BI: Ayo Menabung

29 Oktober 2010.

GORONTALO, KOMPAS.com - Bank Indonesia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan jumlah tabungannya di bank, karena hal tersebut bisa membantu perekonomian suatu daerah.

Menurut Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, Indonesia merupakan negara yang tingkat tabungannya tidak cukup untuk membiayai investasi.

Akibatnya, Indonesia menggantungkan diri pada Penanaman Modal Asing (PMA), agar bisa membiayai berbagai investasi dalam negeri.

"Contohnya bila tabungan seseorang hanya berjumlah 20 juta dan tidak ditambah lagi, maka bunga yang ada tidak cukup untuk membiayai investasi," jelasnya, usai melantik Pemimpin BI Gorontalo yang baru, Jumat (29/10/2010).

Hal itu, kata dia tak hanya akan berimbas pada bank, namun kepada masyarakat umum, sehingga pemerintah dan perbankan harus bisa memberdayakan masyarakat untuk terus menabung.

Selain mengimbau masyarakat menabung, pemerintah dan BI juga meluncurkan kredit tanpa bunga, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Dengan KUR ini, tabungan sekecil apapun misalnya lima puluh ribu rupiah, jumlahnya tetap dan tak dikenakan biaya administrasi dan biaya lainnya," tambahnya.

Ia berharap KUR mampu memberikan nuansa lain dalam membangun perekonomian daerah, khususnya yang sedang berkembang seperti Gorontalo

Dana Tanggap Darurat Tinggal Rp 50 Miliar

27 Oktober 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana cadangan yang dapat digunakan untuk mendukung program tanggap darurat bencana alam pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB saat ini tinggal tersisa Rp 50 miliar. Anggaran ini dinilai tidak akan mencukupi untuk mendanai upaya tanggap darurat di beberapa wilayah yang dilanda bencana alam dalam dua hari terakhir ini.

"Saat ini, dana on call (setiap saat bisa dipakai dalam kondisi darurat) yang dipegang BNPB masih tersedia Rp 50 miliar," ungkap Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati di Jakarta, Rabu (27/10/2010).

Bencana alam yang menyebabkan jatuhnya banyak korban antara lain gempa bumi pada 7,2 skala richter tsunami yang diikuti tsunami di kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada Senin (25 Oktober 2010). Sementara ini, jumlah korbannya diperkirakan mencapai 113 orang tewas dan 500 lebih dinyatakan hilang.

Lalu pada Selasa (26 Oktober 2010) meletusnya Gunung Merapi. Sementara ini, sudah ada 28 korban tewas, termasuk penunggu gunung tersebut, Mbah Marijan.

"Dana penanggulangan bencana alam yang dialokasikan dalam APBN Perubahan 2010 ditetapkan Rp 3,9 triliun. Sebesar Rp 1,9 triliun diantaranya sedang menunggu persetujuan DPR untuk menanggulangi bencana sebelumnya. Dengan demikian, masih ada dana penanggulangan bencana alam sebesar Rp 1,2 triliun yang masih dapat dipakai," ungkap Anny.

Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Harry Azhar Aziz mengungkapkan, pemerintah harus segera menangani bencana tsunami Mentawai dan letusan gunung Merapi tersebut karena banyak masyarakat yang menantikan bantuan dari pemerintah. "Menkeu perlu cepat merespons dari sisi anggaran untuk bencana" ujarnya.

Dana tanggap darurat di dalam APBN sudah pernah digunakan sebelumnya saat Menteri Keuangan masih di jabat Sri Mulyani Indrawati. Dana tersebut digunakan antara lain untuk gempa Aceh yang dicairkan pada 2008 sebesar Rp 7 triliun, gempa Padang Rp 5,1 miliar pada 2009, dan gempa Yogyakarta pada 2006 sebesar Rp 1,075 triliun. Pada APBN 2011, dana tanggap darurat atau bencana telah disepakati dewan dan pemerintah mencapai Rp 4 triliun.

Indonesa Layak Disejajarkan dengan China

27 Oktober 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com — Perekonomian Indonesia layak disejajarkan dengan negara berkembang terbesar yang paling berpengaruh di dunia (largest emerging markets), yaitu Brasil, Rusia, India, dan China, yang sering disingkat kelompok BRIC.

Demikian dikemukakan Wakil Direktur Bank Mandiri Riswinandi dalam konferensi pers di Plasa Mandiri, Jakarta, Rabu (27/10/2010), menjelang Mandiri Economic Forum yang akan dilakukan 2 November 2010.

"Indonesia memiliki semua prasyarat untuk masuk dalam jajaran elite negara berkembang itu," kata Riswinandi.

Alasannya, Indonesia memiliki karakteristik yang sama dengan BRIC, yakni negara berkembang yang besar dengan luas wilayah lebih dari 3 juta kilometer persegi dan penduduk di atas 100 juta jiwa, memiliki kapasitas ekonomi yang tinggi ditinjau baik dari sumber daya maupun potensi pasar, serta membukukan kinerja ekonomi yang istimewa dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun.

"Jadi, tidak ada alasan untuk tidak menjadikan Indonesia masuk dalam BRIC, menjadi BRICI (I singkatan Indonesia)," kata Riswinandi. Untuk itu, dalam forum seminar nanti Bank Mandiri akan mengusung tema "Indonesia: The Next I in BRICI?"

Tak tanggung-tanggung, event ini akan mengundang Profesor Xavier Sala-i-Martin, Chief Advisor The Global Competitiveness Network di World Economic Forum (WEF), yang merupakan penggagas dari penyusunan indeks daya saing berbagai negara. Edisi terakhir peringkat Indonesia ternyata meningkat 10 tingkat ke posisi 44, lebih baik dari negara BRIC lainnya.

BRIC merupakan istilah yang populer akhir-akhir ini dipopulerkan salah satu bank investasi terbesar global pada 2001 untuk melambangkan keempat negara ini, yang diprediksi akan menjadi ekonomi terbesar di dunia pada 2050.

Label ini menjadikan keempat negara ini sebagai tujuan investor asing menanamkan modal mereka, tidak hanya pada investasi portofolio, tetapi juga menjadi foreign direct investment (FDI).

Saat Banjir, Ribuan Buku Bernasib Sial

26 Oktober 2010.

TANGERANG, KOMPAS.com - Diperkirakan sekitar 2.500 buku mata pelajaran di dua sekolah dasar (SD) Tangerang Selatan, Banten, terendam banjir dan mengalami kerusakan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, Ngatmin Al Arif di Tangerang, Selasa (26/10/2010), mengatakan kedua sekolah yang terendam adalah SD Serua 1 dan SD Serua IV Ciputat.

Sebagian buku 50 persen rusak karena robek saat diangkat dari tempat penyimpanan yang terendam banjir.

-- Ngatmin Al Arif

"Di SD Serua 1 ada sekitar 1.500 buku pelajaran dan di SD Serua IV, ada sekitar seribu buku pelajaran," ujarnya ditemui saat melakukan pemantauan di SD Serua IV Ciputat.

Akibatnya, semua buku tidak dapat digunakan dan terpaksa harus dijemur. Bahkan,sebagian buku sudah tidak dapat digunakan karena rusak.

"Sebagian buku 50 persen rusak karena robek saat diangkat dari tempat penyimpanan yang terendam banjir," jelas Ngatmin.

Selain itu, aktivitas di kedua sekolah tersebut saat ini juga tidak dapat berjalan seperti biasanya. Ruangan sekolah ikut terendam dan dipenuhi lumpur setinggi 10 sentimeter.

"Siswa hanya bersih-bersih ruang kelas saja, sebagian juga ada yang pulang karena aktivitas belajar mengajar diliburkan untuk sementara waktu," katanya.

Sementara itu, di sekolah SD Serua IV terdapat lima kelas sekolah dan satu kantor yang terendam banjir. Sedangkan di SD Serua 1 terdapat tujuh ruang kelas, satu ruang perpustakaan dan satu ruang kantor guru dan kepala sekolah.

Akibat dari kejadian tersebut, kedua sekolah meliburkan aktivitas kegiatan belajar mengajar selama satu hari karena seluruh ruangan kelas kotor. "Besok kegiatan belajar mengajar sudah kita aktif kembali. Sekarang ruang kelas sedang dibersihkan," kata Kepala Sekolah SD Serua IV, Nuradimahim.

Pemerintah Akan Bangun Enam Koridor Ekonomi Nasional

24 Oktober 2010.

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan pemerintah akan segera merealisasikan konsep pembangungan koridor ekonomi nasional. Pembangunan koridor itu diyakini akan mempercepat pertumbuhan daerah ekonomi baru di sekitar proyek itu.

“Enam proyek koridor itu akan segera dibangun dari Sabang sampai Merauke,” kata Hatta Radjasa, saat membuka Musyawarah Wilayah Partai Amanat Nasional di Lampung, Minggu (24/10).

Enam koridor ekonomi nasional itu berupa pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan rel kereta api yang terintegrasi dengan daerah di sepanjang proyek itu, yaitu proyek rel kereta api dan jalan tol Pantai Timur Sumatera dari Aceh sampai Bakauheni, Jembatan Selat Sunda hingga Banten dan Jawa Barat, Jawa Tengah—Bali dan Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. “Semua proyek itu diperkirakan akan menghabiskan dana US$ 60 miliar,” katanya.

Pembangunan koridor ekonomi nasional itu diyakini pemerintah akan membuat pembangunan dan sumber daya alam bisa dinikmati secara merata. Konsep pembangunan yang berjalan selama ini dengan eksploitasi sumber daya alam tidak dinikmati oleh daerah sekitarnya.

“Hasi eksploitasi justru dinikmati daerah lain yang tidak ada hubungannya dengan sumber daya alam itu. Masyarakat di sekitar perusahaan tambang justru tetap miskin dan merana. Itu yang akan kita hilangkan,” katanya.

Dia mencontohkan, mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) akan mulai dikerjakan pada tahun 2013 nanti. Saat ini, kata dia, peraturan dan payung hukum pembangunan jembatan yang diperkirakan akan menelan dana Rp 90 triliun lebih itu telah selesai. “Kita saat sedang melengkapi studi kelayakan untuk segera membangun tiang pancang jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera,” katanya.

Pembangunan Jembatan Selat Sunda akan membuat pertumbuhan daerah ekonomi baru di Lampung dan Banten. Kedua provinsi itu akan berkembang dengan cepat. “Pertumbuhan Pulau Sumatera juga akan cepat karena transportasi lancar,” tegas Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional itu.

Banyak Ijazah SMA/SMK Ditahan Sekolah

26 Oktober 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak lulusan SMA dan SMK negeri yang ijazahnya ditahan pihak sekolah karena masih menunggak beberapa kewajiban iuran pendidikan. Tertahannya ijazah itu merugikan para lulusan SMA dan SMK karena mereka menjadi kesulitan mencari pekerjaan atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Kondisi ini sangat ironis karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan dana pendidikan yang mencapai Rp 5,46 triliun. Jhonny Simanjuntak

”Saya mengetahui banyak ijazah yang masih tertahan setelah bertemu langsung dengan para alumnus SMA/SMK negeri dan orangtua mereka. Kondisi ini sangat ironis karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan dana pendidikan yang mencapai Rp 5,46 triliun,” kata anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, Senin (25/10/2010) di Jakarta Pusat.

Sebagian besar alumnus yang ijazahnya masih tertahan bersekolah di SMA/SMK negeri di Jakarta Utara. Orangtua dari para lulusan SMA/SMK negeri itu termasuk kelompok masyarakat tidak mampu. Mereka umumnya tukang cuci pakaian, pemulung, tukang ojek, dan ada yang penganggur.

Iuran pendidikan yang ditunggak para siswa itu bervariasi jenis dan besarannya, ada yang sumbangan pokok pendidikan atau iuran komite sekolah. Besarannya bervariasi, dari ratusan ribu rupiah sampai jutaan rupiah.

Pemerintah Provinsi DKI, kata Jhonny, seharusnya melarang manajemen sekolah menahan ijazah para lulusan SMA/SMK hanya karena menunggak iuran pendidikan. Penahanan ijazah itu melanggar hak asasi mereka untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan studi. Jika kesulitan mendapat pekerjaan, mereka juga akan sulit membayar tunggakan itu. Dengan demikian, ijazah tidak pernah dapat diambil dan para alumnus itu terus kesulitan mencari penghasilan yang layak guna keluar dari kemiskinan.

Tidak boleh ditahan

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengakui bahwa ada ijazah yang masih tertahan di sekolah karena tunggakan iuran pendidikan. Penahanan ijazah karena tunggakan ini sebenarnya sudah tidak boleh terjadi dan dapat segera diambil oleh orangtua siswa.

”Pada prinsipnya, ijazah adalah hak siswa jika mereka sudah lulus. Siswa tidak boleh dikeluarkan hanya karena menunggak iuran pendidikan dan ijazah mereka juga tidak boleh ditahan dengan alasan yang sama,” kata Taufik.

Siap-siap Banjir di Jakarta Hingga 2011

26 Oktober 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anda muak dengan kondisi kemacetan yang terjadi di Jakarta akibat genangan yang timbul setelah hujan turun? Apakah Anda frustasi dengan banjir lokal yang kerap terjadi di lingkungan rumah sehabis hujan akibat air yang tak mengalir? Jika iya, sebaiknya siapkan mental Anda. Pasalnya, hal ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir tahun.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, kepada para wartawan di Balaikota, Jakarta, Selasa (26/10/2010), mengatakan, genangan terjadi akibat drainase di jalan tersumbat. Prijanto juga mengakui, banyak drainase yang saat ini tersumbat di wilayah Jakarta. "Memang masih banyak. Ini semua akan diselesaikan di program tahun 2011. Di situ akan ada crossing saluran-saluran. Itu semua akan diperbaiki," katanya.

Jadi, hingga akhir tahun Jakarta tetap tergenang jika hujan? "Iya," jawab Prijanto singkat.

Ditambahkan Prijanto, pada 2011, ada 56 lokasi genangan jalan arteri dan kolektor di DKI yang akan diselesaikan. Angka ini terdiri dari 15 lokasi di Jakarta Pusat, 5 lokasi di Jakarta Utara, 6 lokasi di Jakarta Timur, 11 lokasi di Jakarta Selatan, dan 19 lokasi di Jakarta Barat. Total anggaran untuk penyelesaian lokasi genangan ini mencapai Rp 102,4 miliar.

Selanjutnya, pada 2012, ada 17 lokasi genangan yang akan dibenahi. Penyelesaian ini akan memakan dana Rp 35,2 miliar. Sementara itu, tahun ini, ada 33 lokasi genangan yang diperbaiki, dengan menghabiskan dana Rp 65,7 miliar. Selain itu, saat ini ada dua drainase di sekitar Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin yang diperbaiki. Diakui, drainase itu tak cukup besar untuk menampung air hujan.

"Drainase itu akan diperbesar. Jadi, itu akan mengalirkan genangan di daerah Sabang dan sekitarnya ke Kali Cideng. Dari Kali Cideng, air dipompa ke Banjir Kanal Barat," kata Prijanto.

Dalam mengatasi genangan, Prijanto juga meminta partisipasi masyarakat, seperti tidak membuat sampah sembarangan. Ketika sebuah drainase dibersihkan dari sumbatan, sampah yang berhasil diangkat ada yang mencapai 15 truk.

Tiga Jam Hujan, Jakarta Kacau-balau

26 Oktober 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com — Hujan lebat yang hanya terjadi pukul 15.00-18.00, Senin (25/10/2010) di seluruh Jakarta, telah menimbulkan kekacauan luar biasa. Banjir sedalam 30 sentimeter hingga 1,5 meter yang bermunculan di 36 titik membuat lalu lintas di jalan protokol lumpuh.

Menurut pantauan Traffic Management Centre Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, 36 titik banjir itu kedalamannya mencapai 20 cm sampai di atas 1 meter di Jakarta dan Tangerang Selatan (dalam jalan tol lingkar luar Jakarta/JORR di wilayah Bintaro menuju Serpong dan sebaliknya).

Wilayah banjir yang memiliki ketinggian di atas 50 cm, antara lain Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, ke arah Pancoran dan sebaliknya, ke arah Jalan Wolter Monginsidi, tertutup luapan air Sungai Krukut setinggi 1 meter. Jalan tersebut sama sekali tak bisa dilewati.

Jalan Tol Bintaro-BSD Serpong di Kilometer 8 banjir sehingga jalan tol tersebut ditutup. ”Ketinggian air di atas jalan tol mencapai 70 cm karena ada luapan air sungai di sekitar tol. Di dalam tol terjadi antre panjang sampai 4 kilometer,” kata Ajun Inspektur Satu Kasno, petugas TMC Polda Metro Jaya.

Pemakai kendaraan roda empat dialihkan melalui Pondok Aren. Jalan MH Thamrin di depan Sarinah juga tergenang air hingga setinggi 50 cm. Jalanan itu bagaikan sungai, yang bisa melewatinya hanya bus transjakarta. Menjelang petang, hampir di seluruh ruas jalan di Jakarta macet. Hingga semalam pukul 21.00, layar monitor TMC Polda Metro Jaya memperlihatkan kemacetan masih terjadi antara lain di Jalan Gatot Subroto, Slipi, Grogol, Tomang, Jenderal Sudirman, Blok M, ke arah Blok M, Cawang, Dewi Sartika, Pasar Minggu, Mampang, dan Hayam Wuruk. Namun, menjelang pukul 23.30, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto-Slipi-Tomang dan Gatot Subroto-MT Haryono-Cawang- UKI, baik di jalan arteri maupun tol, mulai merambat.

Gelisah

Sementara itu, penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mulai gelisah. Ratusan orang yang telah mendarat dari perjalanan keluar kota hingga tengah malam masih telantar menunggu jemputan atau taksi, maupun bus Damri. Seorang karyawan swasta, Yulian Warman, yang baru datang dari Padang, Sumatera Barat, mengatakan, sudah 1,5 jam, sejak dia mendarat sekitar pukul 21.00, menunggu antrean taksi Blue Bird yang sudah 89 orang. ”Tetapi mobilnya saja sampai sekarang belum terlihat satu pun yang datang,” kata Yulian.

Hujan yang mengguyur Jakarta sejak Senin sore tak hanya menyebabkan kemacetan fatal. Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo yang berada di bilangan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pun turut merasakan akibatnya.

Sejak sekitar pukul 18.00, air mulai menggenangi halaman rumah sakit itu. Selain halaman rumah sakit, air juga menggenangi beberapa ruang di rumah sakit tersebut, seperti apotek, ruang administrasi, dan koridor penghubung antarruang.

Para pasien yang berada di lantai satu kemudian dipindahkan ke ruang perawatan di lantai dua. Namun, kata dokter jaga Nora Lelyana, meski banjir, pelayanan rumah sakit tetap berjalan seperti biasa.

Rel terendam

Sementara itu, perjalanan kereta rel listrik (KRL) dari Serpong ke Palmerah sampai ke Tanah Abang terpaksa dihentikan karena jaringan rel terendam. Rel yang terendam 30-45 cm, antara lain di Pondok Betung, Pondok Ranji, Kebayoran Lama, dan Tanah Abang.

Kepala Humas PT KA Daerah Operasional I Jakarta Mateta Rizalulhaq, Senin, mengatakan, berdasarkan laporan dari masing-masing stasiun, rel terendam karena gorong-gorong di sekitar stasiun kurang berfungsi sehingga air meluap. Parahnya lagi, di kanal banjir barat di Tanah Abang juga meluap. ”Penghentian perjalanan KRL dimulai pada Senin sore pukul 16.10,” kata Mateta.

Belum dapat dipastikan berapa jumlah perjalanan kereta yang dibatalkan. Namun, menurut Mateta, ada puluhan kereta yang dioperasikan untuk melayani warga yang pulang kerja. ”Kalau satu rangkaian terdiri dari 10 kereta/gerbong bisa diisi sekitar 1.000 orang, tidak terhitung jumlah orang yang tak terlayani,” kata Mateta.

Terkait meluapnya kanal banjir barat, Direktur Irigasi, Sungai, Rawa, dan Danau Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Pitoyo Subandrio belum bisa memastikan kondisi kanal yang seharusnya berfungsi mengurangi banjir itu.
”Mungkin bisa (meluap) karena kondisi terakhir (Senin malam) tinggi air di Pintu Air Manggarai sudah 840 sentimeter,” katanya. Di Pintu Air Manggarai, batas normal ketinggian air 750 sentimeter.

Naiknya air di Kanal Banjir Barat ini menimbulkan genangan di kawasan Teluk Gong dan Penjaringan. Menurut Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara Irvan Amtha, genangan air setinggi 15-30 cm ditemukan di beberapa titik, seperti di Jembatan Tiga, Pluit Selatan, Kampung Gusti Teluk Gong, dan Pluit Dalam.

Banjir sedalam 30 sentimeter hingga 1,5 meter yang bermunculan di 36 titik membuat lalu lintas di jalan protokol lumpuh.

Impor Ikan ke Jatim Terus Meningkat

25 Oktober 2010.

TEMPO Interaktif, Surabaya - Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur Kardani, mengatakan, impor hasil laut ke Provinsi Jawa Timur tiap tahun terus mengalami peningkatan. "Ini perlu penanganan serius, jangan sampai produksi perikanan kita kalah dengan produk import dari luar," kata Kardani disela-sela mengikuti sidang paripurna di DPRD Jawa Timur, Senin (25/10) pagi tadi.

Menurut dia, pada tahun 2008 lalu, volume impor ikan yang masuk Jawa Timur mencapai 23,1 ribu ton atau setara dengan US$ 38,1 juta. Angka ini naik ditahun 2009 dengan volume mencapai 24,3 ribu ton atau senilai US$ 30,3 juta. Komoditas impor ikan ke Jawa Timur ini terdiri kepiting, tongkol, kerang-kerangan, rumput laut, udang, ubur-ubur, dan kulit kerang.

Impor ikan ini diimpor oleh 30 importir besar dari Banyuwangi, Surabaya, Pasuruan, Malang, Gresik, Bali dan Jakarta. Meningkatnya impor ikan ini, kata Kardani, akibat diberlakukannya Asean-China Free Trade Agreement yang menerapkan bea masuk nol persen.

Meningkatnya impor ikan ini sunguh ironis, mengingat produksi ikan asal Jawa Timur sangat melimpah dan mampu memenuhi 20 persen kebutuhan ikan secara nasional dengan rata-rata pasokan ikan mencapai 2,5-30 ton pertahun.

Empat Ancaman Membuat Jakarta Tidak Modern

Kota dengan 9 juta penduduk ini juga menerima ancaman yang butuh penanganan serius.

24 Oktober 2010.

VIVAnews - Malapetaka buat Jakarta akan datang lebih cepat bila tidak segera diantisipasi dan ditangani. Kemacetan total dan ancaman tenggelam sudah makin nyata.

Masyarakat mungkin sudah telalu bosan memperbincangkan solusi kemacetan maupun banjir kiriman, dan kini genangan air juga tidak kalah membuat banyak orang berteriak karena dampaknya.

Dari mulai pengembangan transportasi massal (MRT), penerapan jalan berbayar (ERP), sampai wacana untuk meningkatkan tarif parkir hingga 5 kali lipat. Semuanya dilakukan agar aktivitas kendaraan dapat dibatasi dan Jakarta bebas dari kemacetan.

Kini, kota dengan 9 juta penduduk ini juga menerima ancaman yang tidak kalah serius untuk penanganannya. Ancaman itu adalah kebakaran yang datang hampir setiap hari di Jakarta. Ancaman ini bahkan telah menjauhkan Jakarta jadi kota modern.

Setiap hari setidaknya ada dua sampai tiga kebakaran yang terjadi di Jakarta. Jumlah per tahun bahkan melebihi angka 800-an. Pada bulan Maret 2010 lalu, kerugian materi akibat kebakaran mencapai Rp54,6 miliar. Sementara korban jiwa sudah lebih dari enam orang meninggal dunia.

Data terbaru, ada 53 kelurahan dan 97 pasar tradisional yang masuk dalam zona merah rawan kebakaran tahun ini. Kawasan itu adalah pemukiman padat penduduk.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPK-PB) Provinsi DKI Jakarta, Paimin Napitupulu menyampaikan, wilayah paling rawan kebakaran ada di Jakarta Selatan, disusul Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

Dari seluruh kejadian kebakaran, Pemerintah DKI Jakarta menyimpulkan kalau tingginya angka kebakaran akibat hubungan arus pendek. Instalasi listrik yang tidak baik dan penggunaan beban yang tinggi adalah faktor utamanya. Tidak sedikit pemukiman yang memiliki sistem pemasangan instalasi yang tidak sesuai prosedur. Lalu mengapa ini bisa terjadi?

Menurut pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, kebakaran di Jakarta sangat tepat bila dikatakan sebagai ancaman. Penataan daerah padat penduduk yang tidak pernah diselesaikan akan mejauhkan predikat kota ini menjadi modern.

"Faktor lingkungan yang padat dan pencurian listrik adalah persoalannya," ujar Yayat Supriatna, saat berbincang dengan VIVAnews, Minggu 24 Oktober 2010.

Penyambungan liar, dan beban yang terlalu berlebihan harus menjadi target pembenahan bagi PLN dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Solusi yang paling mungkin dilakukan untuk menekan kebakaran adalah dengan penataan dan pembinaan. Dua cara itu untuk upaya pencegahan. Karena program sejuta tower dianggap bukan solusi yang berpihak kepada rakyat kecil.

"Tidak mungkin sejuta tower, Jakarta bukan kota sosialis. Jadi hanya mimpi saja kalau ada rumah murah," ujar Yayat.

Ancaman lain yang tidak kalah menakutkannya adalah gempa. Ada empat gempa dahsyat yang pernah tercatat sejarah. Dua di antaranya akibat letusan Gunung Salak dan letusan Gunung Krakatau. Bagi para pakar, dua gempa besar itu menjadi petunjuk bencana yang bisa saja berulang di Jakarta.

Menurut pakar gempa dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Danny Hilman Natawijaya, adanya fakta sejarah, dapat memastikan gempa akan berulang dalam periode tertentu. Dan Jakarta harus selalu siap menghadapi skenario terburuk bencana gempa ini.

Suka tak suka, Jakarta memang ditakdirkan berada di bawah bayang-bayang jalur gempa. Kabar adanya sesar, atau patahan gempa di Jakarta yang melintang dari wilayah Ciputat sampai Kota. Hal ini sebagai fakta adanya Sesar Ciputat.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut, salah satu bukti adanya Sesar itu adalah sumber mata air panas di sekitar Gedung Arsip Nasional. Namun, Sesar itu adalah patahan tua.

Secara nyata itulah ancaman yang akan tetap mengusik Jakarta. Kemacetan, banjir kiriman, genangan air, kebakaran, bahkan bayang-bayang ancaman gempa maha dasyat yang membutuhkan penanganan dan persiapan serius.

• VIVAnews

Investasi Terkendala Infrastruktur

20 Oktober 2010.

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Upaya peningkatan laju investasi di Provinsi Lampung hingga saat ini terkendala oleh masih buruknya kondisi infrastruktur dasar, khususnya jalan dan listrik.

Hal itu diakui Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Masri Yahya, Rabu (20/10/2010). "Non-sense (tidak masuk akal) untuk mengundang investor lebih banyak apabila infrastrukturnya tidak baik," ujarnya.

Sebanyak 75 persen dari ribuan kilometer jalan raya di Lampung ditengarai dalam kondisi rusak. Kerusakan jalan ini hampir merata di seluruh kabupaten/kota.

Ia mencontohkan, Jalan Soekarno Hatta di Kota Bandar Lampung yang nota bene jalan nasional serta berada di kawasan industri, juga rusak parah.

Akibatnya, laju investasi cenderung stagnan. Pada 2010 ini, Pemprov Lampung menargetkan investasi sebanyak Rp 3 triliun. Namun, hingga September, tercatat nilai investasi riil yang masuk baru mencapai Rp 2,127 triliun.

Tahun 2009 lalu, total investasi Rp 2,36 triliun. Diprediksi, nilai investasi tidak akan jauh berbeda dari tahun lalu.

Kondisi itu semakin dipersulit dengan buruknya layanan listrik dari Perusahaan Listrik Negara. Hingga kini, masih banyak daerah di Lampung yang belum teraliri listrik.

Rasio elektrifikasi masih di bawah 50 persen. Sebanyak 43 pe rsen keluarga di Lampung belum mendapatkan layanan listrik.

Sementara, di perkotaan besar, sekalipun itu di Bandar Lampung, masih saja sering terjadi pemadaman atau byar pet. Bahkan, Rabu kemarin, di kawasan pusat kota B andar Lampung, dalam sehari, terjadi dua kali pemadaman listrik tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Perusahaan-perusahaan besar, mayoritas mengatasinya (persoalan listrik) dengan membuat pembangkit sendiri. "Ada yang pakai tenaga batubara, ada yang menggunakan biomas dari ampas tebu. Namun, ini memang menambah beban investasi baru," ujarnya kemudian.

Menurut dia, hingga saat ini masih terjadi kesenjangan infrastruktur antara Jawa dan Sumatera. Dari total pasokan listrik nasional 32.000 megawatt, 24.000 di antaranya ada di Jawa dan Bali. "Sisanya dibagi rata. Kebayang berapa sisanya untuk Lampung," ungkap dia kemudian.

Investasi di Lampung saat ini sebagian besar berada di bidang pertanian, antara lain sawit, nanas kaleng dan tebu. Lalu, perikanan seperti budidaya udang dan kerapu.

2011 Pemerintah Hapus Fiskal Luar Negeri

21 Oktober 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mulai tahun depan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bakal kehilangan satu sumber pendapatan. Sebab, sesuai UU Pajak Penghasilan atau PPh, mulai 2011, pemerintah akan menghapus pajak bagi orang yang bepergian ke luar negeri atau sering disebut fiskal luar negeri.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Iqbal Alamsjah mengatakan, sejauh ini pemerintah belum bisa memperkirakan potensi kehilangan pendapatan pajak dari pos itu. "Potential loss dasarnya realisasi tahun 2010. Dan, itu baru dapat diketahui akhir tahun," tulis Iqbal dalam pesan singkatnya kepada Kontan, Rabu (20/10/2010) malam.

Sebagai gambaran, dia menjelaskan, target perolehan fiskal luar negeri tahun 2010 adalah sebesar Rp 39,57 miliar. Namun, sampai 15 Oktober, realisasinya baru Rp 8,78 miliar atau 22,2 persen.

Sekadar mengingatkan, menurut UU PPh, bebas fiskal sebesar Rp 1 juta per orang sebenarnya sudah dapat dirasakan masyarakat sejak 1 Januari 2009. Hanya saja, penghapusan itu hanya berlaku bagi masyarakat yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kebijakan bebas fiskal secara menyeluruh baru berlaku tahun 2011.

Rencananya, Ditjen Pajak akan berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak untuk menutup potensi kehilangan pendapatan dari fiskal luar negeri.

Laju Penduduk, Jadi Ancaman Serius

Krisis Multi Dimensi Menghadang.

20 Oktober 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com — Laju pertumbuhan penduduk, tanpa diimbangi antisipasi pemenuhan kebutuhan pangan dan energi, akan menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Dengan jumlah penduduk 237,56 juta orang saat ini saja sudah merupakan ancaman bagi ketahanan nasional.

Demikian terungkap dalam Seminar Sosialisasi Awal Hasil Sensus Penduduk 2010 di Jakarta, Selasa (19/10/2010).

Saat ini, Indonesia merupakan negara keempat dengan penduduk terbanyak, setelah China, India, dan AS.

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Wynandin Imawan mengemukakan, laju pertumbuhan penduduk (LPP) pada 2000-2010 adalah 1,49 persen, atau naik dibandingkan dekade sebelumnya. Tahun 1990- 2000, LPP 1,45 persen.

Kenaikan laju penduduk 0,04 persen dalam satu dekade terakhir, menurut Wynandin, merupakan persoalan besar. ”Laju pertumbuhan penduduk mengkhawatirkan jika tidak diimbangi penambahan pangan,” kata dia.

Persoalan Indonesia lainnya adalah distribusi penduduk yang cenderung tidak merata. Sebesar 57,49 persen penduduk terkonsentrasi di Jawa. Padahal, luas lahan di Jawa hanya 7 persen dari luas Indonesia. Hal ini telah memicu ketimpangan antarwilayah dan kemiskinan.

Potensi krisis

Ketua Ikatan Perstatistikan Indonesia Khairil Anwar Notodiputro menegaskan, jumlah penduduk yang besar menuntut kecukupan pangan, energi, lingkungan yang sehat, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja.

Tanpa upaya serius dalam mengantisipasi penambahan jumlah penduduk, akan terjadi krisis multidimensi dalam 15-30 tahun mendatang.

Ini terjadi karena tren jumlah penduduk terus meningkat tanpa diimbangi penyediaan pangan dan energi. ”Ancaman kelaparan massal akibat kekurangan pangan dan pasokan energi, serta masalah lingkungan hidup berpotensi menghancurkan eksistensi sebuah negara,” ujarnya.

Diperlukan sinergi lintas kementerian untuk mengantisipasi penduduk yang besar. Di bidang pertanian dengan peningkatan produksi pangan dalam negeri serta tidak berorientasi ekspor sebelum kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Pemberdayaan petani serta diversifikasi produk pangan dengan mengembangkan benih dan pangan lokal.

Di bidang energi, perlu pengamanan sumber energi nasional serta pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Khairil menyarankan, Indonesia becermin dari China dengan penduduk lebih dari 1 miliar jiwa. China menyiapkan sejumlah strategi guna mengantisipasi ledakan penduduk, mulai dari penyediaan pangan, energi, lahan permukiman, dan kerusakan lingkungan.

Wynandin menyarankan, kebijakan kependudukan dievaluasi. Pengendalian penduduk dengan menggalakkan lagi program keluarga berencana bisa menjadi salah satu cara.

Selain itu, beri perhatian khusus terhadap penduduk miskin. Hingga Maret 2010, jumlah penduduk miskin 31,02 juta orang atau 13,33 persen dari total penduduk.

Arab Saudi Pesan 3 Kontainer Kripik Lele

20 Oktober 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski Pameran Pangan Nusa 2010 yang diikuti 130 UKM dari seluruh Indonesia resmi ditutup Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, Minggu (17/10/2010), namun kontrak bisnis masih berlanjut dalam beberapa produk makanan olahan UKM yang diminati pengunjung (buyer) dari luar negeri.

Seperti dikatakan Direktur Dagang Kecil Menengah dan Perdagangan Dalam Negeri (DKMPDN) Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, Kemendag, Suhanto, bahwa produk makanan olahan seperti kripik ikan lele, telur asin rasa udang, dan obat-obatan herbal diminati buyer dari luar negeri.

“Ada pesanan kripik ikan lele olehan UKM dari Boyolali, Jawa Tengah, ke Arab,” ungkapnya, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (19/10/2010).

Suhanto menyatakan, antara produsen makanan olahan kripik ikan lele dengan buyer Arab Saudi sendiri tengah dilakukan negosiasi harga. “Di sana (Arab Saudi) kan mereka mau pesannya tiga kontainer. Nah UKM ini kan belum pernah ekspor. Dan kita akan ikuti dan ini suatu pekerjaan rumah bagi kami untuk membina mereka dalam melaksanakan ekspor, dan kita akan membantu mereka bagaimana melakukan ekspor,” paparnya.

Menurut keterangannya bahwa UKM makanan olahan kripik ikan lele asal Boyolali ini mengalami kesulitan dalam hal pemodalan untuk menyediakan pesanan ke Arab Saudi.

Dan pihaknya kini tengah berusaha membantu agar UKM tersebut mendapatkan sokongan dana dari perbankan. “Mereka mengajukan permohonan, kita akan coba rekomendasikan ke perbankan untuk menyakinkan perbankan bahwa produk usaha ikan lele ini bisa dipercayalah,” kata dia.

Selain kripik ikan lele, lanjutnya, bahwa produk makanan olahan lainnya adalah telur asin rasa udang. Negara peminat produk UKM ini adalah Korea Selatan. “Mereka kemarin katakan sudah terima uang mukanya Rp 2 juta. Tinggal dia memenuhi, terus dia ambil katanya begitu,” terangnya.

Buyer asal Korsel, imbuhnya, memesan sebanyak 10 ribu lebih telur asin rasa udang . Dengan nilai transaksi yang telah disepakati di antara kedua belah pihak sebesar Rp 22 juta. “10 ribu lebih telur asin. Nilai transaksinya kan nilainya Rp 22 juta,” kata dia..

Sementara itu, Malaysia sendiri lebih meminati produk obat-obatan herbal buatan UKM Indonesia.

Perlindungan Buruh Melemah

19 Oktober 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan buruh mengeluhkan melemahnya perlindungan terhadap pekerja dari globalisasi pasar kerja. Buruh menilai pemerintah kurang serius memberikan perlindungan dasar bagi buruh, baik dengan penegakan hukum ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan maupun lewat implementasi Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Demikian benang merah pertemuan aktivis serikat buruh berkait evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II di Jakarta, Selasa (19/10/2010). Aktivis serikat buruh dari Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), yang didukung 63 organisasi buruh dan kemasyarakatan, berencana memprotes rencana revisi tersebut pada 10 November 2010.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal mengungkapkan, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ternyata lebih memihak pengusaha. Iqbal mencontohkan, revisi bakal diarahkan untuk membebaskan jenis pekerjaan yang dapat diborongkan ke pihak ketiga, mempermudah syarat kerja kontrak, serta menghapus upah minimum dan cuti besar.

"Penyimpangan praktik outsourcing yang masif terjadi karena pengawasan yang minim malah dijadikan pembenaran untuk merevisi pembatasan jenis pekerjaan outsourcing. Revisi ini semata-mata mengikuti mekanisme pasar dan semakin memarjinalkan pekerja," ujar Iqbal.

Pemerintah memberi waktu tiga bulan bagi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mengkaji Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, LIPI dilibatkan agar hasil analisis bisa lebih terbuka dan tidak memihak siapa pun. Pemerintah menginginkan, proses ini dapat membuat titik temu antara harapan buruh dan pengusaha dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSPTSK) Indra Munaswar, revisi tersebut sangat memprihatinkan karena saat ini saja banyak buruh tidak terlindungi karena pengawasan pemerintah yang lemah. "Apalagi kalau amandemen (UU Ketenagakerjaan) berjalan, eksploitasi buruh akan semakin parah," ujarnya.

Pemerintah semestinya memprioritaskan pembahasan rancangan undang-undang badan penyelenggara jaminan sosial yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang SJSN. Jaminan sosial yang tidak diskriminatif merupakan kebutuhan utama perlindungan dasar rakyat Indonesia.

Akan tetapi, pemerintah tampak tidak serius menuntaskan amanat undang-undang tersebut yang semestinya sudah dilaksanakan sejak 20 Oktober 2009. Untuk itu, KAJS akan kembali menggelar aksi besar menuntut pemerintah mewujudkan jaminan sosial secara bertahap.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sahat Butar-Butar menambahkan, buruh sadar Undang-Undang Ketenagakerjaan belum sempurna. Namun, revisi yang tengah terjadi sekarang arahnya malah menyempurnakan penderitaan buruh.

"Yang kami tolak, arah revisi ini mengurangi peranan pemerintah dalam melindungi buruh. Buruh sudah pasti dalam posisi yang lemah kalau peranan pasar (kerja) lebih kuat dari pemerintah," ujar Sahat.

PLN Tawarkan Pembangkit Tenaga Surya

Forum Energi China.

19 Oktober 2010.

NANNING, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menawarkan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau matahari yang bisa dikembangkan di 1.000 pulau di kawasan Indonesia bagian Timur. Tawaran itu disampaikan Direktur PLN Dahlan Iskan dalam Forum Energi Indonesia-China (ICEF) keempat, sebagaimana disampaikan dalam keterangan pers yang dihadiri Wakil Presiden Boediono di Nanning, China, Selasa (19/10/2010).

Pembangkit listrik tenaga surya ini membuka peluang yang besar bagi investor China.

-- Dahlan Iskan

Forum Energi China-Indonesia itu sebelumnya dibuka oleh Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan dihadiri menteri lainnya. Penyelenggaraan acara itu dilakukan di sela-sela kunjungan kerja Wapres Boediono ke Nanning, China.

"Pembangkit listrik tenaga surya ini membuka peluang yang besar bagi investor China. Sebab, produksi listrik tenaga matahari ini dilakukan sangat baik oleh China," tandas Dahlan.

Namun, lanjut Dahlan, keikutsertaan investor China ini tetap harus melalui tender. "Investor non-China tetap punya peluang yang sama," kata Dahlan lagi.

Menurut Dahlan, akhir tahun ini, proyek listrik tenaga matahari akan diawali di lima pulau yang 100 persen daya listriknya dihasilkan oleh tenaga matahari. Kelima pulau itu di antaranya Bunaken, Gili Terawangan, Wakasogi, Belawan dan Sasak Empat.

"Mulai tahun depan, di satu Kabupaten Sitaro, Indonesia Bagian Timur, yang kaya dengan tenaga matahari, juga akan 100 persen listriknya menggunakan tenaga matahari untuk pembangkit listriknya. Dari situ akan dikembangkan lagi ke pulau-pulau lainnya. Dengan demikian, pada tahun 2013 akan terdapat 1.000 pulau yang dialiri listrik dengan tenaga surya," kata Dahlan.

Pemerintah Klaim Kesejahteraan Meningkat

Setahun SBY - Boediono.

20 Oktober 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat meningkat, tidak hanya dalam tatanan level ekonomi makro.

"Kita harus pakai data, tumbuh kok industri kita 4,6 persen. Bahwa masih banyak yang harus kita kerjakan, itu iya, (tapi) pengangguran dan kemiskinan menurun, kesejahteraan meningkat diukur dari GDP per kapita mencapai 3.000 (dollar AS)," ujarnya di Jakarta, Selasa (19/20/2010) malam.

Hatta justru mempertanyakan pihak-pihak yang mengatakan, kinerja ekonomi memburuk dan indikator apakah yang digunakan untuk menjustifikasi hal tersebut.

"Dari segi apa ukuran yang mengatakan kita tidak maju. Saya katakan (ada perumpamaan) kita harus melihat, gelas belum penuh dikatakan masih kosong, tapi kita berpikir gelasnya sudah 60 persen penuh, tinggal 40 persen. Mari bersama-sama kita kerjakan, itu pola pikirnya," ujarnya.

Hatta Rajasa membenarkan bahwa masih banyak kendala dalam proses meningkatkan perekonomian, tetapi bukan berarti tidak ada pencapaian berarti yang telah dilakukan para menteri bidang ekonomi. "Benar, masih banyak kendala, tetapi bukan berarti tidak ada kemajuan," ujar Hatta.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengatakan, tiga kriteria yang disyaratkan Presiden dalam menilai pencapaian para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Menurut dia, syarat pertama penilaian adalah kinerja pencapaian yang dilakukan para menteri terkait laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Kedua, terkait pakta integritas terkait komitmen pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); dan ketiga, terkait komitmen tinggi terhadap pencapaian pembangunan. "Namun, itu semua Bapak Presiden yang tahu (soal pencapaian kabinet) dan biar UKP4 yang menyampaikan kepada Presiden," ujarnya.

Indonesia Tak Perlu Tunduk kepada Eropa

19 Oktober 2010.

MEDAN, KOMPAS.com — Indonesia tak perlu tunduk dengan segala tuntutan dan kemauan negara-negara Eropa terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa relatif kecil, tetapi tuntutan mereka terlalu banyak.

Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara Timbas Prasad Ginting menjelaskan, dari total ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia 21 juta ton, ekspor ke negara-negara Uni Eropa hanya 9,5 persen dari jumlah itu.

”Nilainya sedikit, tetapi tuntutan dari Eropa ini terlalu banyak. Indonesia produsen CPO terbesar di dunia, semestinya tak perlu tunduk kepada Eropa untuk mengendalikan pasar CPO dunia. Pasar kita terbuka lebar di China dan India,” ujar Timbas di Medan, Senin (18/10/2010).

Hingga kini, dua perusahaan besar asal Eropa, Unilever dan Nestle, masih memboikot pembelian CPO dari Indonesia. Ini terkait isu bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dinilai merusak lingkungan. Pekan lalu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia bersama perwakilan delapan negara Eropa mengunjungi Riau dan bertemu pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit nasional.

Menanggapi ancaman Eropa yang menyatakan akan menolak barang dari India dan China jika produk tersebut menggunakan bahan setengah jadi berupa CPO dari Indonesia, menurut Timbas, itu hanya isapan jempol. ”Tak mungkin Eropa berani menekan China yang jadi kekuatan ekonomi dunia. Ekspor CPO ke China tetap aman, apa pun ancaman Eropa,” ujarnya.

Tekanan dari Eropa tidak hanya datang dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, tetapi juga lewat forum Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO merupakan forum bersama antarpemangku kepentingan kelapa sawit dunia untuk menjamin produksi minyak sawit yang berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan.

”Hampir setiap tahun selalu ada syarat tambahan RSPO. Yang meminta selalu pembeli dari Eropa. Mereka seolah tak menganggap produsen sawit ini juga anggota RSPO,” kata Timbas.

Oleh karena itu, muncul ide untuk berdikari dalam pengelolaan sawit nasional, serta pasarnya, yakni dengan menggagas Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

”ISPO dibutuhkan karena selama ini patokan harga internasional CPO selalu ditentukan di Rotterdam. Dengan ISPO, kami ingin agar patokan harga CPO dunia tak lagi ditentukan di Rotterdam, tetapi di Jakarta atau Kuala Lumpur. Jika perlu, Indonesia dan Malaysia keluar dari RSPO,” ujar Timbas.

Ancaman keluar dari RSPO juga dilontarkan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Menurut Sekretaris Jenderal Apkasindo Asmar Arsyad, RSPO tak memberikan pengaruh bagus terhadap petani kecil.

Ditegaskan, dengan biaya sertifikasi yang sangat mahal, tak mungkin petani kelapa sawit Indonesia mendapat sertifikasi RSPO. Padahal, sebagian pembeli dari Eropa mensyaratkan sertifikasi itu.

China Jadikan Solo "Kota Maskot Dagang"

19 Oktober 2010.

NANNING, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono bersama Ketua Chinese People's Political Consultative Conference Jia Qinglin, Selasa (19/10/2010) pagi ini pukul 10.30 waktu setempat, akan meresmikan Kota Solo sebagai "City of Charm" atau Maskot Masyarakat China.

Peresmian dilakukan di Paviliun Komoditas Indonesia, yang didirikan di China-ASEAN Expo di Zhujin Hall, Nanning, China. "Solo atau dikenal dengan Surakarta adalah salah satu kota budaya dan dagang di Jawa Tengah, yang juga didominasi masyarakat China sejak berabad-abad lamanya.

"Jadi, antara budaya dan perdagangan masyarakata China sudah menyatu dengan budaya masyarakat di sana. Karena itu, China menjadikan Solo sebagai maskotnya," kata Juru Bicara Wakil Presiden, yang juga Staf Khusus Wakil Presiden, Yopie Hidayat, saat briefing di Hotel Nanning, Selasa dini hari tadi.

Dalam peresmian itu, Wakil Presiden Boediono juga didampingi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar. Peresmian dilakukan Wakil Presiden Boediono dan Jia Qinglin di sela-sela acaranya melakukan kunjungan kerja selama empat hari di China untuk menghadiri Forum Energi keempat dengan kalangan pengusaha China dan membuka China-ASEAN Expo di Nanning dan menghadiri peringatan 60 tahun hubungan RI-China di Beijing.

Sebelum peresmian Solo sebagai Maskot Masyarakat China, Wakil Presiden Boediono akan bertemu selama 30 menit dengan Jia Qingling di Liyuan Resort, kompleks tempat tinggal setiap tamu negara di Nanning.

Mimsy, Tas Lokal yang Mendunia

19 Oktober 2010.

KOMPAS.com - Christyna Theosa awalnya adalah seorang mahasiswi yang berkuliah di Amerika Serikat, yang tidak puas dengan clutch yang banyak ditemukannya di pasaran. Menurutnya, clutch yang dijual di pasaran tidak sesuai dengan seleranya, dan harganya terlalu mahal. Selain itu, kebanyakan clutch juga hanya cocok dikenakan pada satu jenis acara saja, entah formal, atau kasual. Jarang ada clutch yang bisa dipakai untuk suasana atau acara apa saja.

Christyna yang kuliah di jurusan grafis, Art Center College of Design Pasadena, akhirnya mulai membuat clutch-nya sendiri dengan label Mimsy pada tahun 2004. Perempuan kelahiran Tuban, 2 Januari 1982 ini banyak bereksperimen dengan bahan dan warna untuk menciptakan desain yang elegan, unik, dan classy, namun juga seksi dan funky. Ia mendesain clutch-nya dengan bahan terbaik seperti kulit Italia, kain lace Jepang dan Prancis, pita sutra, beludru, hingga kristal Swarovski. Semua tas dan clutch-nya juga dilapisi dengan bahan suede Italia dan satin. Tas-tas buatannya ini dijual dengan kisaran harga Rp 1,5 juta hingga Rp 7 juta.

Christyna memasarkan koleksinya door to door, sampai akhirnya memutuskan untuk memilih jalur konsinyasi dengan toko tas dan pakaian di daerah Main Street, Santa Monica, CA. “Lingkungan itu adalah daerah perkantoran orang-orang film Hollywood dan studio film,” ujarnya.

Tas Mimsy yang bergaya edgy ternyata diminati, dan penjualannya terus melesat. Christyna pun kemudian menyasar pecinta fashion dengan budget terbatas dan membuat label Clementine yang dibandrol Rp 158 ribu - Rp 600 ribuan. Perbedaan ada pada bahan bakunya, “Namun kualitas sama baiknya,” terangnya lagi.

Christyna peduli sekali dengan pemasaran Mimsy dan Clementine, sehingga dia pun bekerjasama dengan PR marketing khusus fashion di Los Angeles. Mereka membuat Mimsy ikut serta dalam acara-acara fashion internasional dan mendapat liputan media luar negeri seperti Women’s Weekly (Singapura) dan Fashion Addict (Amerika).

“Brand Mimsy pun jadi dikenal dan order pun datang semakin banyak,” ungkapnya lagi. Kini tas karyanya bisa ditemui di Amerika (New York, Los Angeles, Chicago), Jepang, Malaysia, dan tentunya Indonesia (Grand Indonesia Shopping Town). Koleksi tas ini juga bisa diakses di www.mimsycollections.com.

Saat ini Christyna telah bekerjasama dengan label internasional seperti Bebe dan Urban Outfitters. Untuk Bebe, dia menciptakan tas Mimsy limited edition. Christyna juga tidak melupakan akarnya sebagai wanita Indonesia, setiap tahun dia menciptakan koleksi tas dengan unsur Indonesia.

”Tahun lalu kita menggunakan batik, tahun ini kita pakai Tenun Makassar. Bahkan kita menggelar show khusus untuk koleksi ini di New York,” ujarnya bangga.

Perempuan yang juga berprofesi sebagai desainer grafis ini pun berbagi tips untuk desainer yang ingin mengikuti jejaknya, "Never give up, try new things and be original. Kekayaan budaya masih bisa kita kembangkan lebih ke dunia luar,” ujarnya menutup pembicaraan.

Bisnis Dengan Risiko Kecil

REPUBLIKA.CO.ID, Alhamdulillah, saya lahir dari keluarga yang melarat. Bagi keluarga orang tua saya, airlah satu-satunya yang gratis, lainnya harus dibeli. Hebatnya, walaupun PNS Golongan IIB, dengan 7 anak, dan tanpa usaha apapun, ayah saya mampu mencetak saya menjadi sarjana pertama “wong cilik” di kampung. Saya bangga dan terus bersyukur, terlebih lagi kedua orang tua.

Namun di balik kebanggaan itu, tebersit penyesalan yang mendalam. “Mengapa saya hanya memilih SPG, IKIP, dan akhirnya hanya menjadi seorang guru? Mengapa tidak SMA lalu menjadi insinyur?” Penyesalan itu terus bertambah, terlebih setelah empat kali tidak lolos tes CPNS (1989—1992). Bagi saya itu pukulan amat berat. Karena semua orang tahu bahwa semasa bersekolah saya selalu mendapat beasiswa.

Anehnya, di balik penyesalan itu, orang tuaku tetap bangga. Setidaknya karena saya tetap bersepatu, meskipun hanya sebagai guru honorer di SMP-SMA yang “la yamutu wa la yahya” dengan gaji yang pas-pasan untuk membeli bensin buat vespa super butut. Kebanggan orang tua itu menghambat keinginan saya untuk mengadu nasib di negeri seberang.

Akan tetapi, setelah saya melakukan “aksi menangis” selama seminggu, saya pun diperbolehkan merantau. Dengan honorarium dari harian Surya, majalah Mimbar Pembangunan Agama, dan Radio Suara Jerman Deutsche Welle, pada tanggal 10 November 1992 saya berhasil hengkang ke Kaltim.

Betul! Di rantauan itu mata saya makin terbuka, pekerjaan banyak dan bisa saya pilih. Bagai kutu loncat, saya pun pindah-pindah kerja. Empat bulan menjadi Editor Program di sebuah Radio FM, 3 bulan menjadi wartawan, 1 tahun menjadi guru Yayasan Pendidikan Pupuk Kaltim dan dosen Universitas Trunojoyo, dan 2 tahun berikutnya menjadi guru di Yayasan Pendidikan Prima PT KPC.

Tidak cuma sampai di situ. Sejak 1996, saya pun merantau ke Indonesia timur dan bergabung dengan Yayasan Pendidikan Jayawijaya milik PT Freeport di Papua. Akan tetapi, apa mau dikata? Lagi-lagi, perpindahan tempat, selama pekerjaannya tetap guru, ternyata tidak membawa perubahan berarti secara finansial. Guru tetaplah guru. Gajinya tetap segitu-segitu, tidak sebaik nasib karyawan non-guru.

Setelah menyadari kenyataan itu, akhirnya bulan Juli 1998 saya putuskan untuk coba-coba berjualan komputer di rumah. Mula-mula saya membawa beberapa unit komputer untuk memenuhi jatah bagasi pesawat saat cuti. Dengan iklan ala kadarnya, alhamdulillah, jualan saya laris manis. Selang dua tahun berikutnya, saya menyewa toko di tengah Kota Timika. Alhamdulillah pula pelanggan makin banyak dan jualan makin laris.

Melihat usaha saya hasilnya lumayan, seorang sahabat yang baik hati dan tulus (meskipun beliau tinggal di Jakarta) mempercayakan modalnya yang luar biasa besar untuk saya putar. Modal dari sahabat saya itu saya belikan 3 angkot (untuk diversifikasi usaha). Dengan membeli 3 angkot, setidaknya tiap hari ada setoran Rp 300.000,00.

Kalau toh ada yang harus masuk bengkel salah satunya, yang dua masih bisa jalan dan tetap ada masukan. Itu artinya tungku masih tetap bisa mengepulkan asap. Nah, bisnis angkot ini saya bilang bisnis bodoh karena risikonya relatif kecil (trayeknya cuma dalam kota dan kecepatan 40 km).

Meskipun sudah menjadi guru dan “pengusaha”, pikiran saya masih tertarik untuk melakukan diversifikasi usaha lagi, terutama supaya tidak shock menghadapi masa pensiun. Oleh karena itu pula, saya mengajak rekan-rekan guru di manapun mengabdi, ayolah cari income di luar gaji.

Pilihlah bisnis yang risikonya relatif kecil atau bisnis bodoh sebagai langkah awal! Jangan menggantungkan diri pada gaji saja! Apalagi menggantungkan hari tua hanya pada uang pensiun! Jangan! Biarpun rezeki sudah diatur oleh yang di atas, kita harus tetap melebarkan usaha.


Munthoha ES
Guru Bahasa Indonesia
SD YPJ Tembagapura
Timika

SBY: Bangun 2 Kawasan Industri di Papua

Rampung dalam Tempo 4 Tahun

15 Oktober 2010.

MANOKWARI, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pembangunan dua kawasan industri di tanah Papua, yang harus rampung dalam waktu empat tahun ke depan.

Dua kawasan industri yang menitikberatkan pada bidang industri manufaktur dan pertanian itu akan dibangun di Manokwati, Papua Barat dan Timika, Papua. Keduanya diorientasikan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Papua, dan meminimalkan ketergantungan terhadap barang/produk dari luar Papua.

Pembahasan awal terkait rencana ini telah dilakukan Presiden dengan Gubernur Papua Barat dan Papua, Abraham Atururi dan Barnabas Suebu di sela-sela kunjungannya ke Wasior, Papua Barat. "Selain membahas penanganan tanggap darurat dan rehabilitas dan rekonstruksi pascabanjir, kami juga membicarakan peningkatan ekonomi melalui pembangunan dua kawasan industri," kata Presiden.

Keterangan tersebut disampaikan Presiden di ruang VIP Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat, Jumat (15/10/2010), sebelum lepas landas menuju Kendari, Sulawesi Tenggara guena menunaikan ibadah shalat Jumat. Setelah itu Presiden dan rombongan akan langsung menuju Jakarta.

Presiden menjelaskan, pembahasan khusus akan dilakukan antara Presiden dan kedua gubernur di Jakarta dalam waktu dekat. Ia berharap kedua gubernur bisa menindaklanjuti rencana tersebut.

Kekayaan WNI Naik 5 Kali Lipat

15 Oktober 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com - Total kekayaan orang Indonesia hingga pertengahan tahun 2010 mencapai 1,8 triliun dollar AS atau naik lima kali lipat dalam satu dekade terakhir. Kekayaan itu diperkirakan akan tumbuh menjadi 3 triliun dollar AS atau dua kali lipat pada tahun 2015.

Demikian terungkap dalam laporan kekayaan global yang dirilis Credit Suisse Research Institute di Jakarta, Rabu (13/10/2010). Penelitian dilakukan di lebih dari 200 negara.

Menurut Chief Executive Officer Private Banking Credit Suisse, Walter Berchtold, penelitian mengenai kekayaan global dapat membantu investor membuat keputusan penting dalam mengolah portofolio.

Data tersebut menunjukkan, laju kekayaan orang Indonesia telah melampaui rata-rata laju kekayaan global, yakni 72 persen. Adapun kekayaan rata-rata orang dewasa di Indonesia 12.112 dollar AS atau naik 384 persen jika dibandingkan tahun 2000. Pertumbuhan itu merupakan yang tercepat di Asia-Pasifik atau tertinggi keempat di dunia.

Sekitar 20 persen dari total penduduk Indonesia memiliki kekayaan berkisar 10.000- 100.000 dollar AS, sedangkan 87 persen penduduk memiliki kekayaan di bawah 10.000 dollar AS per orang. Lebih dari 90 persen kekayaan rumah tangga itu berupa aset nonfinansial, terutama properti.

Menanggapi temuan itu, Direktur Capital Market Property Jones Lang Lasalle Indonesia Vivin Harsanto mengemukakan, tren pilihan investasi ke sektor properti bisa dipahami mengingat tren bisnis dan nilai properti terus tumbuh. Bahkan, sejumlah perusahaan dengan bidang usaha nonproperti mulai merambah ke sektor properti.

”Ada kecenderungan orang kaya melakukan diversifikasi investasi dalam bentuk properti. Sebab harga properti terus tumbuh yang akan berpengaruh pada peningkatan nilai aset,” ujar Vivin.

Nilai aset properti

Kecenderungan meningkatnya nilai aset properti antara lain tecermin dari harga tanah dan bangunan yang terus naik. Dicontohkan, harga tanah pada kawasan pusat bisnis (CBD) di Kuningan, Jakarta, melonjak dari Rp 18 juta-Rp 19 juta per meter persegi (m) tahun 2008 menjadi Rp 24 juta per m tahun ini.

Tren kenaikan nilai aset tersebut menyebabkan pihak yang berinvestasi di sektor properti mengalami penambahan nilai aset. Adapun faktor pendorong kenaikan aset properti adalah keterbatasan lahan dan perbaikan infrastruktur.

Di sisi lain, harga tanah di Indonesia cenderung lebih murah daripda negara-negara lain di Asia Tenggara. Harga tanah di CBD Jakarta, misalnya, mencapai Rp 40 juta per m, sedangkan di CBD Vietnam bisa mencapai Rp 150 juta per m.

Credit Suisse Research Institute mencatat, secara keseluruhan kekayaan global yang dimiliki 4,4 miliar orang dewasa telah mencapai 195 triliun dollar AS.

Negara penghasil orang kaya terbesar adalah Amerika Serikat, Jepang, dan China. Tahun 2015, kekayaan global diprediksi mencapai 315 triliun dollar AS.

Faktor yang mendorong pertumbuhan kekayaan dunia tersebut adalah menguatnya pertumbuhan kekayaan rumah tangga di sebagian besar negara Asia Pasifik.

Hal itu mendorong munculnya kelas menengah sebanyak 1 miliar orang dengan rata-rata kekayaan 10.000-100.000 dollar AS per orang dewasa.

”Bagi kelas menengah, kekayaan memberikan keamanan finansial yang mereka butuhkan untuk menjadi konsumen baru yang terus menguat,” ujar Giles Keating, Global Head of Research for Private Banking and Asset Management.

Sementara itu, pertumbuhan pasar properti di Jakarta sepanjang triwulan III-2010, bulan Juli-September, terus meningkat. Pertumbuhan itu berlangsung di semua sektor, meliputi perkantoran, mal, kondominium, dan apartemen sewa. Hal itu terungkap pada hasil paparan konsultan properti Jones Lang Lasalle serta Cushman and Wakefield.

Perkembangan ekonomi mendorong sejumlah investor dari luar negeri semakin melirik pasar properti di Indonesia, khususnya Jakarta. Investor dari kawasan Asia dan Amerika Serikat kian melirik pasar properti, baik berupa investasi lahan, residensial, maupun kawasan industri.

Kekayaan RI = Rp2.500 Triliun

Kekayaan pemerintah itu dihimpun sejak 2007.
















13 Oktober 2010.

VIVAnews - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mencatat nilai kekayaan pemerintah Republik Indonesia hingga 30 Juni 2010 mencapai Rp2.500 triliun. Total kekayaan itu dihitung mulai dari tanah, bangunan hingga pena.

Direktur Penilaian Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Suyatno Harun, menuturkan, kekayaan pemerintah itu sudah dihimpun sejak 2007. Hingga saat ini, inventarisasi dan penilaian atas aset-aset itu sudah lebih dari 99 persen selesai.

"Sisanya, satu persen masih dalam proses. Tapi, seandainya bertambah pun jumlahnya diperkirakan hanya meningkat Rp30-40 triliun," kata Suyatno di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 13 Oktober 2010.

Dari nominal kekayaan tersebut, sebesar Rp1.120,22 triliun adalah kekayaan berupa aset atau barang milik negara. Sisanya sekitar Rp1.100 triliun merupakan aset-aset inventarisasi dalam nilai yang kecil-kecil seperti laptop, komputer hingga pena.

Harun mengakui, inventarisasi dan penilaian itu bukan hal yang mudah. Mencari data dari sisa satu persen inventarisasi dan penilaian aset seperti yang sedang dalam proses saat ini diakui cukup menyulitkan.

"Bahkan kadang-kadang lucu, yang punya aset (kementerian/lembaga), itu saja tidak tahu asetnya berada di mana," ujarnya.

Sementara itu, catatan Direktorat Jenderal Kekayaan Kementerian Keuangan untuk nilai aset tetap dalam bentuk tanah terdata sebesar Rp484,5 triliun, peralatan mesin Rp152 triliun, dan bangunan Rp124 triliun.

"Masih ada kurang dari satu persen yang tercecer. Itu yang belum selesai di tiga kementerian/lembaga," ujar Harun.

Duh, 768.960 Siswa SD-SMP Putus Sekolah!

13 Oktober 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com — Angka putus sekolah di jenjang pendidikan dasar hingga saat ini masih tinggi. Siswa yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP sekitar 768.960 orang, terdiri atas 527.850 siswa SD dan 241.110 siswa SMP.

Alasan utama tingginya angka putus sekolah karena faktor ekonomi dan sulitnya akses ke sekolah. Mohammad Nuh

Mereka putus sekolah terutama akibat persoalan ekonomi. Selain itu, sekitar 920.000 lulusan SD tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP dengan beragam alasan. Adapun lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA sederajat lebih banyak lagi, yakni sekitar 30,1 persen atau sekitar 1,26 juta siswa.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan hal itu saat hadir dalam Seminar Nasional Pramuktamar V Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang bertema ”Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Bermutu Berbasis Karakter” di Jakarta, Selasa (12/10/2010). Saat ini jumlah siswa SD sekitar 31,05 juta orang, sedangkan siswa SMP 12,69 juta orang.

Menurut Nuh, alasan utama tingginya angka putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena faktor ekonomi dan sulitnya akses ke sekolah. Karena itu, penyelesaian yang ditawarkan pemerintah juga harus menjawab akar masalah yang dihadapi masyarakat.

13.061 Warga Miskin di Jember Tidak Mendapatkan Pengobatan Gratis

12 Oktober 2010.

TEMPO Interaktif, JEMBER - Sebanyak 13.061 warga miskin di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak bisa mendapatkan pelayanan gratis dari rumah sakit pemerintah setempat, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soebandi. Padahal mereka sudah termasuk dalam program Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Timur.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember yang membidangi masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, Syahroni. “Kami menyayangkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember yang mengakibatkan warga miskin tidak bisa memperoleh pengobatan gratis,” katanya disela sidang paripurna pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010 di kantor DPRD, Selasa (12/10).

Menurut Syahroni, Pemerintah Kabupaten Jember, untuk tahun anggaran 2009 maupun 2010 tidak mengalokasikan dana sharing Jamkesda Rp 4,9 miliar dalam APBD. Padahal dana sharing tersebut menjadi syarat pemanfaatan dana Jamkesda yang disediakan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai Rp 8,9 miliar.

Akibat kebijakan tersebut, warga miskin yang berobat ke rumah sakit pemerintah hanya mendapatkan pelayanan gratis untuk ruang inap serta makan dan minum. Sedangkan obat-obatan dan penggunaan peralatan medis tetap harus membayar.

Direktur RSD dr Soebandi Jember Yuni Ermita mengatakan, tidak dialokasikannya dana sharing Jamkesda pada perubahan APBD Jember tahun ini karena keterbatasan anggaran.

Menurut Yuni, tahun ini Pemerintah Kabupaten Jember hanya memberikan subsidi bagi warga miskin untuk beberapa jenis pelayanan yang tertuang dalam anggaran operasional rumah sakit. "Itupun harus disertai surat keterangan miskin yang seleksinya sangat ketat," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Jember Olong Fajri Maulana menjelaskan, belasan ribu warga miskin tersebut, berdasarkan hasil pendataan tahun 2008, sebenarnya bagian dari peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat.

Namun pada pendataan tahun 2009, nama mereka tidak masuk. "Pada tahun 2009, dari kuota 695.360 jiwa yang kami usulkan, yang disetujui Kementerian Kesehatan hanya 682.299 orang, sehingga 13.061 jiwa tidak masuk daftar," katanya.

Olong Fajri Maulana menjelaskan, agar mereka tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara gratis, dimasukkan sebagai peserta program Jamkseda. Namun, karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, dana Jamkesda yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi tidak bisa digunakan. Sebab, bagi kabupaten atau kota yang menjalankan program Jamkesda, harus menyediakan dana pendamping atau dana sharing.

Investasi Masih Berkutat di Pulau Jawa

SURABAYA, KOMPAS.com — Dalam lima tahun terakhir, sekitar 80 persen realisasi penanaman modal masih didominasi Pulau Jawa. Sementara itu, penanaman modal di luar Pulau Jawa hanya sekitar 20 persen.

Dengan realitas ini, terus terang saya kurang bahagia. Situasi ini perlu penyikapan khusus, kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, Senin (11/10/2010) di sela acara Gelar Potensi Investasi Daerah dan Seminar Nasional Investasi di Surabaya.

Melihat situasi ini, menurut Gita, harus segera dilakukan perluasan "kue" investasi di wilayah luar Pulau Jawa. Tahun ini, menawarkan lima proyek pembangunan infrastruktur di mana dua di antaranya berada di luar Pulau Jawa.

"Dua proyek di luar Pulau Jawa yang akan kami tawarkan adalah pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo, Tampaksiring, Bali, senilai 30 juta dollar AS dan proyek jalan tol bandar udara Medan Baru Kuala Namu senilai 475 juta dollar AS," kata Gita.

Sementara itu, tiga proyek infrastruktur lainnya berada di Jawa, yaitu proyek rel kereta api Bandara Soekarno-Hatta ke Manggarai, Jakarta, senilai 735 juta dollar AS; proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jateng senilai 3 miliar dollar AS; dan proyek mata air Umbulan di Pasuruan, Jatim, senilai 200 juta dollar AS.

Agar investor tertarik garap daerah luar Pulau Jawa, pemerintah akan segera menerapkan kebijakan penyikapan fiskal. Melalui penyikapan fiskal, maka investor dengan nilai investasi di atas 400 juta dollar AS akan mendapat fasilitas insentif fiskal dari pemerintah.

"Penyelesaian pembentukan peraturan tentang penyikapan fiskal akan selesai bulan Desember mendatang sehingga tahun depan kebijakan ini bisa diterapkan," tambahnya.

Khusus di Jatim, Gubernur Jatim Soekarwo memastikan proyek mata air Umbulan akan mulai menjalani tender akhir tahun ini. Dengan demikian, pembangunan dapat segera dilakukan.

Nilai investasi

BKPM menargetkan nilai penanaman modal secara nasional dalam lima tahun ke depan sebesar Rp 1.500 triliun. Artinya, setiap tahun rata-rata nilai investasi penanaman modal harus mencapai kisaran Rp 300 triliun per bulan.

Sampai dengan semester I-2010, nilai penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 92 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2010 diperkirakan nilai investasi PMA dan PMDN secara nasional mencapai Rp 180 triliun hingga Rp 190 triliun.

2014 RI Negara Wirausaha Terbesar ASEAN?

10 Oktober 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi negara kewirausahaan dan home industry terbesar di kawasan ASEAN.

Demikian disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar di Nganjuk Jawa Timur (10/10/2010) dalam acara Wisuda Sarjana dan Dies Natalis Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula (STAIM).

"Siapa bilang kewirausahaan tidak bisa mengangkat perekonomian nasional dan meningkatkan GDP. China pernah memiliki pertumbuhan ekonomi hingga 11 persen disebabkan karena kewirausahaan mereka yang kuat. Indonesia dengan potensi yang ada saat ini berpeluang besar mengikutinya," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com

Pemerintah mengalokasikan Rp 16 triliun pada tahun 2010 ini untuk mengembangkan program kewirausahaan melalui PNPM. "One village one product yang diinisiasi dimaksudkan agar bisa merangsang pertumbuhan kewirausahaan nasional. Kita sudah on the track mengejar menjadi yang terbesar di kawasan ASEAN. Setiap kementerian juga mengalokasikan anggaran agar bisa mengembangkan kewirausahaan secara sektoral. Kemenakertrans saat ini mengembangkan model 200 desa produktif dengan bermacam varian produk kewirausahaan," tambah pria yang kerap disapa Cak Imin ini.

Selain PNPM, dengan menggandeng perbankan nasional pemerintah menggerakkan sektor informal juga melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pinjaman lunak yang disediakan untuk KUR pada tahun 2010 ini mencapai Rp 100 triliun. "Dana segar ini harus mampu menggerakkan perekonomian pedesaan dan sekaligus menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Kita tidak bermimpi lagi jika 2014 Indonesia akan memimpin ASEAN dalam pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh sektor wirausaha. Khusus untuk TKI, Kemenakertrans sudah bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyediakan dana KUR bagi keluarga TKI," kata Menakertrans.

Pemerintah menargetkan bisa menurunkan angka pengangguran hingga 20 persen. "Ini merupakan tantangan besar. Rp 116 triliun dari dana PNPM dan KUR diharapkan mampu menyedot 3 juta tenaga kerja," tambah Muhaimin.

Hanya saja ada kendala yang harus diatasi yaitu kurangnya tenaga terampil untuk menggerakkan kewirausahaan di desa. "Tugas besar para wisudawan ini harus menjadi pelopor kewirausahaan, yang bisa menyebarkan ketrampilan berwirausaha kepada masyarakat. Kemenakertrans akan memfasilitasi melalui program Sarjana Masuk Desa," sebut Muhaimin.

Pemerintah Siapkan Rp 32 Triliun untuk Revitalisasi Kereta

6 Oktober 2010.

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 32 triliun untuk merevitalisasi kereta api hingga 2014. Namun anggaran tersebut tak sampai sepertiga dari kebutuhan Kementerian Perhubungan, yakni Rp 82 triliun. "Itu kebutuhan kami hingga 2014," kata Nugroho Indrio, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Selasa (5/10).

Menurut Nugroho, anggaran Rp 82 triliun tersebut bakal digunakan untuk menuntaskan program-program yang telah dirancang untuk empat tahun ke depan. Dengan alokasi Rp 32 triliun, Kementerian berharap kekurangan anggaran dapat digaet dan dibiayai oleh pihak swasta melalui program public private partnership.

"Itu menjadi pekerjaan rumah kami: bagaimana cara menarik investasi dari pihak swasta," ujarnya. Dia mencontohkan, bentuk program yang menggandeng pihak swasta antara lain pembangunan jalur kereta api di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten; dan Bandar Udara Kuala Namu di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara.

Tahun ini Kementerian menganggarkan Rp 3,7 triliun, yang akan digunakan untuk mengantisipasi keselamatan, seperti program peningkatan kualitas jalur kereta api. Rencananya, rel lama, seperti R-22, R-23, R-24-2, dan R25 buatan Belanda, akan diganti menjadi R54 yang lebih kokoh. Bantalan rel yang sebelumnya terbuat dari kayu pun akan diganti dengan bantalan beton.

Jalur kereta di sejumlah daerah juga diperbaiki. Jalur sepanjang 80 kilometer akan dibuat seperti di jalur Tegal-Pekalongan, Cirebon-Kroya, dan Serpong-Maja. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan kualitas jembatan yang telah berusia tua.

Modernisasi juga bakal menyentuh sistem persinyalan dan listrik. Tahun ini sistem persinyalan akan diperbarui di Jawa Timur dan Medan. Sinyal yang sebelumnya menggunakan sistem mekanik diubah menggunakan sistem elektrik. Penambahan daya listrik juga diperlukan untuk revitalisasi kereta api, terutama di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Dia menjelaskan, hampir 90 persen anggaran 2010 digunakan untuk pengadaan sarana serta pembangunan prasarana kereta api. Tahun depan, menurut Nugroho, dari kebutuhan sekitar Rp 9 triliun, pemerintah telah membuat pagu sementara Rp 4,2 triliun. "Untuk program revitalisasi, ada target serta waktu yang ditentukan," katanya.

Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi

8 Oktober 2010.

Hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi tema kajian menarik yang menyita perhatian para sarjana dan kaum intelektual sejak lama. Tema ini sudah menjadi isu klasik dalam debat akademis di kalangan ilmuwan politik dan ahli ekonomi, yang melahirkan beragam pandangan dan kesimpulan (lihat John Helliwell 1992; Robert Barro 1996; Dani Rodrik 1997).

Karena itu, dapat dimaklumi bila publik demikian bersemangat menyambut proses demokratisasi di Indonesia setelah kejatuhan rezim otoritarian Orde Baru pada 1998, dengan harapan sistem politik demokrasi dapat memacu percepatan kemajuan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaan yang lazim diajukan adalah: apakah demokrasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi? Jika ada, bagaimana pola hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi?

Pengaruh Tak Langsung

Sebagian ahli meyakini, demokrasi dapat mendorong dan berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Sebagian lagi menyatakan keduanya tak ada hubungan kausalitas, bahkan diskoneksi antara satu dengan yang lain.

Namun, ada juga yang berpendapat bahwa demokrasi sejatinya berkorelasi-sekalipun lemah-dengan pertumbuhan ekonomi. Ilmuwan lain mengatakan bahwa demokrasi berpengaruh secara tidak langsung atau bersifat indirect impact terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi.

Sebab, ada sejumlah variabel determinan lain: modal sosial,modal manusia,dan kualitas pemerintahan yang ikut berkontribusi pada pertumbuhan. Robert Barro (1996) menyimpulkan: the established links between democracy and growth are a result of the connections between democracy and other determinants of growth such as human capital and social capital, as the relationship is mediated by the quality of government.

Penting dicatat, ketiga variabel determinan tersebut hanya dapat berpengaruh langsung bila ditopang oleh sistem politik demokrasi. Jelas, sistem politik demokrasi menjadi semacam prerequisite bagi penataan struktur pemerintahan agar dapat beroperasi dengan baik sehingga membuka ruang yang kondusif bagi aktivitas perekonomian.

Argumen pokok yang dibangun adalah, demokrasi sepanjang dapat meningkatkan kualitas dan kinerja pemerintahan akan berpengaruh terhadap total factor productivity (TFP) dan pertumbuhan GDP per kapita.

Klaim ini punya bukti empiris berdasarkan hasil studi di hampir semua kawasan: Asia, Afrika, Amerika Latin,Eropa,dan Amerika Utara. Studi ini membuat perbandingan di 65 negara yang mencakup negara maju dengan sistem politik demokrasi dan negara berkembang dengan sistem politik otoriter (lihat Rivera-Batiz, Democracy, Governance, and Economic Growth, 2000; Tavares & Wacziarg, How Democracy Affects Growth, 2000).

Survei ini menggunakan indeks penilaian berskala 0 (full autocracy) sampai 1 (full democracy) untuk mengukur kualitas pemerintahan yang dihubungkan dengan TFP dan pertumbuhan GDP per kapita. Variabelvariabel yang diteliti antara lain mencakup: (i) stabilitas politik, (ii) kesenjangan dan ketidakmerataan pendapatan, (iii) modal manusia, (iv) tingkat investasi,(v) keterbukaan perdagangan, (vi) log initial income, dan (vii) belanja publik/pengeluaran pemerintah.

Hasil survei dengan jelas menunjukkan, negara-negara industri maju dengan sistem demokrasi yang mapan memiliki indeks paling tinggi seperti Swiss (1,00),Amerika (0,97), dan Kanada (0,96).

Adapun negara sedang berkembang yang umumnya otoriter dengan kualitas pemerintahan rendah memiliki indeks rendah pula seperti Myanmar (0,184), Sudan (0,167), Somalia (0,160),dan Zaire (0,113).

Freedom House juga melakukan survei serupa dengan indikator kurang lebih sama dengan skala penilaian 0 sampai 7 dan mem-peroleh hasil yang sama pula. Negaranegara industri maju dengan sistem demokrasi mendapat indeks paling tinggi: Jerman, Prancis, dan Kanada masing-masing dengan skor 7,0.

Demikian pula negara sedang berkembang yang menganut sistem demokrasi mendapat skor tinggi seperti Kosta Rika (7,0), Barbados (7,0), Venezuela (6,3), dan Bostwana (5,9). Adapun negara sedang berkembang yang menerapkan sistem politik nondemokrasi seperti Afrika Tengah, Somalia, dan Mali berindeks rendah, masing-masing dengan skor 1,0.

Tata Kelola Pemerintahan

Hasil survei di atas sesungguhnya merupakan afirmasi atas argumen lama. Demokrasi yang mapan dapat menjamin peralihan kekuasaan lebih tertib, lancar, dan aman sehingga stabilitas politik dapat terjaga.

Stabilitas politik merupakan prasyarat dasar pelaksanaan agenda pembangunan. Di sini berlaku aksioma klasik: there is no development without political stability and there is no political stability without sustainable development. Bahkan sistem demokrasi dapat menjamin terwujudnya good governancetecermin pada berfungsi- efektifnya lembaga-lembaga politik: parlemen, pemerintah, institusi penegak hukum, dan media massa.

Untuk itu, harus ada jaminan aturan main dan proses penegakan hukum, kebebasan pers dalam melakukan kritik dan menjalankan fungsi advokasi publik dan kontrol sosial, serta kualitas pelayanan publik terkait dengan peluang berinvestasi.

Good governance merupakan prasyarat mutlak agar pemerintah dapat membuat kebijakan publik untuk memfasilitasi percepatan pertumbuhan, memperluas pasar, dan meningkatkan ekspansi ekonomi.

Karena itu, sistem demokrasi harus ditransformasikan ke tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem politik demokrasi harus dapat melahirkan pemerintahan yang bersih, mencegah praktik korupsi di kalangan pejabat negara dan aparatus birokrasi, serta meningkatkan mutu pelayanan publik.

Semua itu hanya bisa terjadi bila ada kontrol publik yang ketat melalui pers, yang merefleksikan kebebasan dalam mengartikulasikan pendapat umum.

Pemerintahan yang bersih tanpa korupsi akan menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas bisnis, investasi, perdagangan, dan pergerakan modal yang kemudian mengantarkan pada pertumbuhan ekonomi.

Jadi, pengaruh demokrasi pada pertumbuhan itu mensyaratkan kualitas pemerintahan yang menerapkan prinsip dasar good govenance: transparansi,partisipasi, akuntabilitas,dan penegakan hukum. Inilah yang disebut pengaruh bersyarat demokrasi terhadap pertumbuhan—terms and conditions of the relations between democracy and growth.

Pengalaman Indonesia

Pengalaman negara-negara Barat menunjukkan, sistem demokrasi modern menjadi basis sosial bagi ikhtiar untuk mencapai kemajuan ekonomi, yang membawa implikasi langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial.

Kemajuan ekonomi berjalan paralel dengan kemapanan sistem demokrasi negara bersangkutan. Namun, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem politik demokrasi justru melahirkan fenomena ganjil. Sistem demokrasi yang berhasil dibangun selama lebih dari satu dasawarsa ternyata belum membawa dampak signifikan pada kemajuan ekonomi.

Sistem politik Indonesia memang merujuk pada sistem demokrasi modern. Semua kelembagaan politik yang menjadi pilar utama demokrasi telah tersedia dan terbangun dengan baik, bahkan presiden dan anggota parlemen pun dipilih langsung oleh rakyat.

Namun, pemerintahan demokratis tak disokong oleh institusi publik-organis yang bersih (birokrasi, aparat kepolisian, institusi peradilan). Lembaga parlemen yang sangat vital dalam proses perumusan kebijakan publik justru menjadi salah satu episentrum praktik korupsi akut dan sistemik sehingga memberi andil pada sulitnya membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Parlemen dihuni politisi korup yang hanya berorientasi mengumpulkan modal untuk membiayai kegiatan politik dan memperkaya diri. Diyakini sepenuhnya, praktik korupsi berskala gigantis yang merajalela di lembaga-lembaga politik dan pemerintahan menjadi faktor negatif dan diskredit bagi ikhtiar akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Sistem demokrasi di Indonesia tak menyumbang pada pertumbuhan ekonomi karena terhalang oleh praktik korupsi berjenjang dan berkelanjutan sehingga tak mampu menciptakan iklim kondusif bagi aktivitas bisnis, investasi,serta pertukaran dan lalu lintas modal domestik maupun asing.

Amich Alhumami
Peneliti Sosial,
Department of Anthropology,
University of Sussex, UK(Koran SI/Koran SI/ade)

2015, Pendapatan Penduduk 5.000 Dollar!

6 Oktober 2010.

BOGOR, KOMPAS.com — Pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada tahun 2015 diproyeksikan akan berada pada kisaran 5.000 dollar AS hingga 6.000 dollar AS. Demikian dikatakan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung pada orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis IPB ke-47 di Kampus IPB Darmaga Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/10/2010). Orasi ilmiah dilaksanakan dalam sidang terbuka IPB yang dipimpin Rektor IPB Prof Dr Herry Suhardiyanto.

Menurut Chairul, saat ini pendapatan per kapita penduduk Indonesia sudah mencapai 3.000 dollar AS. "Empat tahun lalu, Yayasan Indonesia Forum (YIF) memproyeksikan pendapatan per kapita penduduk Indonesia 2.500 dollar AS. Namun, waktu itu banyak orang yang mencemooh dan menganggap kami sebagai pemimpi besar," ujar Chairul Tanjung.

Sebelum ditunjuk sebagai Ketua KEN, Chairul Tanjung menjadi Ketua YIF. Dalam orasi itu, Chairul membawakan materi berjudul Visi Indonesia 2030 Menuju Indonesia Maju Melalui Peningkatan Jati Diri Bangsa dan Ketahanan Pangan. Tahun 2030, Indonesia diharapkan sudah masuk lima negara besar di dunia setelah China, Amerika, Uni Eropa, dan India. Pada 2030, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sebanyak 285 juta dengan pendapatan per kapita 30.000 dollar AS.

Menurut catatan Kompas, saat ini negara di Asia yang sudah mencapai pendapatan per kapita 28.000 dollar AS adalah Korea Selatan. Sedangkan Malaysia pendapatan per kapitanya sekitar 5.500 dollar AS. Menurut Chairul, Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak. SDA ini harus dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Indonesia Bisa Masuk Lima Besar

6 Oktober 2010.

BOGOR, KOMPAS.com - Pada tahun 2030 Indonesia diproyeksikan masuk dalam lima besar perekonomian dunia dengan produk domestik bruto 5,1 triliun dollar Amerika Serikat.

”Dengan jumlah penduduk 285 juta jiwa pada tahun 2030, ekonomi Indonesia diharapkan akan masuk lima besar di dunia setelah China, Amerika, Uni Eropa, dan India,” kata Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung dalam orasi ilmiah dalam rangka dies natalis ke-47 Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/10/2010).

Orasi disampaikan dalam sidang terbuka IPB yang dipimpin Rektor IPB Prof Dr Ir Herry Suhardiyanto, MSc. Pada acara itu juga diluncurkan beberapa produk unggulan inovasi IPB.

Saat ini, kata Chairul, nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia 700 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.300 triliun. Tahun depan diperkirakan PDB akan naik menjadi Rp 7.000 triliun atau 770 miliar dollar AS.

Bangsa Indonesia memiliki tiga kekuatan besar. Pertama, sumber daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi.

Kedua, Indonesia memiliki letak geografis yang menguntungkan karena terletak di jantung kawasan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia mencakup Asia Timur, Asia Selatan, dan Australia-Selandia Baru.

Ketiga, Indonesia memiliki budaya dan keindahan alam. Keanekaragaman budaya nasional ini merupakan aset wisata dan sumber devisa.

”Selama ini sumber daya alam Indonesia menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi di samping ditunjang konsumsi masyarakat. Ekspor nasional sebagian berasal dari hasil alam,” kata Chairul.

Pada masa depan, pemanfaatan sumber daya alam harus lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Apa gunanya kita menjadi negara modern, tetapi income rakyat rendah. Buat apa negara kita maju kalau hanya dinikmati sekelompok orang,” ujar Chairul.

Desain pembangunan

Rektor IPB mengatakan, IPB telah mendapatkan mandat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi pelopor dalam ketahanan pangan.

Persoalan pangan, energi, dan lingkungan bukanlah persoalan yang independen, tetapi ada tali- temali dengan persoalan lain dalam konteks pembangunan nasional, khususnya ekologi, agraria, kemiskinan, dan sosial.

”Solusi terhadap persoalan pangan, energi, dan lingkungan juga berkaitan erat dengan desain pembangunan nasional secara makro. Dengan masih adanya krisis pangan dan energi, sudah saatnya diperlukan perspektif baru pembangunan yang lebih berkeadilan, berkedaulatan, dan berkelanjutan,” ujar Herry menjelaskan.

Adapun produk unggulan inovasi IPB yang diluncurkan kemarin antara lain varietas unggul padi rawa yang mampu menghasilkan 4,2 ton per hektar.

Selain itu, ada juga varietas cabai IPB, yaitu CH3, seloka, dan pesona, yang mempunyai rasa pedas hingga 700 kali lebih pedas daripada cabai biasa, dan varietas unggul kentang DEA yang mampu menghasilkan 27-32 ton per hektar.

Bagaikan Tsunami Menyapu Rumah Warga

6 Oktober 2010.

KOMPAS.com - Mungkin tak pernah terbayangkan bagi warga Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, untuk mengawali pekan dengan bencana. Akibat banjir bandang, Selasa (5/10/2010) malam, tercatat 60 orang tewas dan 50 orang hilang.

Senin sekitar pukul 08.30, ketika sebagian warga siap-siap beraktivitas, terdengar suara gemuruh bersama datangnya luapan air Sungai Batang Salai yang membelah Wasior, ibu kota Kabupaten Teluk Wondama.

Hujan tiada henti sejak hari Minggu sampai Senin dini hari, menyebabkan sungai yang berhulu di Pegunungan Wondiwoy tersebut meluap. Selain air dan lumpur, banjir bandang membawa serta bebatuan dan batang-batang kayu berikut akarnya. Akibatnya, rumah-rumah warga di tepi kiri kanan sungai hancur tersapu air.

”Warga yang sudah ke luar rumah bergegas menyelamatkan diri ke perbukitan atau daerah yang lebih tinggi. Sementara warga yang masih di dalam rumah tidak semua bisa menyelamatkan diri. Rumah warga yang umumnya semipermanen dari bahan kayu tergerus dan runtuh. Itulah yang menyebabkan jatuh banyak korban jiwa,” kata Silami, Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Posko bencana alam di kantor bupati setempat mencatat, sampai Selasa malam, jumlah korban tewas mencapai 60 orang, sementara 50 warga masih dicari.

Informasi dari posko menyebutkan, di antara 60 orang korban tewas, terdapat tiga anggota polisi dan seorang dokter yang bernama Since Homedong.

Ratusan warga yang selamat ataupun luka-luka mengungsi ke sejumlah ruangan di kantor bupati yang terletak di daerah perbukitan. Sebagian korban berbaring di teras kantor tersebut. Sesekali mereka mengerang kesakitan karena luka yang diderita akibat terhantam puing-puing rumah yang tergerus banjir. Mereka umumnya belum mendapatkan perawatan medis.

”Bantuan medis belum tiba semenjak banjir bandang yang mirip tsunami ini,” ujar Silami.

Infrastruktur hancur

Dari pantauan Kompas, situasi Wasior sepanjang Selasa malam gelap gulita karena instalasi listrik rusak parah dan aliran listrik terputus. Penerangan di posko hanya mengandalkan lampu minyak tanah.

Jalan-jalan juga tidak bisa dilewati kendaraan karena di beberapa titik terdapat timbunan bebatuan dan lumpur setinggi pinggang orang dewasa. Jaringan komunikasi juga terputus.

Letda (Inf) M Thesia, perwira Kodim 1703/Manokwari yang mengoordinasikan pencarian korban, mengatakan, pihaknya membutuhkan bantuan tenaga medik dan obat-obatan serta pasokan pangan untuk disalurkan kepada warga yang luka-luka ataupun selamat.

Selain itu, dibutuhkan juga bantuan alat berat dan tim SAR untuk mencari korban yang hilang.

Terputusnya jaringan komunikasi membuat Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Letkol (Inf) Susilo yang bermarkas di Jayapura kesulitan menghubungi pejabat teritorial di lokasi kejadian.

Tidak ada jalan darat dari Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat, ke Kabupaten Teluk Wondama. Untuk menuju wilayah terpencil di ”kepala burung” Papua itu, orang harus menempuh perjalanan laut sekitar 10 jam dari Manokwari dengan menumpang armada patroli Angkatan Laut atau kapal-kapal pengangkut kayu gelondongan yang hilir mudik Teluk Wondama-Manokwari.

Lapangan terbang Wasior dilayani maskapai penerbangan Susi Air dengan rute Wasior-Manokwari dan Wasior-Nabire. Namun, saat ini landasan pacu terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa.