11 Maret 2010JAKARTA--Media Indonesia: Indonesia sudah bisa mulai melakukan persiapan pelaksanaan konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), dan tinggal mengimplementasikan pembangunan dan pengoperasiannya.
Demikian hasil rekomendasi International Atomic Energy Agency (IAEA) yang diungkapkan oleh Deputi Pengembangan Teknologi Energi Nuklir Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) Adi Wardojo ketika menerima rombongan Komisi VII DPR yang dipimpin oleh ketuanya, Teuku Riefky Harsya, di Serpong, Banten, Kamis (11/3).
Indonesia, lanjutnya, saat ini memiliki cadangan uranium di Kalimantan untuk PLTN yang mampu menghasilkan listrik 1.000 MW selama 150 tahun.
"Tapi pembangunan PLTN ini sangat tergantung dari kebijakan pemerintah. Batan hanya bisa melakukan litbang, promosi, sosialisasi, serta melakukan penyusunan kebijakan penggunaan energi nuklir. Butuh dukungan politik dan anggaran dari pemerintah," ungkap Adi.
Saat ini, tambahnya, penelitian untuk mencari yang tepat untuk membangun PLTN sudah dilakukan dengan memperhitungkan keselamatan PLTN, masyarakat, dan lingkungan. Tapi, rancang bangun teknologi PLTN saat ini sudah aman dengan sistem pertahanan berlapis.
"Limbah PLTN pun tidak perlu dibuang, karena bisa menjadi sumber bahan bakar PLTN kembali setelah disimpan beberapa waktu," ujar Adi.
Ketua Komisi VII Teuku Riefky menyatakan, saat ini sudah hampir 100% anggota Komisi yang membidangi masalah teknologi dan lingkungan itu setuju dengan pembangunan PLTN.
"Apalagi Indonesia saat ini masih kekurangan energi listrik. Sumber pembangkit listril tenaga selain nuklir, seperti gas dan batu bara sangat terbatas. Saya yakin PLTN jika dikelola dengan benar tidak akan bocor dan mampu memenuhi kebutuhan listrik masa depan," tegas Riefky.
Dia menegaskan, apabila Batan siap memberikan rekomendasi bahwa PLTN sudah siap dibangun di Indonesia, Komisi VII DPR siap memberikan dukungan politik dan anggaran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar