Indonesia Naik Kelas

29 September 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Armida Alisjahbana, mengungkapkan semenjak tahun 2009 Indonesia bukan lagi negara berkembang melainkan negara dengan pendapat menengah (lower-middle-class country). Akibat naiknya kelas ekonomi Indonesia ini, Armida mengaku akan berpengaruh pada bentuk pinjaman luar negeri yang diterima Indonesia.

"Ya itu berpengaruh misalnya pada ODA (Official Development Asisstant) dari JICA (Japan International Cooperation Agency), kita tidak dapat lagi yang bentuknya untuk negara miskin misalnya. Jadi sekarang hanya melunasi yang dulu-dulu saja," ujarnya, Rabu (29/9/2010), usai membuka "Jakarta Seminar on Indonesia" yang dilaksanakan JICA, di Hotel Borobudur, Jakarta.

ODA merupakan salah satu bentuk pinjaman yang dikeluarkan lembaga bantuan Jepang, JICA, yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur. Melalui JICA, Jepang berusaha berkontribusi kepada negara-negara di dunia yang memerlukan dana untuk menciptakan kedamaian dan percepatan pembangunan.

Terkait pinjaman ODA tersebut, Indonesia memang tidak bisa lagi mengajukan bantuan dana ODA karena GDP per kapita Indonesia di tahun 2009 sudah mencapai 2.200 dollar AS, yang termasuk dalam kategori lower middle income (976 dollar AS- 3.855 dollar AS).

Sementara ODA, hanya ditujukan untuk negara miskin atau low income. Oleh karena itu, lanjut Armida, pinjaman luar negeri yang ada sekarang tengah dikurangi jumlahnya karena dinilai lebih riskan. "Jadi kita mulai fokuskan ke domestik karena resikonya lebih kecil dibandingkan kita pinjam ke luar negeri," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak cepat puas diri dengan pencapaian ini. Untuj ke depan, ungkap Armida, Indonesia harus terus menggerakkan perekonomiannya agar tidak selamanya terjebak di kelas menengah bawah (lower midlle class). "Kita sudah masuk middle income tapi jangan di lower terus, nanti secara berbagai aspek tidak akan berkembang lebih jauh, kita harus maju," ungkapnya.

Armida menjelaskan salah satu cara agar Indonesia tidak terjebak pada level ini adalah dengan menjalankan domestic connectivity yang mampu menggerakkan perekonomian di berbagai daerah dan menghilangkan disparitas. "Hingga kini kita masih fokus pada pengembangan infrastruktur dulu agar konsep ini bisa jalan," ujarnya.