MEDAN, KOMPAS.com — Indonesia tak perlu tunduk dengan segala tuntutan dan kemauan negara-negara Eropa terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa relatif kecil, tetapi tuntutan mereka terlalu banyak.
Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara Timbas Prasad Ginting menjelaskan, dari total ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia 21 juta ton, ekspor ke negara-negara Uni Eropa hanya 9,5 persen dari jumlah itu.
”Nilainya sedikit, tetapi tuntutan dari Eropa ini terlalu banyak. Indonesia produsen CPO terbesar di dunia, semestinya tak perlu tunduk kepada Eropa untuk mengendalikan pasar CPO dunia. Pasar kita terbuka lebar di China dan India,” ujar Timbas di Medan, Senin (18/10/2010).
Hingga kini, dua perusahaan besar asal Eropa, Unilever dan Nestle, masih memboikot pembelian CPO dari Indonesia. Ini terkait isu bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dinilai merusak lingkungan. Pekan lalu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia bersama perwakilan delapan negara Eropa mengunjungi Riau dan bertemu pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit nasional.
Menanggapi ancaman Eropa yang menyatakan akan menolak barang dari India dan China jika produk tersebut menggunakan bahan setengah jadi berupa CPO dari Indonesia, menurut Timbas, itu hanya isapan jempol. ”Tak mungkin Eropa berani menekan China yang jadi kekuatan ekonomi dunia. Ekspor CPO ke China tetap aman, apa pun ancaman Eropa,” ujarnya.
Tekanan dari Eropa tidak hanya datang dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, tetapi juga lewat forum Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO merupakan forum bersama antarpemangku kepentingan kelapa sawit dunia untuk menjamin produksi minyak sawit yang berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan.
”Hampir setiap tahun selalu ada syarat tambahan RSPO. Yang meminta selalu pembeli dari Eropa. Mereka seolah tak menganggap produsen sawit ini juga anggota RSPO,” kata Timbas.
Oleh karena itu, muncul ide untuk berdikari dalam pengelolaan sawit nasional, serta pasarnya, yakni dengan menggagas Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
”ISPO dibutuhkan karena selama ini patokan harga internasional CPO selalu ditentukan di Rotterdam. Dengan ISPO, kami ingin agar patokan harga CPO dunia tak lagi ditentukan di Rotterdam, tetapi di Jakarta atau Kuala Lumpur. Jika perlu, Indonesia dan Malaysia keluar dari RSPO,” ujar Timbas.
Ancaman keluar dari RSPO juga dilontarkan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Menurut Sekretaris Jenderal Apkasindo Asmar Arsyad, RSPO tak memberikan pengaruh bagus terhadap petani kecil.
Ditegaskan, dengan biaya sertifikasi yang sangat mahal, tak mungkin petani kelapa sawit Indonesia mendapat sertifikasi RSPO. Padahal, sebagian pembeli dari Eropa mensyaratkan sertifikasi itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar