udara (tiga proyek); transportasi darat (termasuk angkutan bus, kargo, dan terminal ferry) sebanyak tiga proyek; dan transportasi laut (14 proyek). Selain itu, proyek jalan tol sebanyak 18 proyek; jalur kereta api (13 proyek); jembatan (satu proyek); pembangkit listrik (delapan proyek); sanitasi (18 proyek); dan air bersih (lima proyek).

Nilai proyek yang membutuhkan anggaran paling besar adalah pembangunan jalan kereta api, yakni mencapai 27,1 miliar dollar AS, kemudian disusul oleh proyek tol senilai 22 miliar dollar AS, serta proyek jembatan senilai 11 miliar dollar AS. Seluruh proyek infrastruktur ini sudah masuk dalam buku PPP (Public Private Partnership) atau buku yang menampung daftar proyek-proyek kerjasama pemerintah dan swasta.

WEF: Indonesia Ungguli China dan Rusia

3 November 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com — Chief Advisor World Economic Forum atau WEF, Profesor Xavier Salai Martin, berpendapat, Indonesia sebenarnya memiliki suatu keunggulan dibandingkan dengan anggota BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) jika melihat dari ranking indeks daya saing global.

Indonesia, kata Xavier, memiliki posisi yang lebih unggul dibandingkan dengan BRIC, di mana Global Competitiveness Ratio (GCR) 2010-2011 menempatkan Indonesia bertengger di ranking 44 dengan skor 4,43 dibandingkan dengan Brasil (ranking 58 skor 4,28), Rusia (ranking 63 skor 4,24), dan India (ranking 51 dengan skor 4,33).

"Meski demikian, pencapaian ini perlu dicermati dan hati-hati karena Indonesia berada pada tahapan transisi pertumbuhan 1 (factor driven) menjadi ke-2 (efisiensi driven) yang kritikal," kata Zavier dalam seminar Mandiri Economic Forum, "Indonesia The Next "I" in BRICI?", di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (2/11/2010).

Xavier dikenal sebagai sosok penyusun indeks daya saing bersama World Economic Forum. Dalam penjelasannya, ekonom senior ini mengatakan, beberapa rekomendasi konkret yang penting bagi Indonesia di antaranya adalah upaya diversifikasi dari sektor yang berbasis sumber daya alam (natural resources), modernisasi sektor pemerintahan dan swasta, modernisasi pendidikan, termasuk cara belajar-mengajar bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah, dan inovasi serta kewirausahaan.

Di sisi lain, Indonesia, lanjut dia, perlu semakin mengoptimalkan keunggulan daya saing yang dimiliki terutama pada soal keterbukaan pasar, stabilitas ekonomi makro, serta eksplorasi kapasitas dan efisiensi pasar. "Indonesia perlu berpikir bagaimana Indonesia dalam 2050, untuk itu perlu evaluasi dan perbaikan dalam berbagai hal," kata Xavier.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini, mengatakan, beberapa keunggulan yang dimiliki Indonesia saat ini, seperti skala ekonomi domestik yang besar, pendapatan per kapita yang terus meningkat, serta sumber daya komoditas yang melimpah, sangat menentukan langkah Indonesia menjadi setara dengan BRIC.

"Saat ini perlu dibuat rumusan langakah-langkah nyata untuk mengonversi semua pertumbuhan ekonomi tinggi sehingga Indonesia dapat memanfaatkan momentum yang sangat baik sekarang ini di mana arus modal asing yang masuk sangat besar jumlahnya," ujar Zulkifli.

Menakertrans: Transmigrasi Bisa Bantu Relokasi Bencana

1 November 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bencana alam yang terjadi bersamaan di Mentawai dan Yogyakarta, selain menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit juga ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah dan harta bendanya untuk mengungsi. Bahkan korban tsunami di Mentawai banyak yang kehilangan rumah dan harta benda.

"Pemerintah sedang melakukan kajian mendesak untuk mengatasi masalah bencana saat ini dengan mempertimbangkan berbagai opsi. Apalagi Mentawai yang diduga akan terus diliputi bencana di masa-masa yang akan datang," jelas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar disela-sela pelantikan Bupati Sidoarjo Jawa Timur, Senin (1/11/2010).

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sendiri sedang menyiapkan paket bantuan obat-obatan dan tenaga medis yang akan diterjunkan ke lokasi-lokasi bencana. "Selain itu, Kemenakertrans juga sudah menyiapkan beberapa opsi jika ada permintaan atau tuntutan masyarakat untuk melakukan transmigrasi. Kita sekarang melakukan inventarisasi lahan yang bila dibutuhkan sebagai bagian dari penanganan bencana sudah dapat kami sediakan," tambah Muhaimin.

Bencana tsunami di Kepulauan Mentawai yang mengakibatkan lebih dari 450 orang korban meninggal dan ratusan lainnya hilang ditengarai sebagai daerah yang sangat rawan bencana karena letaknya persis di patahan Sumatera. Beberapa kelompok masyarakat menyatakan bahwa kepulauan itu sangat membahayakan bila terus dihuni sehingga perlu opsi lain misalnya dengan relokasi.

"Relokasi sebenarnya sangat berat karena ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Namun, jika harus diambil semuanya harus siap. Jangan kemudian ada tuduhan pemerintah tidak siap lagi. Transmigrasi bisa menjadi pilihan yang reasonable karena bukan hanya pindah tapi juga didukung dengan sarana dan penunjang ekonomi masyarakat," jelas pria yang kerap disapa Cak Imin ini.

"Namun yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan stage awal yaitu tanggap darurat. Bapak Wapres Boediono sudah menyampaikan bahwa tanggap darurat akan berlangsung dua minggu. Setelah itu baru kita bahas penanganan lebih lanjut," tegas Muhaimin. (*)