Papua dan Aceh, Daerah Kaya Tapi Miskin

Provinsi Papua dan Aceh memiliki kabupaten daerah tertinggal terbanyak.

23 November 2010.

VIVAnews - Data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal menyebutkan Provinsi Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam sebagai dua wilayah yang paling banyak memiliki kabupaten daerah tertinggal.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faishal Zaini, mengatakan, daerah tertinggal di Indonesia mencapai 183 kabupaten. Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, dari 183 kabupaten itu, Provinsi Papua memiliki kabupaten daerah tertinggal terbanyak, yakni 27 kabupaten.

Sementara itu, Aceh memiliki 12 kabupaten daerah tertinggal. Jumlah kabupaten daerah tertinggal di Aceh sedikit lebih banyak dibanding Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah.

"Target selama periode Kabinet Indonesia Bersatu II adalah keluarnya 50 kabupaten dari ketertinggalan," kata Helmy dalam keterangannya yang diterima VIVAnews.com di Jakarta.

Hasil pencacahan sensus penduduk 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Papua mencapai 2,85 juta jiwa. Dengan luas wilayah 317.062 km persegi, kepadatan penduduk Papua mencapai sembilan orang per km persegi.

Sementara itu, untuk Provinsi Aceh, dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk tercatat 4,48 juta jiwa. Dengan luas wilayah 58,37 ribu km persegi, kepadatan penduduk Aceh sebanyak 77 orang per km persegi.

Namun, yang memprihatikan adalah soal kemiskinan. Hasil sensus nasional terbaru BPS menyebutkan angka kemiskinan di wilayah paling ujung timur dan barat Indonesia itu masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup parah. Persentase angka kemiskinan di Papua, Papua Barat, dan Aceh jauh lebih besar dibanding rata-rata nasional 13,33 persen.

Angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat mencapai 36,80 persen, sedangkan Papua 34,88 persen. Aceh menempati peringkat ke-7 dengan persentase angka kemiskinan mencapai 20,98.

"Kemiskinan adalah salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah negara manapun," kata Kepala BPS Rusman Heriawan dalam penjelasan hasil sensus nasional yang dirilis baru-baru ini.

Yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka garis kemiskinan pada Maret 2010 adalah Rp211.726 per kapita per bulan.

Untuk mengentaskan daerah-daerah tertinggal itu, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal meluncurkan program Bedah Desa sebagai instrumen untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Menurut Helmy, program Bedah Desa bertumpu pada tiga pilar pendekatan yakni agribisnis, berbasis mata pencaharian berkelanjutan, dan hak. Ini bertumpu pada partisipasi, penguatan akses dan reformasi agraria, serta akuntabilitas. Target Bedah Desa adalah kemandirian, demokrasi, dan kesejahteraan.

Daerah Kaya Tapi Miskin
Jika membandingkan antardaerah, BPS mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat, serta Aceh.

Di wilayah Papua terdapat salah satu raksasa bisnis Amerika di Indonesia, yakni Freeport McMoRan Copper & Gold. Melalui PT Freeport Indonesia, perusahaan emas kelas dunia asal Amerika itu menjadi salah satu penambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia.

Freeport beroperasi di daerah dataran tinggi di Mimika. Kompleks tambang di Grasberg itu merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia. Wilayah ini juga mengandung cadangan tembaga dan emas terbesar sejagat. Tahun lalu, Freeport menghasilkan sekitar 86 ton emas.

Berdasarkan data Freeport-McMoran per akhir 2009, Freeport Indonesia merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi induk perusahaan tambang emas yang berpusat di Phoenix, Arizona, AS itu. Freeport Indonesia membukukan pendapatan US$5,9 miliar, jauh melampaui perusahaan Freeport yang beroperasi di Amerika Utara dengan pendapatan US$4,8 miliar.

Namun, tak bisa dipungkiri Freeport juga membayarkan manfaat langsung bagi Indonesia. Freeport Indonesia telah menyetor kepada pemerintah Indonesia senilai US$1,01 miliar. Selama periode April-Juni 2010, Freeport Indonesia juga telah melakukan kewajiban pembayaran kepada pemerintah Indonesia sebesar US$634 juta atau sekitar Rp5,7 triliun.

Kondisi hampir serupa juga terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Jerman menemukan potensi minyak (hidrokarbon) dalam jumlah sangat besar sekitar 107,5-320,79 miliar barel di perairan timur laut Pulau Simeulue, Aceh.

Potensi kekayaan tersebut cukup signifikan jika dibandingkan cadangan minyak Arab Saudi yang mencapai 264,21 miliar barel. Bila potensi minyak itu terbukti, Aceh bisa lebih kaya dari Arab Saudi.

Selain kekayaan sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam di Aceh Utara dan Aceh Timur. Provinsi di ujung barat Indonesia itu juga terkenal dengan sumber hutannya yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, Seulawah, Aceh Besar, hingga Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga terdapat di Aceh Tenggara.

Sebelum bencana tsunami 26 Desember 2004, perikanan merupakan salah satu pilar ekonomi lokal di Aceh. Data Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh 2005 menyebutkan, perikanan menyumbangkan 6,5 persen dari pendapatan daerah bruto (PDB) senilai Rp1,59 triliun selama 2004.

Aceh juga memiliki sejumlah industri besar di antaranya PT Arun, yang merupakan kilang pencairan gas alam, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Asean Aceh Fertilizer, PT Kertas Kraft Aceh, PT SAI-Lafarge, Semen Andalas, dan ExxonMobil untuk industri kilang gas alam.

Selain itu, Aceh memiliki pertambangan emas di antaranya di Woyla, Seunagan (Aceh Barat), Pisang Mas (Beutong), serta Payakolak, Takengon (Aceh Tengah).

Butuh Rp370 Miliar Pulihkan Ekonomi di Wasior

Sementara itu, nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana itu mencapai Rp280 miliar.

24 November 2010.

VIVAnews - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa untuk memulihkan dan menghidupkan kembali perekonomian akibat bencana banjir serta longsor di Wasior, Papua diperlukan dana Rp370 miliar.

Sementara itu, nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana tersebut ditaksir Rp280 miliar.

"Kebutuhan ini terbagi untuk pemulihan di lokasi lama sebesar Rp140,9 miliar dan relokasi Rp229,4 miliar," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana dalam presentasinya di Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Rabu 24 November 2010.

Armida menambahkan, rencana pemulihan itu dilakukan dengan perencanaan pembangun fasilitas baru seperti sarana dan prasarana publik, sosial, yang direncanakan pada 2011.

Khusus program relokasi, pekerjaan konstruksi, dan lain-lain juga akan dikerjakan pada 2011. Namun, untuk pemindahan penduduk dan pemberdayaan ekonomi ke lokasi baru serta sarana dan prasarananya akan dimulai pada 2012.

Sayangnya, Armida tidak menyebutkan jumlah warga yang akan dipindahkan dalam dua tahun ke depan itu. Namun, dalam dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi atas bencana Wasior itu disebutkan pemerintah telah menyiapkan lokasi di sebelah selatan Wasior. Jaraknya sekitar 56 kilometer dari Wasior. "Luasnya 1.500 hektare," ujarnya.

Lokasi itu, menurut dia, dapat diakses dari jalan darat, baik dari Wasior dan Ambumi serta berada di perlintasan rencana jalan Kalmana, Nabire, dan Manokwari. Penetapan lokasi itu juga sesuai dengan SK Bupati Teluk Wondama Nomor 55 Tahun 2010.

Zukri, Juragan Jahe Instan asal Makassar

24 November 2010

KOMPAS.com - Berbekal kerja keras dan kreativitas, Zukri meraih sukses sebagai pengusaha jahe instan khas tanah kelahirannya, Makassar. Tak hanya jahe instan, ia juga sukses mengelola perusahaan penyedia jasa training management outbond. Omzet dari masing-masing usahanya tersebut bisa mencapai Rp 100 juta per bulan.

Pengusaha sukses memang tak harus berasal dari sebuah keluarga pengusaha. Seperti yang terlihat pada Zukri. Meski darah wirausaha sama sekali tak mengalir dalam tubuhnya, toh, pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini mampu meraih sukses sebagai seorang pengusaha.

Berkat kerja keras dan kreativitasnya mengembangkan resep minuman tradisional jahe asli Makassar, Sukma Jahe bisa diterima masyarakat dengan baik.

Zukri mengembangkan usaha jahe instan ini sejak dua tahun lalu. Zukri yang juga pemilik UD Monity Jaya Bersama mampu memodifikasi resep minuman jahe khas Kota Angin Mamiri tersebut hingga menghasilkan aroma dan rasa yang berbeda dengan produk-produk jahe instan lainnya.

Saat ini, Sukma Jahe sudah beredar di pelbagai kota di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kapasitas produksinya 50.000 sachet per bulan. Dengan harga jual Rp 2.000 sachet, omzet yang dikantongi Zukri bisa mencapai Rp 100 juta per bulan.

Padahal, untuk memasarkan produk jahe instannya, Zukri hanya mengandalkan agen-agen penjualan yang ada di tiap daerah. "Meski hanya melalui perantara agen, penyebaran produk ini lebih cepat," ujarnya.

Sayangnya, Sukma Jahe memang belum nongol di gerai-gerai supermarket atau pasar modern. Bukannya tak pernah mencoba, ia merasa, sistem pembayaran di pasar modern akan mempersulit permodalannya. "Padahal pelaku UKM seperti saya ini yang relatif lemah permodalan, harusnya malah lebih dipermudah," katanya.

Selain itu, Zukri mengungkapkan, ia tak punya cukup waktu untuk mengurus semua tetek bengek pembayaran di pasar modern. Pasalnya, selain sebagai produsen jahe instan, ia juga menggerakkan usaha lain.

Sejak enam tahun silam atau tepatnya tahun 2004, ia menerjuni usaha jasa yang menawarkan pelatihan manajemen berbasis outbond. Berbeda dengan usaha jahe instannya yang terletak di Bekasi, bisnis jasa yang bernama Parabus Malino Tour dan Outbound ini berlokasi di Makassar.

Pada usaha outbond ini, Zukri mengadopsi beragam metode dengan memanfaatkan alam terbuka untuk menyampaikan materi pelatihan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ia memadukan unsur kerjasama, mengasah kreativitas, serta meningkatkan rasa percaya diri dan jiwa kepemimpinan. Sehingga, peserta harus menemukan teori dan pemecahan masalah dengan cepat. Dan, pada akhirnya, mereka mampu menerapkan pengalaman tersebut dalam dunia kerja. "Dengan aktivitas ini, perusahaan bisa memperbaiki sistem kerja menjadi lebih baik," katanya.

Sebagian besar klien yang menjadi langganannya tergolong perusahaan besar yang biasanya memiliki cabang di Makassar. Misalnya, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan perbankan lainnya. Ada pula PT Aneka Tambang Tbk dan PT Frisian Flag yang kerap menggunakan jasanya.

Dalam usahanya ini, Zukri memang tak hanya menyediakan pelatihan dengan para trainer yang berpengalaman. Namun, ia juga menawarkan fasilitas penginapan dan transportasi sekaligus.

Bahkan, klien juga bisa memilih paket rekreasi tanpa harus mendapatkan materi pelatihan manajemen. Bermacam kegiatan dengan basis alam, seperti rafting, paintball, dan berpetualang ke tempat-tempat wisata di sekitar Makassar, menjadi bagian paket wisata yang bisa dipilih. Ia pun mengklaim, jasa training outbond miliknya adalah yang terbaik di ibukota Sulawesi Selatan.

Sekarang, Parabus bisa mengumpulkan omzet sekitar Rp 100 juta-Rp 200 juta setiap bulan.

Lantaran Zukri memiliki usaha jahe instan di Bekasi yang juga membutuhkan perhatiannya, pengelolaan Parabus sering diserahkan kepada stafnya.

Kini, Zukri hanya berperan sebagai pemegang saham di tempat itu. Tapi, sesekali, ia menyambangi Makassar untuk memantau operasional Parabus. Atau, bila ada klien besar yang akan melakukan pelatihan dan membutuhkan campur tangannya, Zukri tak segan terbang ke Makassar.